.::| Prasetyo Peuru Henry Putra | @prasetyopeuru | prasetyopeuru@gmail.com | +6281287553107 | Indonesia Raya | tabloidjejak.co.id | Family: Peuru Modaso - Kawung Kumolontang | Mori - Minahasa | Haleluya! :) |::.

Total Tayangan Halaman

Unggulan

Jesus Lead The Way: Puisiku Untuk-Nya

 Let me tell you about me and my JESUS:) Imanuel Haleluya

Flag Counter

free counters

Followers

Instagram

Minggu, 19 Februari 2023

Buku Kedua : Konspirasi Mafia Peradilan Sesat Episode 2 (Belum sempat rilis, tulisan buku terakhir Alm. Ir. Henry John Christian Peuru)

 Buku Kedua : 

Konspirasi Mafia Peradilan Sesat

Episode 2

 

 

DAFTAR  ISI

 

Pengantar

 

Bagian Satu, Pendahuluan

Bab 1. Laporan Skenario Rekayasa V (lima)

Bab 2. Pemeriksaan Polda Metro Jaya 

Bab 3. Pelimpahan

 

Bagian Dua

Bab 1. Sidang PN. Jakarta Timur

Bab 2. Pemeriksaan Saksi Korban (11 kali Sidang SH. Sarundajang Tak Hadir)

Bab 3. Pemeriksaan Saksi

Bab 4. Misteri Penundaan saksi Meringankan

Bab 5. Pembacaan Keterangan Saksi Korban

 

Bagian Tiga

Skenario Sabotase Sidang

Bab 1. Penangkapan Isue Teroris

Bab 2. Tim Polisi dan Preman

Bab 3. Giring Polsek Pamulang dan Mess Pemda Sulut

Bab 4. Tahanan Polsek Cengkareng Ke Manado

 

Bagian Empat

Polda Sulut Hambat Sidang PN. Jakarta Timur

Bab 1. Hambatan Praper 1. oleh Polisi

Bab 2. Hambatan Praper 2 oleh Pengacara

Bab 3. Praperadilan

 

Bagian Lima

Skenario Rekayasa X

Bab 1. Dakwaan Secara Lain (so 2 kali)

Bab 2. Eksespsi

Bab 3. Berulang Minta Turunan Berkas

Bab 4. Replik

Bab 5. Putusan Sela

 

Bagian Enam

 

Bagian Satu : Pendahuluan

 

Damai Embeli Ancaman Rekayasa V

Setelah saya dibebaskan dari pemenjaraan di Rutan Poltabes Kota Manado usai tayangan melalui program dialog Jalur 259 TV One KOMPOLNAS, saya dibawa ke Kejari Manado, sebagai bagian penyerahan terdakwa dan berkas perkara atas kasus Rekayasa III pada tanggal 1 April 2009. Sementara kasus Rekayasa IV yang dijadikan alasan penangkapan, tak jelas juntrungnya.

Ketika itu, tidak dilakukan penahanan. Hanya secara lisan, pihak Kejari yang ditangani oleh Rielke Palar, SH, mengatakan kepada saya sebagai status tahanan kota. Sampai beberapa waktu, suasana kasus rekayasa III dan IV ini, senyap tanpa kabar berita.

Saya kemudian kembali ke Jakarta, dimana dua (2) minggu kemudian saya bersama istri tampil lagi untuk yang kedua kali diacara program KOMPOLNAS TV One pada tangga 17 April 2009.

Keesokan harinya usai siaran TV One, pada tanggal 18 April 2009, saya diajak berdamai dengan Gubernur oleh Boy Sompotan via hand phone yang kemudian diberi kepada Michel Umbas mantan anak buah saya di Tabloid JEJaK, yang menjelaskan maksud pertemuan dengan Gubernur untuk berdamai. Soal permintaan bertemu, “saya tidak siap karena saya lagi kerja,” tandas saya pada mereka.

Tak patah semangat, keesokannya tanggal 19 April 2009, kembali mereka menelephon saya.  Melalui Lexy Karel, meminta dengan sangat, “Gubernur minta bertemu dengan ngana,”  tandasnya dalam dialek Minahasa Manado. Namun permintaan tersebut saya tolak, masih dengan alasan yang sama.

Sekitar jam 6 malam, untuk yang ketiga kalinya, kembali Lexy mengontak saya untuk meminta bertemu dengan Gubernur. “Tolong Hen, biar ngana ingat pa kita jo sebagai teman yang so jauh-jauh datang dari Manado hanya mo cari ngana, nanti torang merapat dekat ngana tinggal,”   tandasnya meminta dalam dialek Manado Minahasa.

Karena Lexy meminta dengan sangat, sebagai teman yang sama-sama KKN dimasa kuliah dulu, saya akhirnya mengiyakan dan menentukan pertemuan di Lebak Bulus pada jam 19.00 Wita, usai saya kerja. Kami akhirnya bertemu di Lebak Bulus. Lexy bersama seorang pejabat Pemprov. Sulut yang dikenalkan bernama Steven Liow, sementara saya bersama istri dan anak buah saya. Dari sana, ternyata bukan hanya bincang-bincang, namun mereka membujuk bertemu dengan Gubernur di Hotel Borobudur. 

Saya-pun dengan terpaksa mengikuti kemauan mereka, dimana setiba di hotel Borobudur, saya disambut oleh Kres Talumepa ka. Biro Hukum Pemprov. Sulut, Freddy Roeroe, Mechel Umbas, di lobi hotel dengan jamuan yang sudah disediakan. Namun tawaran mereka tidak saya cicipi, karena saya tetap waspada.

Pertemuan akhirnya berlangsung di Lt. 18 dimana saya bersama istri disatu meja dengan SH. Sarundajang, sementara Ka.Biro Hukum Chres Talumepa, Humas Gub. Steven Liow dan 3 orang wartawan Freddy Roeroe, Lexy Karel dan Michel Umbas dimeja yang lain dan seorang ajudan bernama Franky, berdiri jauh dari kami. Anak buah saya tetap menguntit dan memantau pertemuan kami atas perintah isyarat saya.

Pada pertemuan itu, Gubernur SH. Sarundajang -masih dengan modus yang sama seperti sebelumnya minta damai diembeli ancaman, menyatakan telah melaporkan saya ke Polda Metro Jaya. “Namun klau mau berdamai akan saya cabut laporan tersebut,” tandasnya. Kasihan istri dan anak-anakmu kalau kamu masuk penjara lagi,” ulangnya mengingatkan.

Atas pernyataan tersebut, saya katakan, sedang burung diudara Tuhan pelihara, apalagi istri dan anak-anak saya. “Pasti Tuhan pelihara,” tegas saya, yang makin tidak bersimpati lagi atas permintaan tawaran damai mereka.

Permintaan damai dengan embel-embel ancaman tersebut, kian membuat saya semakin bersikukuh dan tegar menolak tawaran damainya. Namun dengan bujuk rayu dia tetap menawarkan untuk berdamai. Tapi karena caranya yang buruk, saya tetap menolak dengan halus dan meminta waktu untuk saya pertimbangkan tawarannya. Apalagi saya baru keluar penjara, saya lantas mengatakan kepada mereka, saya butuh waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga.

Banyak hal yang kami bicarakan termasuk tudingan SHS bahwa saya menuduhnya membunuh Oddie A. Manus, -yang rupanya tudingan tersebut mereka laporkan ke Polda Metro Jaya. Namun saya tegaskan padanya, saya tidak pernah menuduhnya membunuh Oddie Manus. Atas tuduhannya itu, saya balik menyatakan, “justru saya menjadi heran kok bapak melakukan kriminalisasi kepada saya berulang-ulang, begitu saya mengendus kasus penculikan dan pembunuhan Oddie Manus. Dimana yang salah dari kerja kemanusiaan dan panggilan profesi saya ?.  Apa salah saya ?, tanya saya padanya. “Apalagi, saya tidak berselisih dengan bapak,” jelas saya kepadanya. Namun Gubernur membantah bahwa itu bukan ulahnya, melainkan ulah anak buahnya.

Pertemuan tanpa kesepakatan itu, masih berlanjut hingga keesokan harinya. Dimana istri saya lantas melaporkan kepada pengacara yang mendampinginya saat siaran di TV One yang akhirnya ikut terlibat dalam rangkaian pertemuan hingga melibatkan Sekjen PGI.

 

 

 

Bab. 1. Misteri REKAYASA V

 

Usai mengikuti program 259 KOMPOLNAS, yang disiarkan statsiun TV One, pada tanggal 18 April 2009, penulis diajak ketemuan oleh Boy Sompotan sahabat karib sesame aktivis di Jakarta melalui hand phone. Maksud pertemuan akan membicarakan dengan Gubernur SH. Sarundajang.

Belum sepenuhnya jelas maksud pembicaraan dengan Boy Sompotan, kemudian hand phone dialihkan ke Michel Umbas mantan anak buah saya di Tabloid JEJaK, yang langsung menyatakan bahwa penulis telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Mendengar hal tersebut, penulis menyatakan siap menghadapi mereka, sambil menghentikan pembicaraan.

Beberapa saat kemudian, kembali Michel Umbas menelepon menjelaskan bahwa pertemuan dengan Gubernur untuk maksud perdamaian. Namun penulis menolak bertemu dengan memberi penjelasan sedang kerja menyelesaikan penerbitan tabloid. “Tidak bisa diganggu,” tegas penulis, sambil mematikan hand phone.

Keesokannya tanggal 19 April 2009, kembali mereka menelephon saya.  Melalui Lexy Karel, meminta dengan sangat, “Gubernur minta bertemu dengan ngana,”  tandasnya dalam dialek Minahasa Manado. Namun permintaan tersebut saya tolak, masih dengan alasan yang sama.

Sekitar jam 6 malam, untuk yang ketiga kalinya, kembali Lexy mengontak saya untuk meminta bertemu dengan Gubernur. “Tolong Hen, biar ngana ingat pa kita jo sebagai teman yang so jauh-jauh datang dari Manado hanya mo cari ngana, nanti torang merapat dekat ngana tinggal,”   tandasnya meminta dalam dialek Manado Minahasa.

Karena Lexy meminta dengan sangat, sebagai teman yang sama-sama KKN dimasa kuliah dulu, akhirnya mengiyakan dan menentukan pertemuan di Lebak Bulus pada jam 19.00 Wita, usai kerja. Kami akhirnya bertemu di Lebak Bulus. Lexy bersama seorang pejabat Pemprov. Sulut yang dikenalkan bernama Steven Liow, sementara penulis bersama istri dan wartawan Tabloid kami.

Disalah satu rumah makan bakso, pertemuan dilakukan dan perbincangan dilangsungkan sambil makan bakso. Ternyata perbincangan hanya merupakan bujuk rayu agar bisa bertemu dengan SH. Sarundajang. Untuk tidak mengecewakan, penulis akhirnya menuruti permintaan mereka.

Dari Lebak Bulus sekitar hampir jam 12.00 malam, kami ke Hotel Borobudur, berkendaraan mobil kijang milik Pemda Sulawesi Utara. Sementara wartawan Tabloid kami, terus mengikuti dan memantau pertemuan tersebut.   

Tiba di Hotel Borobudur, kami disambut oleh Kres Talumepa ka. Biro Hukum Pemprov. Sulut, Freddy Roeroe, Michel Umbas, di cave hotel. Jamuan yang sudah disediakan, kemudian dtawarkan. Namun tawaran mereka tidak dicicipi, karena penulis tetap waspada.

Dalam pertemuan di cave lantai dasar hotel tersebut, perbincangan sedikit memanas. Mereka coba mempersalahkan penulis dengan berbagai pandangan mereka seputar kejadian dengan apa yang kami buat dengan TPF BULIKT’S. Sebenarnya, istri penulis sudah tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Gubernur, namun mereka membujuk agar pertemuan tetap dilanjutkan dengan Gubernur.  

Pertemuan akhirnya berlangsung di Lt. 18 dimana penulis bersama istri disatu meja dengan SH. Sarundajang, sementara Ka.Biro Hukum Chres Talumepa, Humas Gub. Steven Liow dan 3 orang wartawan Freddy Roeroe, Lexy Karel dan Michel Umbas dimeja yang lain dan seorang ajudan bernama Franky, berdiri jauh dari kami. Anak buah saya tetap menguntit dan memantau pertemuan kami atas perintah isyarat saya.

Pada pertemuan itu, Gubernur SH. Sarundajang -masih dengan modus yang sama seperti sebelumnya minta damai diembeli ancaman, menyatakan telah melaporkan saya ke Polda Metro Jaya. “Namun klau mau berdamai akan saya cabut laporan tersebut,” tandasnya. Kasihan istri dan anak-anakmu kalau kamu masuk penjara lagi,” ulangnya mengingatkan.

Atas pernyataan tersebut, penulis katakan, siap menghadapi apapun yang akan dilakukannya pada keluarga kami. “Soal anak istri saya, sedang burung diudara Tuhan pelihara, apalagi istri dan anak-anak saya. “Pasti Tuhan pelihara,” tegas saya, yang membuat tidak bersimpati lagi atas permintaan tawaran damai mereka.

Permintaan damai dengan embel-embel ancaman tersebut, kian membuat saya semakin bersikukuh dan tegar menolak tawaran damainya. Namun dengan bujuk rayu dia tetap menawarkan untuk berdamai. Tapi karena caranya yang buruk, penulis tetap menolak dengan halus dan meminta waktu untuk mempertimbangkan tawarannya. Apalagi baru keluar penjara, saya butuh waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga,” tandas penulis.

Banyak hal yang kami bicarakan termasuk tudingan SHS bahwa penulis menuduhnya membunuh Oddie A. Manus, -yang rupanya tudingan tersebut mereka laporkan ke Polda Metro Jaya. Namun ditegaskan padanya, penulis tidak pernah menuduhnya membunuh Oddie Manus. Atas tuduhannya itu, penulis balik menyatakan, “justru saya menjadi heran kok bapak melakukan kriminalisasi kepada saya berulang-ulang, begitu saya mengendus kasus penculikan dan pembunuhan Oddie Manus,” Tanya penulis kepadanya.

Dimana yang salah dari kerja kemanusiaan dan panggilan profesi saya ?.  Apa salah saya ?,” tanya penulis kepadanya. “Apalagi, saya tidak berselisih dengan bapak,” jelas penulis kepadanya. Namun Gubernur membantah bahwa itu bukan ulahnya, melainkan ulah anak buahnya.

Pertemuan tanpa kesepakatan itu, masih berlanjut hingga keesokan harinya. Dimana istri penulis lantas melaporkan kepada pengacara yang mendampinginya saat siaran di TV One yang akhirnya ikut terlibat dalam rangkaian pertemuan hingga melibatkan Sekjen PGI.

 

Bab. 2. Pemeriksaan Polda Metro Jaya

Setelah dilaporkan oleh SH. Sarundajang di Polda Metro Jaya pada tahun 2009 sekitar bulan April atau tepatnya berdasarkan laporan Polisi : LP/ 1154/ K/IV/2009/SPK tertanggal 19 April 2009, dengan tuduhan pencemaran nama baik, penulis menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya.

Ketika itu, penulis sedang melakukan upaya hukum PERDATA atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Ir. Recky Toemndoek, MM, kemudian penulis dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali.

Atas surat panggilan tersebut, nanti pada surat panggilan kedua, baru penulis menuruti surat panggilan tersebut. Dimana penulis diBAP pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010, atau setelah laporan polisi mengendap selama 8 bulan.

Pada proses pemeriksaan tersebut, penulis didampingi oleh pengacara yang juga sahabat penulis adalah Drs. Sonny Wusan, SH, yang juga mantan wartawan baik di Manado maupun di Jakarta.

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kompol Dra. Suzana Dias dan AKP. Armainy, SH, sekitar jam 11.30 Wsekitar jam 11.30 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penulis dicecar dengan sekitar 20 pertanyaan.

Selang 6 bulan kemudian, hasil BAP tersebut, dikembalikan pihak Kejaksaan DKI kepada penyidik Polda Metro Jaya, karena masih dianggap ada yang kurang dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 2011.

Setelah pengembalian berkas tersebut yang masih dianggap kurang, setahun kemudian atau 3 tahun kemudian, penulis kembali dipanggil untuk pemeriksaan tambahan tepatnya pada tanggal 8 Juni 2012 oleh Kombes Paimin, SH dan AKP Armainy, SH.

Proses pemeriksaan tambahan berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 diruang II sat I Kamneg di Kantor Direktorat Reserce Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 55 yang dilakukan oleh AKP Armainy, SH.

Dalam pemeriksaan tambahan tersebut, AKP Armainy, SH, hanya mengajukan satu pertanyaan yang dijelaskan kepada penulis bahwa sesuai petunjuk penuntut umum, urai penyidik mengawali pemeriksaan tambahan.

Pertanyaan yang diajukan kepada penulis, siapakah saksi meringankan yang mengetahui dan akan saudara ajukan ?. Atas pertanyaan tersebut, penulis langsung menjawab, Bapak Adnan Pandu Praja, SH., LLM anggota KPK.

Lebih lanjut penulis menjelaskan, bahwa kehadiran penulis di TV One, sesuai laporan yang diperkarakan, karena penulis dihadirkan melalui program KOMPOLNAS jalur 259 TV One oleh Bapak Adnan Pandu Praja.

 

 

Bab. 3. Pelimpahan PN. Jak Tim

Setelah menunggu dalam waktu yag lama hingga sekitar …………..tahun, akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Timur, sekitar beberapa bulan kemudian baru dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sementara penuntut umum dihadir oleh jaksa…………………. dari kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sidang dimulai dengan menghadirkan Terdakwa Ir. Henry John Ch. Peuru. Sidang kemudian dibuka oleh Ketua Majelis Hakim………………..

Penulis sebagai Terdakwa, didampingi pengacara Iwan Rubana, SH. Dimana, setelah siding dibuka, hakim meminta pengacara menunjukkan surat pengacara dan surat kuasa yang diberikan Terdakwa. 

Selanjutnya hakim ketua mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya.

siding pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut umum ……….yang mendakwakan

 

 

 

Bab 2. Pemeriksaan Saksi Korban (11 kali Sidang SH. Sarundajang Tak Hadir)

Bab 3. Pemeriksaan Saksi

Bab 4. Misteri Penundaan saksi Meringankan

Bab 5. Pembacaan Keterangan Saksi Korban

 

 

 

 

 

Bahwa hukum pidana dan hukum acara roh amanahnya adalah untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum agar tidak melahirkan preseden buruk terhadap sistem hukum nasional yang digadaikan untuk kepentingan kelompok, perorangan ataupun kepentingan tertentu berbau SARA dan Disintegrasi bangsa terselubung sehingga membusukkan wajah hukum kita.

Karenanya proses penyelidikan, penyidikan harus dilakukan secara seksama sehingga semua tindakan diatur sesuai Pasal 75 KUHAP sebagai pokok perkara rujukan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa kemudian agar tidak terjadi cedera penyidikan maupun atas kualitas berkas perkara yang akan dilimpahkan hingga ke pengadilan, maka undang-undang mengatur apakah perkara sudah memenuhi persyaratan (P21) untuk dilimpahkan sebagaimana diatur menurut pasal 110 KUHAP dan pasal 139 KUHAP.

Bahwa atas kasus rekayasa ke-10 ini yang dimulai dengan penyerangan dan penangkapan oleh “pasukan misterius” yang berjumlah sekitar 20-an orang preman diaktori 3 oknum polisi berpakaian preman, diduga sebuah skenario untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur.

Bahwa dari latar belakang rekayasa, skenario menggagalkan sidang, ternyata terus bergulir hingga mencoba menyisipkan barang bukti rekayasa dengan membuat laporan palsu, disertai segepok dokumen berkas palsu, yang digulirkan pada proses pemeriksaan sidang yang di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN. Manado, Hakim Wellem Rompis, SH.

Bahwa dipersidangan terungkap dari turunan berkas perkara adanya dokumen palsu yang dipakai memayungi berkas perkara atas surat-surat yang bertalian dalam perkara ini yang telah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dan diperiksa bersama di depan sidang, terungkap surat dakwaan yang dipaksakan menghadirkan barang bukti palsu / rekayasa yang tidak sesuai barang bukti yang ada pada berkas perkara, sehingga terjadi penerapan hukum yang salah.

Atas surat dakwaan dari manipulasi fakta hukum itulah Majelis Hakim PN. Manado yang di Ketuai oleh Wellem Rompis, SH ini coba membangun proses pemeriksaan hingga melahirkan putusan sesat.

Bahwa Hakim Wellem Rompis, SH pun pernah terlibat pada persidangan rekayasa ke-3 juga atas laporan Sarundajang dengan surat dakwaan manipulasi fakta hukum, dengan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan 310 KUHP tidak sesuai berkas perkara dengan pasal 310 KUHP dan pasal 315 KUHP yang akhirnya di Putus dengan pasal manipulative 335 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga jelas sekali Hakim Wellem Rompis, SH memiliki hubungan kepentingan dengan  pelapor dan terdakwa yang sama atas kasus rekayasa 10 dan rekayasa 3 yang kemudian putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2010/ PN.Mdo dan PT. Manado Nomor : 140/PID/2010/PT.MDO dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI No. 2230K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2011.

Bahwa kasus rekayasa ini sudah berlangsung selama 3 kali dan tak satukali pun S.H. Sarundajang hadir di persidangan dengan senjata pamungkas yang dipakai Hakim dengan pasal 162 KUHP.  Sehingga setiap warga sama dimata hukum sesuai undang-undang dasar 1945 tidak ada artinya dan betul-betul tidak berguna bagi rakyat dan atas nama negara.

 

II.        PENYIMPANGAN PENERAPAN HUKUM ACARA

Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, telah terjadi perdebatan keras hingga mengakibatkan 2 kali Pengacara harus melakukan walk out, yaitu pemeriksaan saksi S.H. Sarundajang dan saksi pelapor Johanes J. Budiman.Dimana saksi S.H. Sarundajang yang baru 2 kali dipanggil langsung dipaksakan dibacakan BAPnya, yang melanggar pasal 160 KUHAP dan mengabaikan pasal 159 KUHAP yang sepatutnya memastikan kehadiran S.H. Sarundajang lewat penetapan panggilan paksa.

Bahwa sikap otoriterian Hakim yang memperlihatkan dugaan adanya indikasi kepentingan dengan memaksakan pembacaan BAP S.H. Sarundajang ditolak mentah-mentah terdakwa dan pengacara.  Dari tata cara yang dilanggar ini, maka Pengacara langsung melakukan Walk Out.  Apalagi saksi S.H Sarundajang ternyata tidak pernah melapor sebagaimana diatur undang-undang dan memaksa pembacaan BAP dengan menyandera terdakwa saat ingin keluar walk out bersama Pengacara.  Dalam keadaan tidak bebas dan tersandera, hasil pembacaan BAP, terdakwa menjawab TIDAK BENAR.

Bahwa pada sidang pemeriksaan kedua atas pelapor Johanes J. Budiman,SH kembali terjadi pertengkaran keras antara Ketua  Majelis Hakim Wellem Rompis,SH dengan Pengacara Sigar Ticoalu,SH karena permintaan untuk memeriksa surat kuasa khusus pelapor dari S.H. Sarundajang tidak dapat diperlihatkan saksi dan juga ditolak Hakim untuk memeriksa.  Akibatnya pengacara untuk kali kedua melakukan walk out.

Bahwa akibat sikap Hakim Ketua yang Nampak sangat berpihak dan terkesan ada kepentingan, pengacara Sigar Ticoalu,SH kecewa dan tidak mau lagi menghadiri sidang, hingga berakhirnya sidang pada Putusan sesat dan berbau kepentingan, berlangsung dalam paksaan hingga saya terdakwa tidak leluasa mengikuti sidang.

Bahwa dalam pemeriksaan Johanes J. Budiman mengakui melapor atas kemauan sendiri atau tidak berhak sebagaimana bertentangan sesuai  pasal 74 KUHP dan 108 KUHAP.

Bahwa Johanes J. Budiman kemudian memasukan saksi dalam laporannya adalah seseorang bernama Chandra Paputungan dan Stenly Sendouw, tidak sesuai barang bukti pada tanggal 11 Oktober 2013 yaitu 1 eksemplar Majalah TIRO edisi 47 tanggal 15 Maret 2010, 1 eksemplar Tabloid National Review edisi 100, buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” dan 1 buku berjudul “Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat”, 1 keping CD rekaman wawancara Kompolnas di TV One, buku 1.445 buku “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat, 1 unit CPU Komputer merk DELL Optiplex warna putih, 55 keping CD dan 1 disket.  Berikut penyimpangan penerapan hukum acara yang karenanya diminta banding :

 

Bab 1. Pemeriksaan Saksi Pelapor                                                                               

 

 

1.      Tidak melakukan pemeriksaan “katanya” saksi korban S.H. Sarundajang sesuai pasal 160 ayat 1b KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

2.      Pemasangan hanya 1 kali, dimana panggilan kedua dipaksa membacakan BAP S.H. Sarundajang walau ditolak pengacara, karena melanggar pasal 160 ayat 1b KUHAP dan melanggar pasal 159 ayat 2 KUHAP tanpa melalui mekanisme penetapan panggilan paksa, akibatnya pengacara Abner Teren,SH, Sigar Ticoalu,SH dan Hirowash Malaini, SH melakukan aksi walk out, namun ketika saya akan ikut keluar, dipaksa mengikuti sidang, sehingga dalam keadaan tersandera.

3.      Pada sidang pemeriksaan saksi kedua, pengacara S.H. Sarundajang atau saksi berkepentingan kembali terjadi keributan kali kedua antara Ketua Majelis Hakim Wellem Rompis, SH, karena permintaan pemeriksaan surat kuasa tidak diizinkan Hakim Ketua, akibatnya pengacara kembali walk out.  Kembali saya terdakwa di sandera dalam sidang.

Hakim yang nampak berat sebelah kemudian dilayangkan surat protes, karena hakim Wellem Rompis, SH dipandang sangat berkepentingan karena juga menjadi hakim rekayasa 3.  Antara terdakwa dengan Sarundajang, yang putusan sesat dengan pasal manipulatif No. 451/PID.B/2010/PN.MDO terbukti dibatalkan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI No. 2230K/PID/2011.

 

Bab 2. Pengacara Walk Out

 

 

 

 

 

Bab 3. Terdakwa Disandera

 

 

 

Bab 4. Adanya Surat-surat Palsu

 

 

 

 

 

 

Bagian Tuju

Bab 1. Pemeriksaan Saksi-saksi

 

 

III.       Fakta Persidangan

A.    KETERANGAN SAKSI

1.      SH, Sarundajang (BAP dibacakan)

-      Bahwa pada pengadilan kedua (2), kembali siding tanggal 17 Maret 2014 penuntut umum hanya menyodorkan izin tidak mengikuti siding. Dari SH. Sarundajang.

-      Atas izin tersebut, 3 orang pengacara melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran izin tersebut.

-      Usai pemeriksaan Penuntut Umum Meminta untuk membacakan BAP saksi Sarundajang.

-      Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa dan penasehat apa mau dibacakan BAP.

-      Permintaan tersebut di tolak terdakwa dan penuntut hukum.

-      Namun anehnya, ketua majelis hakim mengatakan akan segera membaca, sambil mengutip pasal 162 KUAHP di jadikan rujukan untuk membaca BAP.

-      Atas putusan sepihak, pengacara melakukan perdebatan dengan alasan melanggar pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP.

-      Namun ketua Majelis Hakimbersikeras memutuskan dibacakan

-      Pengacara menempuh langkah walk out dari persidangan sambil mengajak terdakwa keluar.

-      Ketika saya terdakwa keluar, penuntut umum menerobos ruang sidang mencegat saya terdakwa, mengikuti perintah ketua majelis hakim untuk tidak mengikuti pengacara keluar ruang sidang.

-      Sidang pembacaan BAP di paksa lanjut dalam keadaan saya terdakwa tersandera.

-      Bahwa sidang yang baru memanggil saksi Sarundajang sebanyak 2 kali, tidak diikutiSebagaimana diatur menurut pasal 159 ayat 2 KUHAP, bila majelis hakim melihat saksi tidak hadir meskipun dipanggil dengan sah maka selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk melahirkan penetapan panggilan “Paksa” supaya saksi tersebut di hadapkan di persidangan.

-      Bahwa bila upaya panggil paksa gagal, barulah mekanisme lainditempuh.

-      Bahwa usai mendengar pembacaan BAP dalam keadaan tersandera, ketua majelis menanyakan apakah benar keterangan saksi yang di bacakan ?

-      Sebelum saya terdakwa menjawab, saya terdakwa meminta menunjukkan alat bukti tahun 2007 dan alat bukti surat berita acara penyitaan 1445 buku atas seluruh sangkaan penuntut umum.

-      Bahwa penuntut umum kemudian membawa sejumlah alat bukti dan barang bukti :3 majalah Tiro, 1 Tabloid Review, 2013 2 buku, 1 VCD dan surat dari berkas perkara.

-      Ketua majelis hakim menanyakan hasil pemeriksaan pembacaan BAP dan alat bukti surat serta barang bukti, jawaban saya terdakwa sebagai berikut :

1. Apa benar keterangan saksi yang dibacakan.

- Terdakwa : tidak benar.

2. Apakah terdakwa menulis pada majalah Tiro & Tabloid Review?

- Terdakwa : Tidak, saya bukan wartawan majalah Tiro dan Tabloid Review.

3.  VCD milik Kompolnas akan diklarifikasi / rechek dengan saksi terkait

4. 8 Copian Kertas Bergambar FAcebook dan Jejakpeurublogspot.com akan diklarifikasi dengan saksi terkait. Bukan copian saya.

Jawaban Jaksa :                                                       

5.  55 CD akan diklarifikasi dengan saksi terkait

6. Semua alat bukti surat, alat bukti Majalah Tiro Review tahun

2013.

7. Hasil pemeriksaan serta acara penyitaan 1.445 buku di rumah Veronika Kumolontang termasuk surat permohonan dan penetapan PN. Amurang dan berkas perkara, di persidangan di hadapan majelis

            bahwa ditemukan :

a.      Berita acara palsu, dimana tanda tangan an. Veronica Kumolontang  di palsukan.

b.      Surat permohonan yang didasarkan BAP Palsu menjadi berkualitas palsu.

c.       Penetapan PN. Amurang No. 52/Pen.Pid/2013/PN.Amurang               berkualitas palsu.

 

8.Dari Saksi SHS ditemukan dari berkas perkara di depan pesidangan, surat penetapan PN manado No. 13/PEN.PID/2013/PN.Mdo tertanggal 12 Desember 2013 dengan dasar surat No : B/264/XI/2013 tangal 28 Nov 2013 tentang pemberian izin khusus penyitaan yang berlainan dengan surat permohnan izin khusus penyitaan No. R/247/XI/2013/Dit Reskrim tanpa tanggal bulan November 2013.

 

2.      Johanes J. Budiman, SH sidang 20 Maret 2014

-      Bahwa pada pemeriksaan Johanes J. Budiman yang juga pengacara meminta kepada Ketua Majelis hakim agar menunjukkan surat kuasa sebagai pelapor atas delik aduan ini kasus ini.

-      Bahwa Ketua majelis tidak menuruti permintaan pengacara yang mendampingi saya terdakwa.

Akibatnya tejadi perdebatan keras antara ketua majelis hakim dan pengacara tentang ketentuan yang diatur menurut undang – undang.

-      Bahwa bentuk perdebatan yang makin keras, pengacara menilai dan mendengar adanya scenario dan pelanggaran tata cara persidangan sehingga kembali untuk kali kedua pengacara melakukan Walk Out.

-      Bahwa tinggalah saya mengikuti sidang kali kedua dalam keadaan tersandera pada nuansa sidang yang “ Nampak” berat sebelah.

-      Bahwa Ketua majelis Hakim kemudian  mempersilahkan saksi menyampaikan segala keterangannya.

-      Bahwa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan dari tahun 2007 s/d 2013 secara berulang dan berkelanjutan di majalah Tiro, Review, TV One,buku face Book dan blogspot

-      Bahwa sekian lama saya sudah memberi maaf, tapi terus berlanjut, maka pada tanggal 3 oktober 2013 saya melapor ke Polda Sulut.

-      Bahwa sebelum saya melapor saksi korban telah membuat pengaduan melalui surat pada tanggal 2 Oktober 2013.

-      Bahwa laporan saya, merupakan kemauan saya karena saya menganggap telah menyerang pribadi klien saya, keluarga dan Gubenur.

-      Bahwa pencemaran di majalah Tiro :

                 1.    Monster yang menakutkan

                 2.    Gubernur Sulut Dalang Pembunuhan Oddie A. Manus.

                 3.    Penculikan dan Pengancaman ketiga anaknya, sehingga sakit dan terganggu jiwanya.

                 4.    Gubernur Sulut Wajib di tangkapoleh Polda Sulut

                 5.    Sebaiknya gubernur Sulut menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

Semua terdapat di edisi 47 dan 48 tahun 2010.

                 6.    Catatan Hitam Sarundajang.

-      Bahwa tulisannya tentang pembunuhan Oddie Manus telah melakukan plagiat, seakan – akan terdakwa hadir.

-      Bahwa terjadi penyanderaan anak pada hal 18

-      Berita korupsi dari terdakwa

-      22 kontroversi 2 jabatan Sarundajang dan Tiro edisi 49 berita meluruskan “Sarundajang di Fitnah”

-      Di bagi oleh Pemred tiro di Dewan Pers dan di edarkan bulan januari sebelum diterbitkan bulan Februari 2010.

-      Buku – buku di bawah cengkeraman dan konspirasi zalim peradilan sesat.

-      Timnya Terdakwa melapor ke Polda hal 8 – 9.

-      Sarundajang sebagai dalang

-      Bahwa foto tahun 2007, seakan – akan berurusan dengan pembunuhan DR. Ir. Oddie a. Manus, MSC dan melakukan plagiat.

-      Bahwa anaknya diculik hal 17 & 18.

-      Bahwa di jebak oleh Welly Siwiy, sekan – akan gubernur terkait padahal dia diadili kasus lain hingga di penjara malendeng (Hal 12) bahwa soal Face book dan Blogspot, terima dari Chandra Paputungan bulan Agustus 2013.

-      Bahwa tidak pantang menyerah, bernyali kalambit, menuduh sembarangan, siap - siap ke PN Jakarta timur, majelis hakim dengan Maestiro, 3 anak diancam SH Sarundajang telah merampas kebahagiaan anak saya.

-      Blogspot : diduga dalang sama dengan di buku dan majalan Tiro. Hal 62 dan Hal 110

-      Risa dibawah ke Jakarta dan memaksa berdamai.

-      Bahwa terdakwa terkait penyelundupan senjata ke poso

-      Putusan 2008 s/d 2009, saya hadir dalam persidangan.

-      Bahwa Oddie di culik dan di bunuh oleh temanya dari LSM

-      Bahwa Pemred Review menyerah

-      Siapa hakimnya ketika itu, Tanya hakim lupa.

-      Bahwa ada putusan / Rekomendasi PWI dan Kompolnas agar melaporkan terdakwa.

-      Bahwa soal keluarga kami yang mengungsi itu merupakan konsekwensi hukum.

-      Bahwa semua dalam VCD :

Terdakwa mengatakan, saya ditangkap terkait Recky Toemandoek

-      Kasusnya di rekayasa dan di tangkap atas perintah Gubernur SH Sarundajang.

-      Jalan mengajak pertanyaan termasuk terdakwa.

-      Bahwa atas pertanyaan saya terdakwa soal penulisan soal dalang dalam buku, oleh saksi jawab nanti di cari.

-      Bahwa buku tersebut di tulis di penjara malendeng.

-      Buku di cetak terdakwa di Jakarta.

-      Menurut Saksi dia mengetahui penulisan oleh terdakwa ada tertulis dalam buku.

-      Bahwa terdakwa sering mengatakan dimana – manabahwa dia paling berani melawan Gubernur.

-      Saat pemeriksaan saksi memasukan 8 alat bukti surat : 2 perkara, rekomendasi PWI, Rekan Komnas HAM dll, sehingga terjadi alih fungsi penyidikan dengan menunjukkan alat bukti yang kurang atas pernyerahan berkas perkara yang belum lengkap dari Jaksa Penuntut Umum.

-      Bahwa saksi berharap ada kepastian hukum.

-      Bahwa saya mengikuti proses sidang di PN. Jakarta timur.

-      Bahwa terkait dengan VCD saya tidak akan buktikan dari mana saya peroleh, yangpasti direkam dari televisi.

-      Bahwa 3 anak di sandera tidak benar karena tidak ada laporan di Polisi.

-      Bahwa soal beban psikies SH. Sarundajang, sesuai pengakuan korban kepada Johanes budiman dan tidak ada hasil diagnose dokter.

-      Usai Ketua Majelis Hakim menanyakan dan meminta tanggapan atas hasil pemeriksaan terdakwa

-      Tanggapan / jawaban saya Terdakwa sebagai berikut :

1.      Keterangan saksi tidak benar.

2.      Alat bukti : 2 buku benar tulisan saya

3.      Bahwa telah terjadi keterangan palsu antara lain :

a.              Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus.

b.             Pada VCD dikatakan soal kasus recky tumanduk, kasus terdakwa direkayasa dan ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.

c.              Keterangan palsu sebagai penulis atas pemberitaan di majalah Tiro.

d.             Menulis buku di penjara Malendeng

e.              terdakwa mengatakan dimana saya paling berani lawan Gubernur,

f.              Membunuh Oddie Manus adalah temanya dari LSM yang sudah diputus di pengadilan, sambil menunjukkan bukti putusan.

g.             menyatakan bahwa buku saya telah melakukan plagiat.

h.             Ketiga anak saya di culik tidak benar

i.               Terdakwa sebagai pemasok senjata ke poso

j.               Tim terdakwa melaporkan kasus Oddie Manus ke Polda sulut.

k.             Edisi Tiro 49, tidak sesuai perjanjian dengan dewan pers.

l.               Di jebak Welly Siwy

 

3. Noldi Warbung

-      Bahwa terdakwa membawa buku dan membagi – bagikan buku.

-      Bahwa buku di karang sendiri di dalam penjara

-      Bahwa dicetak di Jakarta

-      Bahwa Pembunuhan Dr. Ir. Oddie a. Manus, MSc.

-      Bahwa Gubernur Kebakaran Jenggot

-      Bahwa keterangan di BAP tetap

-      Bahwa Sarundajang melakukan kiminalisasi terhadap terdakwa dan anaknya.

-      Bahwa pembuhan Oddie manus dalangnya Sarundajang Gubernur (dlm buku hal 62)

-      Bahwa anaknya sakit karena ancaman Sarundajang dan orang – orangnya.

-      Kesan : Tidak Percaya

-      Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk melawan gubernur pada Tahun 2009.

-      Tidak dapat ditunjukkan jaksa penuntut umum realisasi penyitaan sesuai surat penetapan No. 13/Pen.PID/2013/PN.Mdo, berupa berita acara penyitaan dan surat tanda terima, setelah membuka bolak balik seluruh berkas perkara di depan majelis hakim.

-      Bahwa buku diserahkan ke Johanes J. Budiman dalam hubungan sebagai kliennya

-      Bahwa diserahkan setelah menyelesaikan laporan hakim menyerahkan.

-      Bahwa kisah anak – anaknya tidak benar, karena saya tau tidak dilaporkan ke Polisi.

-      Kemudian ketua majelis hakim meminta jawaban saya terdakwa sebagai berikut :

1.      Keterangan saksi tidak ada yang benar.

2.      Saksi memberi ketarngan Palsu

a.       Buku di karang terdakwa dalam penjara.

b.      Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus.

c.       Mengajak melawan gubernur

d.      Cerita Anak tidak benar karena tidak pernah dilaporkan ke Polisi.

3.      Buku diserahkan setelah pelapor menyelesaikan laporan di Polda Sulut.

4.      Hardy  Ronny  Wowiling

-      Bahwa kenal terdakwa sejak tahun 2008

-      Isi buku tetang pembunuhan Oddie A. Manus terkait dengan Sarundajang.

-      Anaknya di sandra di rumah Gubernur

-      Diberi 100 ribu atas pemberian 1 buah buku Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus pada hal 62.

-      Bahwa buku di tulis dalam penjara.

-      Buku di berikan kepada Johanis J budiman pad atanggal 15 Agustus 2013.

-      Bahwa 2008 masalah dengan Ricky Toemandoek bebas demi hukum.

-      Nama kaki tangan tidak tertulis.

-      Membayar pembelaan terdakwa di suruh orang bayar Rp. 500.000,- tapi dibayar sekitar Rp. 300.000,-

-      Pengacara bilang cari liat siapa yang edarkan.

Majelis ketua kemudian meminta tanggapan/jawaban kepada terdakwa atas keterangan saksi yang jawabanya sebagai berikut :

1.      Keterangan saksi yang benar hanya membayar buku Rp. 100.000,-

Keterangan lainnya, diluar bayaran buku, tidak benar.

2.      Keterangan Palsu :

a.       Sarundajang dalang pembunuhan

b.      Buku di tulis dalam penjara

c.       Tidak melapor kepada Polisi

 

5.      Robert Adrianus Pusungunaung

-      Kenal terdakwa tahun 2009

-      Soal investigasi kasus pembunuhan Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC.

-      Hasil vestigasi saya dan terdakwa tidak menemukan siapa dalang

-      Bahwa adanya dokumen misterius yang menyatakan Gub. Sarundajang terlibat dalam PNI ASU/PKI

-      Bahwa temuan tersebut adalah copian bukan asli.

-      Diberikan oleh orang – orang yang tidak saya kenal pada tahun 2010.

-      Bahwa terkait kematian Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC saya tidak tau kalau ada kaitan dengan dokumen tersebut.

-      Buku dibawah Cengkraman di dapat dari teman Repsi Nongko.

-      Buku ke – 2 di lihat di Polda saat saya di BAP.

-      Ditulis, di cetak saya tidak tau

-      TV One : “saya ditangkap atas perintah gubernur.

-      Penguasa Lalim

-      Menculik anak – anak terdakwa

-      Berteman di Facebook.

Kesannya : Merasa sangat menghina.

-      Bahwa komentar muncul berulang – ulang bahwa melakukan investigasi bersama terdakwa.

-      Bahwa setiap komen juga saling telepon soal komen

-      Dokumen tersebut bukan SH. Sarundajang Gubernur dengan kelompok Sembilan.

-      Tinggal 9 bulan bersama terdakwa.

-      Bahwa saya pernah membawa anak dari Dr. Ir. Oddie a. Manus, MSC. Ke kantor terdakwa.

-      Kenal di penjara saat praktek pelayanan

-      Konseling dalam tahanan

-      Dipenjara karena membongkar kasus Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC (Alm)

-      Keberbagai kantor melapor

-      Tidak tau isi laporan

-      Bahwa tedakwa sebagai nara sumber

-      Sumber 2 orang, 1 di tomohon, 1 yang digambar. Ketika melakukan investigasi kebenaran dokumen.

-      Bahwa 2013 saya ke Jakarta membawa kasus pembunuhan Mahasiswa IPDN dan demo di KOMNAS HAM

-      Melakukan investigasi 2 tahun

-      Hasil investigasi tidak ada hasil (hal 34, 37 & 80)

-      Ketua Majelis Meminta tanggapan terdakwa :

-      Jawaban Terdakwa : tidak benar.

Keterangan Palsu :

1.      Dalang Pembunuhan

2.      Penangkapan atas perintah Gubernur Sarundajang

3.      Tidak ada wawancara bersama saksi

4.      Mengajak Saksi

 

6.      Ir. Revo Lany Inkiririwang, MT

-      Buka di tahun 2013

-      Majalah tiro “Catatan Hitam” ada sesuatu yang jelek.

-      Bahwa untuk bertemu dengan Johanes J. Budiman sulit mencari

-      Bahwa kemudian kami bertemu di wisata bahari.

-      Bahwa kemudian terjadi pertemuan ulang di wisata bahari

-      Simpan di Flash dan memprint dan menyerahkan kepada budiman

-      Bahwa orang lain bisa menulis

-      Pernah memuat / bisa di bajak

-      Bahwa selesai saksi memberi keterangan hakim ketua menyebutkan tentang keterangan saksi.

-      Bahwa beritanya pada media online tersebut.

-      Bahwa saya melayani di penjara

-      Bahwa bukan saya melayani tapi istri saya.

Jawaban Terdakwa :

-      Keterangan saksi tidak benar.

 

7.      Junli Lumintang

-      Membagi – bagi buku

-      Panggil Hardi Wawiling

-      Terdakwa Cerita baru keluar penjara

-      Baru keluar 2011

-      PinjamBuku dari Hardi

-      Tentang pembunuhan Oddie A. Manus

-      Penculikan toar Tangkau

-      Terdakwa dan anak – anaknya

-      Membeli buku di depan toko sepatu karindo harga 60.000,-

-      Bahwa buku tersebut isinya sama.

-      Ketemu Budiman di bilang simpan dulu nanti kita perlu kita cari.

Kesan :

Ada keuntunganapa Sarundajang melakukan hal itu kepada terdakwa dan anak – anaknya

-      Bahwa banyak buku

-      Bahwa terdakwa menulis dalam penjara

-      Bahwa mengedarkan buku lebih dari 5 buku

-      Cuma kase

-      Bahwa isi buku tentang dalang pembunu oddie a. manus.

-      Hal 22, 40, 63

-      Hal 40 Tentang dalang

Kesan : Dari Gambar Buku ada Fitnah bahwa hukum bisa dipermainkan

-      Bahwa tidak benar karena tidak ada yang sampai di pengadilan.

Keterangan Terdakwa : Tidak Benar

1.      Keterangan palsu ada dalang pembunuhan oddie manus.

2.      Keterangan Palsu soal cerita anak – anak saya

3.      Keterangan palsu soal cerita saya

 

8.      Veronica Kumolontang Sidang Tanggal 3 April 2013

-      Buku diambil 30 buku, 10 yang baru dibayar

-      Kirim melalui kapal laut

-      Kisah anak dan cucu

-      Cucu diambil di Pakuweru tanpa seizin kami opa dan omanya, karena yang dipelihara.

-      Mereka diambi oleh Novel dan Steven Liow dengan mobil plat merah.

-      Dibawah jalan – jalan ke Mall terus makan nasi kuning terus dibawah ke rumah Dinas Gubernur Sulut.

-      Gubernur Sarundjaang menyatakan panggil om karna saya bersaudara dengan opa.

-      Papa kamu sombong, tunjung pande.

-      Mo ada yang jadi lebih bahaya lagi, mar bukan dari om.

-      Bilang pa mama kase tinggal pa papa.

-      Pulang jo ke Manado, nanti om yang biaya.

-      Steven orang Kawangkoan Atas.

-      Steven kase doi pa Tyo, cucu kedua

-      Risa di bawa Ke Jakarta di kase 10 Juta buat beli baju karena di bawa pakaian di badan.

-      Steven 2 kali menawarkan uang sebanyak 650 juta.

-      2 kali di jemput di Boyong Atas mau di kase 650 Juta, tapi tidak pernah di kase, karena setiap pergi selalu di bilang tunggu Henry.

-      2 kali mobil plat merah dating ke Boyong Atas.

Keterangan Terdakwa : Benar.

 

 

KETERANGAN

Saksi Meringankan  :

1.      Herman Kawung

-     Dijemput di desa boyong atas oleh sopir Steven Liow sebanyak 2 kali dengan mobil plat merah

-     Jemputan pertama hanya berkenalan dengan Steven Liow

-     Jemputan kedua juga dengan mobil plat merah Steven menawarkan akan mengganti 3 kebun milik terdakwa yang terjual yang berisi sekita 500 pohon cengkih

-     Bahwa pembayarannya akan diserahkan bila dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani terdakwa. Jadi musti ada Henry Jelas saksi,

-     Henry (terdakwa) sekarang berada dimana Tanya Steven, “Di Jakarta “ jawab saksi ketika

-     Bahwa terdakwa pernah ditangkap di boyong atas seperti binatang. Katanya kami harus bawa Henry sesuai perintah Gubernur.

-     Saksi ikut bersama terdakwa di bawa ke Poltabes Manado

 

2.      Risa Christia Peuru

Sebagai saksi mahkota, tidak disumpah dengan alasan masih memiliki hubungan darah.

-     Risa dipertemukan oleh seorang wartawan dengan Steven Liow,

-     Risa dan 2 adiknya : Tyo dan Moris suatu waktu dijemput di tempat kostnya dikampus, selanjutnya dibawa berjalan-jalan, tiba-tiba sudah berada dirumah yang berhalaman luas yang ternyata Rumah Gubernur Sarundajang. Mereka dibawa masuk melalui belakang oleh Ajudan. Selanjutnya dibawa melali ruang tamu dan melewati ruang tamu tersebut. Dibawa ke suatu ruangan lain oleh Ajudan

-     Setelah masuk ruang tersebut, kemudian Gubernur masuk berbicara dengan mereka

-     Kami dibawa tanpa se-izin dan sepengetahuan orang tua & oma opa

-     Ketika dihadapkan dengan Gubernur, Gubernur menyatakan agar terdakwa tidak membuka soal kasus Oddie A. Manus Alm.

-     Dinyatakan juga bahwa bila tak mau berdamai akan ada yang lebih besar lagi yang akan terjadi

-     Bilang sama mama kalian tinggalkan papa (terdakwa) nanti kalau Bapak masih Gubernur Bapak yang biayai kalian.

-     Kami dibawa sekita bulan Juli 2009

-     Sekita seminggu kemudian, saya dijemput dikampus dan dibawa ke bandara

-     Bersama adik Tyo yang sudah berada di mobil

-     Dari bandara Steven L, Novel, membawa Risa ke Jakarta dan Tinggal yang diminut 1 kamar bersama Novel & Steven. Tapi Risa menolak karna dia wanita, kemudian mereka memesan kamar di samping kamar Novel & Steven.

-     Diminta mengantar orang tua

-     Kemudian terjadi pertemuan di Hotel Borobudur

-     Steven & Novel terus mendesak & membujuk agar saksi meminta papa menandatangani

-     Bahkan mereka menyarankan kalau ditanda tangani, uang yang saya di Tab kover kecil yang dibawa ajudan akan berpindah ke tangan mereka

-     Usai pertemuan papa (terdakwa) mengajar, mama & terdakwa pulang kerumah

-     Tapi Steven & Novel memaksa ikut dan menginap semalam dirumah, serta terus berupaya membujuk saya meminta terdakwa mengikuti permintaan mereka menandatangani surat permintaan Reggf & mengakui kesalahan. Tapi terdakwa tetap tidak mau

-     Ketika kami ke Jakarta, adik di tinggal pulang sendiri ke Manado dan diberi uang sebanyak kira-kira (Rp. 2.5 juta) dua juta setengah. Selanjutnya terjadi pembicaraan antara Gubernur Sarundajang dengan papa

-     Sebelumnya, terjadi pertemuan Gubernur Sarundajang dengan Risa, Novel & Steven Liow diberi 10 Juta oleh Gubernur Sarundajang.

-     Selanjutnya mereka meminta membuat surat permintaan maaf & mengaku salah, tapi papa tidak mau.

 

 

3.        Moris Peuru

-     Saya bersama kakak risa x kartyo dijemput pas dibawa kemanado jalan-jalan

-     Sebelumnya dibawa ke pante makan nasi kuning. Kemudian jalan-jalan dibawa masuk kerumahnya Gubernur

-     Kami bertemu dengan Gubernur dan ketika bertemu, Gubernur bilang kalau papa (Terdakwa) tidak mau damai akan ada yang terjadi lebih berbahaya.

-     Bila mama kalian tinggalkan papa, pulang saja ke Manado, nanti kalian dibiayai

-     Habis itu kami diantar pulang dirumah tempat kost kar risa

-     Saat ini saya tidak sekolah dan mengungsi ke Komnas HAM

-     Kami diserbu banyak orang yang mendobrak pintu dan pintu kamar, saat kami berdoa dikamar ketika mama panggil saya yang lagi tidur

-     Kami ditodong dengan pistol

 

4.        FERDINANDUS SEMAUNG

-     Ir. Kerja Bakti AMD II No. 15 Jakarta Timur

-     Bekerja Lembaga Swadaya Masyarakat

-     Dengan Terdakwa Baru Liat

-     Awal Kenal melalu media soal kasus pencemaran nama baik Sarundajang 

-     Melalui media Tribun.com, Kompas.com

-     Soal pengaduan pelanggaran HAM oleh istri terdakwa ke komnas HAM

-     Saksi kemudia datang ke Komnas HAM dan mengetahui soal pencemaran nama baik dan pengaduan pelanggaran HAM oleh istri terdakwa ibu Henny Kawung.

-      Berdasarkan cerita dari Ibu Henny Kawung dan penglihatan diramulang, tangerang selatan telah terjadi penyerangan pada tanggal 18 Oktober 2013. Pintu rumah di Dobrak secara paksa oleh orang berpakaian preman dan polisi, menangkap Terdakwa dan membawa ke Polsek Pamulang.

-      Menurut cerita keluarga ada tuduhan pencemaran nama baik dan penangkapan hanya dengan surat pengaduan serta surat perintah membawa. Tertanggal 16 Oktober 2013.

-      Kedua Surat tersebut saya lihat sendiri baik di Facebook. Jadi saya mencari tapi tidak ketemu

-      Bisa di posting hari ini tanggal dirubah

-      diKomnas HAM , keluarga melakukan aksi kubur diri.

-      Aksi ini dilakukan sebagai tindakan karena ada intimidasi, ancaman, serta akumulasi sebagai hal.

-      Di PN. Jakarta Timur saya mengikuti siding

-      Hakim meminta Jaksa agar menghadirkan terdakwa beberapa kali. Dimana jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa. Jaksa tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa.

B.       Keterangan Ahli

1.      Josua Sitompul,SH,IMM :

-      Dokumen elektronik ialah file JPG atau PDF

-      Facebook situs jejaring social, bisa membuat sendiri dan ada kemungkinan orang lain.

-      Diundang  dan juga bisa mengundang.

-      Web site, satu arah tidak semua bisa melihat, tergantung pemilik atau pembuat.

-      Bisa diakses atau tidak, tergantung pengaturan.

-      Kalimat – kalimat di dalam statusnya, bila bisa diakses oleh orang lain, itu ruang public.

-      Apakah nama yang tertulis namanya itu pemiliknya,Belum pasti, karena bisa ada orang iseng yang membuat facebook dengan nama seseorang.

-      Dengan pertemanan, itu mungkin miliknya, juga belum pasti, selalu ada kemungkinan.

-      Bisa saling member komentar atau pernyatan karena banyak arah.

-      Webside, bisa milik seseorang bisa ya bisa tidak.

-      Karena satu arah dan terlalu besar disparitasnya.

-      Bisa saja di copi paste.

-      Yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang – undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah.

-      Menjadi acuan pencemaran nama baik ialah Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP.

-      Harus lebih ke analisis dengan criteria objektif, kepada kodrati yaitu ke pribadi yang pasti.

-      Waktu tidak dapat dijadikan rujukan, sebab bisa saja baru di ketahui seseorang.

-      Terhadap Gubernur Sulut, tidak ada perbedaan antara pejabat dan Warga Negara bisaa

-      Apakah Facebook Terdakwa, dengan pelaku bisa ya bisa tidak

-      Apakah menghina, tergantung kepada seseorang tersebut apakah dia merasa terhina. Juga apakah dapat dibuktikan atau tidak.

-      Subyektif tergantung dari korban.

-      Dan apakah obyek tertentu yang melakukan, kembali harus di analisa.

-      Semua dapat di nilai dari latar belakangnya.

-      Apakah dalam menajemen media online yang bertanggung jawab adalah pemilik?

-      Dalam manajemen keredaksian media online pengaturannya pada perusahaan Persitu sendiri bagaimana pengaturan dan pengelolaannya.

-      Bagaimana dengan soal meletakkan operatornya, juga tergantung pada pengaturan system manajemen perusahaan Pers.

-      Bisa terjadi seseorang masuk tanpa hak, secara illegal.

-      Tanggap Terdakwa : Benar, sesuai keahliannya.

 

2.             Dr. Ferry Hertog Mandang,MPd

-      Surat tugas dari Rektor Unima

-      Terdakwa menolak karena tidak ada permintaan secara resmi sebagai saksi ahli

-      Dicatat keberatan terdakwa

-      Nama baik – di sanding oleh seseorang selama ia melakukan hal-hal yang baik

-      Penguasa lalim perlakuan semena-mena sesuai keinginannya

-      Konspirasi kelompok orang yang melaksanakan kegiatan yang tidak baik

-      Dalang orang yang berada di belakang kegiatan

-      Disandera dan diarahkan orang membuat / menakuti orang lain agar memenuhi pihak tertentu

-      Facebook blogspot merupakan pencemaran bila tidak ada bukti

-      Cover “Konspirasi” melakukan semena-mena didasari dengan uang

-      Icon gambar yang mengarah pada hal-hal yang tidak baik

-      Rekayasa merupakan tindakan yang dibuat-buat

-      Maestro sebagai yang terdepan

-      Kolombit, melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi

-      Koncois sifat pertemuan yang akrab

-      Dibawah cengkraman peradilan sesat cengkraman dibawah kekuasaan penguasa peradilan sesat = melakukan peradilan tidak sebenarnya

-      Menyerang nama baik seseorang

-      Fitnah : melakukan sesuatu tindakan terhadap pihak lain

-      Dimuka umum bisa liat / dibaca umum

-      Ilokusi : pesan inti dari kalimat itu / kekuatan dalam kalimat itu.

-      Catatan hitam pemerintah Sarundajang

-      Noda Hitam

-      Tidak bisa dibilang fitnah dan pencemaran bila terbukti benar.

 

 

 

 

Bab 2. Saksi Rekayasa

 

 

 

Bab 3. Barang Bukti Rekayasa

 

C.        SURAT

1.      Misteri Surat

Bahwa interpretasi keliru Jaksa Penuntut Umum yang sama dengan Majelis Hakim adalah maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Bahwa yang dimaksud cetaknya sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 adalah cetak elektronik yaitu: rekaman suara, rekaman gambar, video, radio, TV dan elektronik online.

Bahwa yang dimaksud print out adalah salinan copian ke kertas sama seperti print out yang saya terdakwa masukkan pada kasus rekayasa 3 atas berita-berita WOC yang print outnya saya ambil dari beberapa media online sama seperti print out (berita yang di print out dari media online jejakpeuru.blogspot.com dinyatakan sebagai copian atas bukti yang saya masukan pada skenario rekayasa 3 (vide nomor: 451/Pid.B/2010/PN.Manado, vide 2230K/Pid/2011).

Bahwa mengingat copian bukanlah maksud sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai cetak rekaman / tayang ulang, maka bukti copian/ print out bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, tidak mempunyai nilai hukum, sehingga harus dikesampingkan (vide putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2011 dan putusan No. 2230K/Pid/2011).

Bahwa apalagi bukti otentik berupa dokumen elektroniknya tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan untuk diperiksa kebenarannya.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak pernah diserahkan oleh pelapor, sehingga tidak terdaftar dalam berkas perkara baik ditunjukkan secara patut melalui surat tanda penerimaan maupun melalui berita acara penyitaan, bahkan melalui penetapan pengadilan.

Sehingga jelas kembali terjadi manipulasi fakta hukum sama seperti yang terjadi pada kasus rekayasa 3, terjadi manipulasi fakta hukum yang penanganannya pernah ditangani oleh hakim yang sama, Hakim Wellem Rompis, SH sebagai hakim anggota dan pada kasus rekayasa 10 ini meningkat menjadi Hakim Ketua yang dapat dinilai sangat berkepentingan.

2.      Misteri Barang Bukti

Bahwa sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang terdaftar dalam proses perkara hanyalah cetaknya telah direkam ulang pada VCD yaitu hasil wawancara dengan Kompolnas di TV.One.

Bahwa barang bukti berupa VCD tersebut telah diserahkan bersama 1 eksemplar Majalah TIRO edisi 47 tanggal 15 Maret 2010, 1 eksemplar Tabloid National Review edisi 100, buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” dan 1 buku berjudul “Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat”, yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan dari pelapor Johanes J. Budiman,SH dan bahkan dilanjutkan dengan penyitaan buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” sebanyak 1.445 buku pada tanggal 2 November 2013 secara semena-mena dengan membuat berita acara palsu dengan memalsukan tanda tangan Veronica Kumolontang pada berita acara.

Jadi, bukti :  JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 sebagai print out berkualitas fotocopy (vide putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2011 dan putusan No. 2230K/Pid/2011).

Bukti : JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 tidak terdaftar dalam berkas perkara/ tidak pernah diserahkan ke penyidik / tidak didukung bukti otentik dokumen elektronik (tidak ada).

 

3.      Surat Palsu

Bahwa fakta tak terbantahkan sebagaimana ditemukan dipersidangan, cengkraman dan konspirasi mafia hukum sulut ternyata masih menancapkan cakarnya untuk merusak system didalam menegakkan hukum di Indonesia.

Bahwa pada proses hukum ini telah terjadi  upaya menggagalkan siding di PN. Jakarta Timur dan kini rekayasa dengan segepok surat palsu untuk melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan 264 pasl 1 ke -1 KUHP.

Bahwa membuat surat palsu; ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar.

Bahwa memalsu surat, ialah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Dapat dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat itu.

Bahwa memalsu tanda tangan, masuk pengertian memalsu surat.

Bahwa sebagaimanad dimaksud pasal 197 ayat 1 huruf J KUHAP, Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimanad letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. Patut dimuat dalam surat putusan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan pada turunan berkas perkara sejumlah surat palsu untuk menutupi barang bukti palsu sehingga dilahirkan surat dakwaan dengan memanipulasi fakta hukum. Berikut surat palsu dan surat lain yang saya terdakwa ajukan :

a.       Surat Palsu dalam berkas perkara

1.      Surat penetapan No. 13/Pen.Pid/2013/Pn. Manado kuat berindikasi palsu, karena isi surat yang mendasarkan surat permintaan ijin khusus unuk melakukan penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang dari penyidik polda sulut tertanggal 28 november 2013 nomor : B/264/XI/2013/Reskrimum, tidak sesuai dengan surat permintan izin khusus penyitaan Nomor :R/247/XI/2013/Dit Reskrimum tanpa tanggal November 2013 atas benda / barang berupa : 7 lembar print out capture screen facebook dan 1 lembar print out capture screen blogspot.

Surat penetapan PN. Manado nomor : 13/Pen.Pid/2013/Pn.Manado kuat berindikasi palsu dan tidak sah, bukan merupakan tanda tangan asli atau tidak ditanda tangani asli dari ketua Pn. Manado H. Ahmad shalitin, SH. MH melainkan hanya tanda tangan cap dan surat tidak bercap PN.Manado sebagai kelaziman secara patut

Surat penetapan Pn. Manado Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN. Manado kuat berindikasi palsu, dikeluarkan 12 desember 2013 setelah P21 <lengkap berkas> tanggal 5 desember 2013

2.      Surat tanda penerimaan nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit Reskrimum. Telah dibuat tidak benar atau isinya bukan semestinya atau membuat surat palsu sebagai berikut kepalsuannya :

-      Pengambilan barang 1 (satu) unit CPU computer, merek dell optiler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 disket. Melalui pembongkaran pintu tanpa sepengetahuan pemilik rumah. (terjadi pencurian)

-      Tidak pernah ada penyerahan sejumlah 1 (satu) unit CPU computer merek dell optiler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 (satu) buah buku disket dari Ir. Henry John C. Peuru kepada Daud D. Leong penyidik berpangkat AIPTN NRP. 67120116 sebagai penyidik di tangerang selatan dengan saksi-saksi H.Alih Ma’ung anggota polri polsek pamulang

-      Bahwa surat tanda penerimaan nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit Reskrimum tertanggal 3 desember 2013, anehnya ditanda tangani di Manado, oleh saksi-saksi yang berada di Ciputat Pamulang.

3.      Surat berita acara penyitaan tertanggal 3 desember hari selasa tahun 2000 tiga belas jam 10.30 wita yang isinya menyatakan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU computer merek dell optipler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 buah disket, adalah tidak benar atau isi surat bukan semestinya atau telah membuat surat palsu. Berikut uraian kepalsuan :

-      Bahwa 1 (satu) unit CPU computer merek dell optiplex G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 buah disket tidak disita, melainkan diambil pada saat rumah kosong tanpa penghuni, melalui pintu yang dicungkil (sebagai terjadi pencurian)

-      Bahwa tidak terjadi penyitaan terhadap penghuni rumah Ir. Henry John Ch. Peuru tanggal tersebut Henry Peuru berada dalam penyekapan dan pemenjaraan di rutan polda sulut

-      Bahwa tidak pernah dilakukan penyitaan disaksikan oleh H. Alih Ma’ung kasil Kessos kelurahan benda baru dan Hi. Siswadi Anggota polri polsek pamulang

-      Bahwa tidak pernah terjadi penandatanganan penyitaan atas kekuatan sumpah jabatan di tangerang selatan. Bersama Daud D Lepong AIPTN NRP 67120116. Joudy Kalalo,S.Sos ARBP NRP. 65010087

4.      Surat berita acara penyitaan atas buku konspirasi zalim sebanyak 1445 buku tertanggal 2 November 2013 pada hari Jumat, dimana tanda tangan atas nama Veronica E. Kumolontang telah dipalsukan yang “katanya” disaksikan Mustafa anggota polri polda sulut dan Dithein R. Samatara anggota polri polda sulut.

5.      Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan nomor pal: B/246/XI/2013/Dit Reskrimum tertanggal 15 November 2013 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, didasarkan atas berita acara palsu terurai pada point 4, maka surat menjadi berkualitas palsu

6.      Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amurang nomor : 52/Pen.Pid/2013/Pn. Amurang yang isinya menetapkan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa : buku konspirasi zalim, sebanyak 1445 buku yang menerangkan selanjutnya sesuai berita acara penyitaan palsu tanggal 02 Oktober 2013 dengan surat pengantar tanggal 21 November 2013. Sehingga berkualitas palsu

-      Bahwa surat penetapan pengadilan negeri Amurang nomor : 52/Pen.Pid/2013/Pn. Amurang yang mendasarkan surat permohonan tertanggal 21 November 2013 nomor : K/284/XI/2013/Dit Reskrimum tidak sesuai surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan nomor : B/248/XI/2013/Dit Reskrimum tertanggal 15 November 2013. Sehingga isinya yang lain atau tidak sesuai , jelas berkualitas palsu

 

7.      Sebagai surat laporan palsu yang isinya tidak benar atau bukan semestinya sebagaimana sesuai dipersidangan tidak ada penyerahan atau penyitaan dari pelapor Johanes J. Budiman atas 7 Lembar Print Out capture screen facebook atas nama Henry John Christian Peuru sebagaimana tertuang pada surat penetapan pengadilan manado No. 13/Pen.Pid/2013/Pn. Manado yang berkualitas palsu sebagaimana diatur sesuai pasal 75 KUHAP atas berbagai tindakan untuk dibuat berita acaranya, termasuk surat tanda penerimaan

-      Bahwa laporan polisi no :LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013, atas 7 lembar print out capture screen facebook yang tertuang pada penetapan Pn. Manado No.13/Pen.Pid/2013/Pn.Manado. tertanggal 12 desember 2013, telah lewat waktu dari penyerahan berkas dengan penilaian lengkap (P21) pada tanggal 5 Desember 2013, sehingga laporan barang bukti yang ada dalam berkas perkara jelas sebagai surat laporan polisi palsu.

-      Bahwa laporan polisi No: LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tertanggal 3 Oktober 2013 yang isinya didasarkan atas 7 lembar print out capture screen ternyata tidak terdaftar pada daftar barang bukti berkas perkara. Sehingga jelas sebagai surat laporan polisi palsu

-      Bahwa laporan polisi No. LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013 yang dilaporkan Johanes J. Budiman,SH tanpa surat kuasa dan bukan orang yang berhak melapor atas delik aduan absalut, sebagaimana diatur pasal 74 KUHP dan 108 KUHAP, adalah suatu perbuatan melakukan laporan palsu

8.      Bahwa laporan pengaduan Dr. Sinyo Harry Sarundajang bulan Oktober 2013 tanpa tanggal yang isinya antara lain sebagian isinya antara lain sebagian isinya soal pencemaran nama baik melalui facebook yang tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana seperti terurai pada point 6 yang juga isinya menyangkut pekerjaannya sebagai PNS, adalah tidak sebagaimana mestinya Gubernur adalah jabatan politik yang bukan PNS, sehingga isi yang tidak benar berkualitas palsu.

9.      Diduga palsu, surat penetapan PN. Manado nomor : 430/Pen.Pid/2013/Pn. Manado yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2013 oleh ketua pengadilan negeri Manado, yang tanda tangannya diduga hanya berupa tanda tangan cap dan surat tanpa cap pengadilan Manado sebagaimana kepatutan surat yang sah

10.  Berita acara pelaksanaan perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Manado, yang diduga palsu, karena terdakwa tidak mau menandatanganinya tulisan tangan sesuai permintaan Jaksa saat dilakukan Proses penyerahan berkas dan tersangka pada tanggal 17 Desember 2013.

11.  Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara

 

 

Bab 4. Barang Bukti Jaksa Penuntut Umum

 

 

IV.       Uji Alat Bukti & Barang Bukti

Ø  Keterangan Saksi

Bahwa sesuai putusan pidana No. 26/Pid.B/2014/PN.Mdo tentang Majalah TIRO Edisi 47/ 15 Maret 2010 dengan judul “Catatan Hitam Pemerintahan S.H. Sarundajang” “Katanya” Hal 8,9,10,11,12,13,14,15 (vide bukti JPU 12) esensi berita maupun topic berita, tidak pernah diperiksa dipersidangan baik kepada terdakwa, apalagi kepada wartawan, bahkan Pemrednya.

Hanya menurut pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi Johanes J. Budiman,SH sebagai testimonium De Au Ditu atau keterangan saksi yang tidak melihat, mengalami, mendengar siapa yang mewawancarai, siapa yang diwawancarai dan kapan serta dimana diwawancarai.

Jadi jelas keterangan Johanes J. Budiman,SH tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi Adrianus Pusungunaung,D.Thmengaku adalah keterangan 1 orang saksi sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 2 KUHAP yang juga lahir dari pendapat maupun rekaan dari hasil pemikirannya sendiri, bukan dan tidak memiliki kompetensi sebagai wartawan Majalah TIRO dan wartawan National Review dimana saya terdakwa tidak ada klarifikasi dengan pihak wartawan ataupun Pemred Majalah TIRO dan National Review.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak ada bukti pengakuan wartawan yang mewawancarai terdakwa termasuk dengan alat bukti apa klarifikasi pernah diwawancarai, sehingga pendapat Majelis Hakim jelas berbau kebohongan dan sarat kepentingan settingan.

Bahwa saya terdakwa pernah diwawancarai oleh Pemimpin Redaksi Majalah TIRO di Kantor saya di Ciputat Tangerang Selatan seputar kisah saya yang dipenjarakan terkait investigasi kasus pembunuhan keji dan kejam DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc namun baru mulai bergerak bersama tim TPF Buliki’s sudah keburu ditangkap dan dipenjarakan dan divonis bebas murni.  Termasuk dampak yang diterima oleh anak-anak saya yang dibawa (sandera) di rumah dinas Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dimana mereka bertiga: Risa Christie 19 thn, Prasetyo 15 thn dan Moris 9 thn dibawa tanpa seizin dan sepengetahuan oma dan opa yang menjaga mereka di Manado, diancam dirumah Dinas Gubernur Sulut.

Bahwa tidak ada klarifikasi dengan Safrudin Roy Pemred Majalah TIRO, terkait kasus mengendus kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc (Alm), atas saran bertemu dengan Adrianus Pusungunaung yang kebetulan baru datang menemui saya di kantor bersama anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc yang datang melaporkan kasus mereka ke Jakarta. 

Maka Safrudin Roy kemudian ke Manado dan bertemu Adrianus Pusungunaung dan pergi keberbagai sumber termasuk seluruh keluarga DR. Ir. Oddie A.Manus,MSc melakukan investigasi langsung ke Manado, didampingi saudara Adrianus, sehingga pertimbangan Majelis Hakim jelas berbau kepentingan dan tidak benar, apalagi tanpa klarifikasi langsung dengan Safrudin Roy Pemimpin Redaksi Majalah TIRO.

Bahkan esensi berita-berita dimaksud, tidak dibahas dan digali pemberitaannya dipersidangan, karena hanya ditunjukkan Majalahnya.Jadi jelas sarat kepentingan dan pesan.  Apalagi Hakim Ketua Wellem Rompis,SH sebelumnya terlibat dengan kasus rekayasa ke-3 yang telah memvonis secara tidak benar karena putusan manipulatifnya di PN. Manado No. 451/Pid.B/2010/ PN.Mdo yang dikuatkan PT.Manado Nomor  140/Pid/2011/PT.Mdo                  dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI No. 2230K/PID/2011.    

Bahwa setingan ini jelas terlihat dari keterangan saksi Adrianus Pusungunaung yang mengaku melakukan investigasi sejak tahun 2008 – 2010 dihapus atau tidak dicatat.  Ada apa? Dimana keterangan saksi yang mengaku berkenalan dengan terdakwa di tahun 2009 jelas dibantahnya sendiri.  Dimana di satu sisi mengaku berkenalan tahun 2009 tapi disisi lain mengaku melakukan sebagaimana pengakuan di persidangan dan dicatat dalam surat tuntutan melakukan investigasi sejak 2008 s/d 2011, jelas keterangannya sendiri tidak bersesuaian.

Jadi, jelaslah keterangan Adrianus Pusungunaung tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena berbau settingan.

Bahwa keterangan Hardi Wowiling, Noldy Warbung, Junly Lumintang mengatakan tidak mempercayai kisah dalam buku saya, karena tidak melaporkan ke polisi.

Bahwa keterangan mereka akhirnya terbantahkan sesuai keterangan saksi mahkota Risa Christie, Moris dan Veronica Komolontang dan bukti laporan polisi No. Pol: TTL/29.a/II/2010/DIT RESKRIM Tanggal 17 Februari 2010 dan surat pemberitahuan hasil laporan Nomor : B/405/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 10 Agustus 2010, bahwa telah terjadi upaya pengancaman dan bujuk rayu setelah membawa (sandera) ketiga anak saya kerumah dinas Gubernur Sulut dan membawa (sandera) ke Jakarta.

Bahwa keterangan saksi Herman Kawung dan Veronica Kumolontang soal bujukan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan Veronica dan saksi mahkota Risa Christie diber uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) langsung dari S.H. Sarundajang dan Prasetyo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membuktikan adanya bujuk rayu dengan memanfaatkan uang untuk maksud tertentu yang jahat.

Bahwa menurut keterangan saksi mahkota Moris dan saksi fakta adanya pengakuan penyerbuan segerombolan orang (diduga preman bayaran) yang menyerang/menyerbu rumah dan menangkap terdakwa di Pamulang, Tangerang Selatan.

Ø  Surat :

Bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, berkualitas copian sama dengan yang saya masukkan pada kasus rekayasa 3 yang hakimnya juga sama Wellem Rompis,SH berupa print out berita-berita media online tentang WOC yang dinilai sebagai copian (vide Nomor: 451/Pid.B/2010/PN.Mdo, vide putusan PT.Manado No.  140/PID/2011/PT.Mdo. vide Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan PN. Manado dan PT. Manado No. 2230K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2011.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, tidak sesuai dimaksud pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yaitu “informasi elektronika dan/atau dokumen elektronika dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana bahwa cetak elektroniknya adalah rekaman suara, rekaman gambar, TV, Video dll dengan media cetak elektronik, bukan media fisik cetak kertas, dan atau apalagi hanya berupa copian atau berkualitas copian.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, copian tanpa disertai dokumen elektronik yang tidak pernah diperlihatkan di persidangan, berkualitas rekayasa karena ternyata bukti gambar dalam copian bergambar facebook soal cover berjudul “konspirasi lalim peradilan sesat” berbeda dengan judul sebenarnya “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat”

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 yang berkualitas copian dengan latar belakang, penyerbuan untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur, berkas perkara dengan surat-surat palsu, kuat dugaan merupakan skenario rekayasa oleh mafia hukum, sehingga copian dengan latar belakang demikian tanpa dokumen elektronik, tidak mempunyai nilai hukum dan harus dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/SIP/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).

 

 

 

Bab 5. Barang Bukti Tanpa Penyitaan 

 

 

Bagian Delapan

 

Bab 1. Putusan Kontroversi

 

 

Bab 2. Banding

 

 

Bab 3. Putusan Banding

 

Bagian Sembilan

Bab 1.

Bab 2.

Bab 3.

 

Dstnya...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengantar

 

 

 

Setelah melalui perjungan panjang berat letih dan melelahkan dari sepuluh rangkaian rekayasa hukum oleh Mafia Hukum yang berkonspirasi dengan semua jaringannya dengan mengandalkan kekuasaan dan uang, akhirnya, hampir 3 tahun penulis dipenjara, dapatlah menghirup udara segar.

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian satu

Pendahuluan 

 

Sementara mengikuti sidang rekayasa ke V (lima) yang dilakukan Mafia Hukum di PN. Jakarta Timur, nampak terjadi berbagai kejanggalan dari jalannya sidang yang tertunda-tunda. Tetapi rasa was-was akan terjadi rekayasa, rasanya tidak mungkin.

Apalagi menurut perasaan dan pendapat penulis, adalah tidak mungkin akan terjadi penyimpangan hukum seperti yang terjadi didaerah-daerah lain di Indonesia yang “tak terjangkau” hukum dibanding PN. Jakarta Timur yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia.

Namun ternyata apa yang menjadi bayangan perasaan dan pendapat penulis, ternyata Mafia Hukum ada dimana-mana dan tidak kemana-mana sesuai kebutuhan kepentingan yang ingin memanfaatkan jasa para Mafia Hukum.

Seperti inilah gambaran fakta hukum yang terjadi di Indonesia, disamping kisah tragedi kemanusiaan biadab yang penulis dan keluarga alami. Dimana bukan hanya penulis yang dikriminalisasikan, namun anak-anak penulis dibawa (disandera) dan diancam dirumah dinas Gubernuran Prop. Sulawesi Utara.  

Fenomena sidang yang sedang berlangsung di PN. Jakarta Timur, sebagaimana ketentuan hukum acara, bahawa saksi korban diperiksa pertama. Namun faktanya, sidang pemeriksaan “katanya” saksi korban tidak pernah dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tuduhannya.

Bahkan hingga selesainya sidang pemeriksaan saksi-saksi memberatkan sebanyak 5 orang, saksi korban yang dipanggil hingga melewati 3 kali batas toleransi panggilan secara hukum, ditunggu hingga sidang harus tertunda sebanyak 11 kali, toh saksi “katanya” korban tidak dapat dihadirkan.

Bahwa meneurut undang-undang sebagai negara hukum yang jelas dituangkan pada Pancasila sebagai dasar hukum diaman setiap orang tanpa kecuali sama dimata hukum, ternyata hanya menjadi Slogan Kosong. Artinya, masih ada orang yang diperlakukan secara ISTIMEWA dinegara kita.

Bahwa lebih heboh dan gila lagi, sidng yang sedang berlangsung di PN. Jakarta Timur bisa disabotase oleh lembaga hukum Polda Sulut atas lembaga hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Diamana dengan sangat terpaksa karena dorongan dan tekanan para aktivis yang berdatangan dari berbagai pergerakan dan LSM se Jakarta yang dimotori LSM BENDERA dan LSM GONAS, sidang putusan dapat dilangsung dengan lahirnya putusan No........

 

Bahwa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian Satu

Konspirasi Skenario Rekayasa V

                                                                                      

Usai menjalani penahanan melalui penangkapan ala Teroris oleh 8 orang oknum Polisi dari satuan Buser Poltabes Kota Manado dengan kekerasan tanpa didahului surat panggilan, atas tuduhan palsu percobaan penganiayaan terhadap seorang Polisi Lalu Lintas (Skenario Rekayasa IV : Putusan bebas PN. Manado), yang sempat ditayangkan TV One, kembali penulis dikriminalisasikan melalui skenario rekayasa V.

Skenario rekayasa V (ke-lima) ini, dilaporkan langsung oleh mantan Gubernur Drs. SH. Sarundajang, sebagai telah telah melakukan pencemaran nama baik SH. Sarundajang baik sebagai pribadi maupun sebagai Gubernur Sulawesi Utara disebuah tabloid dan televisi, dengan laporan polisi : LP No. 1154/K/IV/2009/tertanggal 19 April 2009.

Sebelumnya, dibulan April tahun 2009 itu, Lexy Karel (dahulu wartawan TV One) menelepon penulis untuk bertemu dengan Sarundajang, namun saya tolak dengan alasan saya masih lelah karena baru keluar penjara Poltabes Manado.

Namun dengan sedikit memaksa, Lexy yang kawan akrab penulis sejak kuliahan, menyatakan “Hen ini penting, karena ngana sudah dilaporkan ke Polisi,” tandasnya. Mendengar itu, saya katakan silahkan laporkan sesuka Sarundajang apa maunya, sambil tetap menolak pertemuan tersebut.   

Kemudian sekitar jam 11 malam, penulis dihubungi kembali oleh Lexy Karel untuk mengajak bertemu sekedar berbincang karena dia sedang berada di Jakarta. Penulis kemudian mengiyakan, dengan meminta pertemuan dilakukan dlakukan di Lebak Bulus.

Pertemuan tersebut, ternyata menyertakan salah seorang pejabat Humas Prov. Sulut Steven Liow, Ssos. Kami kemudian makan bakso sambil cerita-cerita sedikit yang kemudian Lexy membujuk bertemu Sarundajang. Atas desakannya, saya mengikuti ajakannya. Dan kami bertemu di Lt. 18 Hotel Borobudur.

Dalam pertemuan tersebut terjadi perbincangan yang sedikit tegang, mengajak penulis berdamai dibarengi ancaman melaporkan ke Polda Metro Jaya.  Karena itu, istri penulis mengajak pulang karena merasa siasat buruk yang mereka lakukan.

Namun akhirnya mereka membujuk dan kembali mengajak berdamai. Atas permintaan mereka, penulis menolak sambil mencari alasan bahwa baru keluar penjara, sehingga butuh waktu untuk istirahat. Permintaan tambahan penulis, bahwa dalam surat perdamaian klausul asal muasal masalah harus dicantumkan, agar penulis ikatan perjanjian perdamaian jelas. Sebab menurut penulis, tidak ada orang berdamai tanpa masalah.      

Hingga pertemuan usai tidak ada kesepakatan. Merekapun meminta untuk bertemu esok hari untuk memenuhi permintaan penulis, namun esoknya surat perdamaian tanpa klausul permasalahan apa tak juga dicantumkan. Maka penulis menolak menandatangani surat perdamain tersebut.

 

 

 

Bab 1

Pemeriksaan Polda Metro Jaya

 

Saat sedang mengikuti sidang gugatan perdata yang penulis ajukan di PN. Manado atas skenario Rekayasa II (Dua) yang membebaskan penulis dengan putusan bebas murni (vrisprach), atas tuduhan ancaman dan pemerasan kepada Ir. Recky Toemandoek, tiba-tiba penulis kaget dengan datangnya surat panggilan dari Polda Metro Jaya. 

Surat panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, menyatakan akan melaksanakan pemeriksaan pada hari Kamis, 9 desember 2010 diruang II Sat I Kamneg di Kantor Direktorat Reserce Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 55.

Berdasarkan surat panggilan tersebut, penulis yang sadang mengikuti sidang gugatan perdata di PN. Manado, terpaksa harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan kembali ke Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Dalam surat panggilan tersebut diminta menghadap pada Kompol Dra. Suzana Dias dan AKP Armainy, SH. Maka sesuai tanggal dimaksud, Kamis 9 Desember 2010 atau setelah 7 bulan dilaporkan, baru diadakan pemeriksaan.

Pemeriksaan dilangsungkan diruang II sat I Kamneg oleh penyidik AKP. Armainy, SH. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, penulis didampingi oleh pengacara Drs. Sonny Wuisan, SH sahabat saya mantan wartawan Manado Post, dimulai sekitar jam 11.30 Wib.

Dalam pemeriksaan tersebut, penulis kemudian dijejali dengan sekitar 20 pertanyaan.

Dimana pertanyaan tersebut sekitar wawancara TV One melalui program KOMPOLNAS, dan berita Tabloid KPK, yang “katanya” didasarkan prese realase sebanyak 6 lembar.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, penulis ditunjukan sejumlah barang bukti yang telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya antara lain : 1. CD bukti rekaman dari TV One. 2. 4 edisi Tabloid KPK sebanyak 4 eksemplar yang terbit dibulan desember s/d            . 3. “katanya” prease realase

Proses pemeriksaan cukup memakan waktu lama dari jam 11 siang hingga sekitar jam 6 sore. Dimana sat itu penulis dan Sonny Wuisan belum sempat makan.

Usai pemeriksaan, entah itu pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan -saya tak sempat tau dan tanyakan kepada penyidik-, kami yang sudah kelaparan, terpaksa harus mampir disalah satu kantin milik Polda Metro Jaya.

Dari sana, saya kemudian bersama Sonny pulang kerumahnya Sonny dan berbincang-bincang tentang mendalami dan membahas masalah ini baik motivasi maupun tujuan pelaporan dan penmeriksaan yang telah 8 bulan mengendap di Polda Metro Jaya.

Usai berbincang-bincang, saya pamit diri dan kembali ke tempat tinggal saya di jl. Aria Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan kendaraan umum.  Tak heran karna jauhnya, saya tiba di rumah sekitar jam 11 malam.   

 

 

Bab 2

Pemeriksaan Tambahan

 

Usai menjalani penjara selama 9 bulan di Rutan Malendeng, atas Skenario Rekayasa III dengan tuduhan pencemaran nama baik gubernur SH. Sarundajang yang di Vonis 9 (sembilan bulan oleh PN. Manado dan diputus 6 bulan ditingkat kasasi, penulis tetap berjuang mencari keadilan.

Penulis kemudian mengajukan upaya hukum PK melalui sidang peninjauan kembali (PK) di PN. Manado dengan nomor :          PK, bahwa perjuangan ini semata mencari keadilan atas kriminalisasi yang dilakukan Mafia Hukum Sulawesi Utara terhadap penulis.

Upaya PK ini, sudah berjalan selama 7 tahun, namun belum juga ada hasilnya. Sementara 3 orang dokter asal Sulawesi Utara yang dituduh melakukan malpraktek yang baru memasukkan upaya hukum peninjauan kembali (PK), anehnya telah keluar putusan dari Mahkamah Agung RI. Yah pilih kasih.      

yang

Sambil menunggu putusan PK, saya melakukan konfirmasi atas pemeriksaan kasus saya di Polda Metro Jaya, dimana diinformasikan telah dilimpahkan ke Kejati DKI. Dan kami masih menunggu hasil dari penyidik peneliti Kejati DKI.

Setelah hampir 3 tahun mengendap di Polda Metro Jaya, demi kepastian hukum, kembali penulis melakukan konfirmasi ke pihak penyidik Kejati DKI. Jawaban pihak Kejati DKI, bahwa berkasnya telah dikembalikan pada tanggal 8 Juni 2011. “Jadi sekarang kami masih menunggu proses lanjut pihak Polda Metro Jaya,” jelas mereka.

Penulis kemudian melakukan kroschek atas keterangan pihak Kejati DKI, ke Polda Metro Jaya, semata untuk mengendus adanya dugaan skenario Mafia Hukum di Indonesia.

Hasil konfirmasi bolak balik, antara pihak Kejati dengan pihak Polda mengakui sedikit terlambat (kurun waktu hampir 3 tahun), maka pada tanggal 8 Juni 2012, saya menerima surat panggilan pemeriksaan tambahan.

Bahwa kemudian saya memenuhi surat panggilan tambahan oleh penyidik Kombes Paimin, SH dan AKP Armainy, SH, yang pemeriksaannya diminta menghadap diruang II sat I Kamneg di Kantor Direktorat Reserce Kriminal Umum Polda Metro Jaya Jl. Sudirman No. 55 

Dalam pemeriksaan tambahan tersebut, berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012. Dimana penulis diperiksa oleh AKP Armainy, SH. Armainy kemudian menyatakan, “hanya akan mengajukan satu pertanyaan sesuai permintaan penuntut umum,” tandasnya.

AKP. Armainy kemudian mengajukan pertanyaan, siapakah saksi meringankan yang mengetahui dan yang akan saudara ajukan. Atas pertanyaannya, penulis langsung menjawab Bapak Adnan Pandu Praja, SH,.LLM., anggota KPK (ketika itu).    

Alasan penulis mengajukan Pak Adnan Pandu Praja, sebab Pak Adnan yang mengundang penulis dan istri mengikuti acara Dialog di TV One setalah kami laporkan semua rekayasa yang dilakukan kepada penulis dan anak-anak penulis.

Sehari sesudah pemeriksaan tambahan, secara kebetulan saya bertemu Pak Adnan di DPR RI, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi III. Saya kemudian mengutarakan tentang pengembalian berkas oleh penuntut umum untuk pemeriksaan tambahan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Dimana penulis diminta mengajukan siapa saksi meringankan. “Dan saya mengajukan nama bapak,” jelas penulis. Atas permintaan penulis, pak Adnan menyanggupinya. Dan atas kesediaanya, sebelumnya, penulis ucapkan terima kasih. Kemudian penulis minta diri.

 

Bab3

Pelimpahan Berkas Perkara

 

Bahwa pelimpahan berkas I (pertama) telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sekitar tahun 2011, namun setelah dilakukan penelitian berkas, ternyata belum lengkap dan pihak penuntut umum mengembalikan berkas pada tanggal 8 Juni 2001.

Bahwa kemudian baru dilakukan respon atas pengembalian berkas oleh Pu Kejati DKI,  pihak penyidik Polda Metro Jaya baru melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan tambahan pada tanggal 8 Juni 2012, setahun setelah berkas dikembalikan.  

Bahwa pada tanggal 8 – 10 desember 2012 penulis melakukan konfirmasi kelanjutan penyelesaian kepastian hukum atas skenario kasus rekayasa V (lima) di Polda Metro Jaya dan Kejati DKI, masih saja mengalami kesulitan dipimpong kesana kemari. Sudah dipimpong, penjelasannya kabur alias tidak jelas.   

Dengan tekat dan semangat yang besar, penulis terus berjuang menyusuri dimana kemandekan penangan kasus skenario rekayasa ini. Di Polda Metro Jaya jawabannya terus ditolak ke Kejati DKI.

Maka ketika konfirmasi yang terus berulang dan intens penulis lakukan, melalui penuntut umum pengganti Kejati DKI, Bapak Romy Gozali menjelaskan bahwa telah di P21 tahap I (pertama) pada tanggal 3 Oktober 2012.

Jadi menurut Romy lebih lanjut, bahwa setelah tahap 21 tersebut, sepatutnya sudah (P21) tahap 2 berupa pelimpahan tersangka dan berkas perkara ke Penuntut Umum. Jadi kami masih menunggu penyerahannya dari Polda Metro Jaya.

 

 

Bagian Dua

Pemeriksaan PN. Jakarta Timur

 

Bab 1. Pembacaan Surat Dakwaan

 

Bab 2. Eksepsi & Putusan Eksepsi

Bab 3. Pemeriksaan Saksi Korban & Saksi-saksi

Bab 4. Misteri Penundaan Pemeriksaan Saksi Meringankan

Bab 5. Pembacaan Keterangan Saksi Korban                            

 

 

Bagian Tiga

Skenario Sabotase Sidang

 

Bahwa atas kasus rekayasa ke-10 ini yang dimulai dengan penyerangan dan penangkapan oleh “pasukan misterius” yang berjumlah sekitar 20-an orang preman diaktori 3 oknum polisi berpakaian preman, diduga sebuah skenario untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur.

 

 

 

 

Bab 1. Penangkapan Isue Teroris

 

 

 

Bab 2. Tim Polisi dan Preman

 

 

 

 

Bab 3. Digiring Polsek Pamulang, Mess Pemda Sulut dan Cengkareng

 

 

Hal :Pengajuan Memori Banding

Bahwa Putusan PN. Manado dalam perkara No. 26/Pid.B/2014/PN.Mdo atas nama Ir. Henry John C. Peuru telah diajukan banding pada tanggal 29 April 2014 atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Pasal 233 ayat (2) KUHAP melalui Pengacara Hirowash Malaini, SH.

1) Pendahuluan,

2) Penyimpangan Hukum Acara,

3) Fakta Persidangan,

4) Uji Alat Bukti,

5) Penyimpangan Pertimbangan dan Keterangan Palsu,

6) Analisa Yuridis,

7) Sikap & Fakta Hukum

 

I.          PENDAHULUAN

Bahwa hukum pidana dan hukum acara roh amanahnya adalah untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum agar tidak melahirkan preseden buruk terhadap sistem hukum nasional yang digadaikan untuk kepentingan kelompok, perorangan ataupun kepentingan tertentu berbau SARA dan Disintegrasi bangsa terselubung sehingga membusukkan wajah hukum kita.

Karenanya proses penyelidikan, penyidikan harus dilakukan secara seksama sehingga semua tindakan diatur sesuai Pasal 75 KUHAP sebagai pokok perkara rujukan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa kemudian agar tidak terjadi cedera penyidikan maupun atas kualitas berkas perkara yang akan dilimpahkan hingga ke pengadilan, maka undang-undang mengatur apakah perkara sudah memenuhi persyaratan (P21) untuk dilimpahkan sebagaimana diatur menurut pasal 110 KUHAP dan pasal 139 KUHAP.

Bahwa atas kasus rekayasa ke-10 ini yang dimulai dengan penyerangan dan penangkapan oleh “pasukan misterius” yang berjumlah sekitar 20-an orang preman diaktori 3 oknum polisi berpakaian preman, diduga sebuah skenario untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur.

Bahwa dari latar belakang rekayasa, skenario menggagalkan sidang, ternyata terus bergulir hingga mencoba menyisipkan barang bukti rekayasa dengan membuat laporan palsu, disertai segepok dokumen berkas palsu, yang digulirkan pada proses pemeriksaan sidang yang di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN. Manado, Hakim Wellem Rompis, SH.

Bahwa dipersidangan terungkap dari turunan berkas perkara adanya dokumen palsu yang dipakai memayungi berkas perkara atas surat-surat yang bertalian dalam perkara ini yang telah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum dan diperiksa bersama di depan sidang, terungkap surat dakwaan yang dipaksakan menghadirkan barang bukti palsu / rekayasa yang tidak sesuai barang bukti yang ada pada berkas perkara, sehingga terjadi penerapan hukum yang salah.

Atas surat dakwaan dari manipulasi fakta hukum itulah Majelis Hakim PN. Manado yang di Ketuai oleh Wellem Rompis, SH ini coba membangun proses pemeriksaan hingga melahirkan putusan sesat.

Bahwa Hakim Wellem Rompis, SH pun pernah terlibat pada persidangan rekayasa ke-3 juga atas laporan Sarundajang dengan surat dakwaan manipulasi fakta hukum, dengan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan 310 KUHP tidak sesuai berkas perkara dengan pasal 310 KUHP dan pasal 315 KUHP yang akhirnya di Putus dengan pasal manipulative 335 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga jelas sekali Hakim Wellem Rompis, SH memiliki hubungan kepentingan dengan  pelapor dan terdakwa yang sama atas kasus rekayasa 10 dan rekayasa 3 yang kemudian putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2010/ PN.Mdo dan PT. Manado Nomor : 140/PID/2010/PT.MDO dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI No. 2230K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2011.

Bahwa kasus rekayasa ini sudah berlangsung selama 3 kali dan tak satukali pun S.H. Sarundajang hadir di persidangan dengan senjata pamungkas yang dipakai Hakim dengan pasal 162 KUHP.  Sehingga setiap warga sama dimata hukum sesuai undang-undang dasar 1945 tidak ada artinya dan betul-betul tidak berguna bagi rakyat dan atas nama negara.

 

II.        PENYIMPANGAN PENERAPAN HUKUM ACARA

Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi, telah terjadi perdebatan keras hingga mengakibatkan 2 kali Pengacara harus melakukan walk out, yaitu pemeriksaan saksi S.H. Sarundajang dan saksi pelapor Johanes J. Budiman.Dimana saksi S.H. Sarundajang yang baru 2 kali dipanggil langsung dipaksakan dibacakan BAPnya, yang melanggar pasal 160 KUHAP dan mengabaikan pasal 159 KUHAP yang sepatutnya memastikan kehadiran S.H. Sarundajang lewat penetapan panggilan paksa.

Bahwa sikap otoriterian Hakim yang memperlihatkan dugaan adanya indikasi kepentingan dengan memaksakan pembacaan BAP S.H. Sarundajang ditolak mentah-mentah terdakwa dan pengacara.  Dari tata cara yang dilanggar ini, maka Pengacara langsung melakukan Walk Out.  Apalagi saksi S.H Sarundajang ternyata tidak pernah melapor sebagaimana diatur undang-undang dan memaksa pembacaan BAP dengan menyandera terdakwa saat ingin keluar walk out bersama Pengacara.  Dalam keadaan tidak bebas dan tersandera, hasil pembacaan BAP, terdakwa menjawab TIDAK BENAR.

Bahwa pada sidang pemeriksaan kedua atas pelapor Johanes J. Budiman,SH kembali terjadi pertengkaran keras antara Ketua  Majelis Hakim Wellem Rompis,SH dengan Pengacara Sigar Ticoalu,SH karena permintaan untuk memeriksa surat kuasa khusus pelapor dari S.H. Sarundajang tidak dapat diperlihatkan saksi dan juga ditolak Hakim untuk memeriksa.  Akibatnya pengacara untuk kali kedua melakukan walk out.

Bahwa akibat sikap Hakim Ketua yang Nampak sangat berpihak dan terkesan ada kepentingan, pengacara Sigar Ticoalu,SH kecewa dan tidak mau lagi menghadiri sidang, hingga berakhirnya sidang pada Putusan sesat dan berbau kepentingan, berlangsung dalam paksaan hingga saya terdakwa tidak leluasa mengikuti sidang.

Bahwa dalam pemeriksaan Johanes J. Budiman mengakui melapor atas kemauan sendiri atau tidak berhak sebagaimana bertentangan sesuai  pasal 74 KUHP dan 108 KUHAP.

Bahwa Johanes J. Budiman kemudian memasukan saksi dalam laporannya adalah seseorang bernama Chandra Paputungan dan Stenly Sendouw, tidak sesuai barang bukti pada tanggal 11 Oktober 2013 yaitu 1 eksemplar Majalah TIRO edisi 47 tanggal 15 Maret 2010, 1 eksemplar Tabloid National Review edisi 100, buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” dan 1 buku berjudul “Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat”, 1 keping CD rekaman wawancara Kompolnas di TV One, buku 1.445 buku “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat, 1 unit CPU Komputer merk DELL Optiplex warna putih, 55 keping CD dan 1 disket.  Berikut penyimpangan penerapan hukum acara yang karenanya diminta banding :

4.      Tidak melakukan pemeriksaan “katanya” saksi korban S.H. Sarundajang sesuai pasal 160 ayat 1b KUHAP dan pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

5.      Pemasangan hanya 1 kali, dimana panggilan kedua dipaksa membacakan BAP S.H. Sarundajang walau ditolak pengacara, karena melanggar pasal 160 ayat 1b KUHAP dan melanggar pasal 159 ayat 2 KUHAP tanpa melalui mekanisme penetapan panggilan paksa, akibatnya pengacara Abner Teren,SH, Sigar Ticoalu,SH dan Hirowash Malaini, SH melakukan aksi walk out, namun ketika saya akan ikut keluar, dipaksa mengikuti sidang, sehingga dalam keadaan tersandera.

6.      Pada sidang pemeriksaan saksi kedua, pengacara S.H. Sarundajang atau saksi berkepentingan kembali terjadi keributan kali kedua antara Ketua Majelis Hakim Wellem Rompis, SH, karena permintaan pemeriksaan surat kuasa tidak diizinkan Hakim Ketua, akibatnya pengacara kembali walk out.  Kembali saya terdakwa di sandera dalam sidang.

Hakim yang nampak berat sebelah kemudian dilayangkan surat protes, karena hakim Wellem Rompis, SH dipandang sangat berkepentingan karena juga menjadi hakim rekayasa 3.  Antara terdakwa dengan Sarundajang, yang putusan sesat dengan pasal manipulatif No. 451/PID.B/2010/PN.MDO terbukti dibatalkan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI No. 2230K/PID/2011.

7.      Melakukan sidang marathon / tergesa-gesa, diduga kejar tayang/ pesan sehingga sidang seminggu 2 kali dan bahkan tanggal 25 April dibaca putusan. Kapan musyawarahnya?  Selalu dengan argument untuk sidang cepat dan murah.  Pesanan kali ???

8.      Pertimbangan hakim hanya 2 orang hakim yaitu Hakim Wellem Rompis,SH dan Hakim Verra Lusawa,SH,MH.  Sementara Hakim Djainuddin Karanggusi,SH.MH, hanya mengikuti sidang 2 kali, yaitu sidang pemeriksaan terdakwa dan sidang kilat musyawarah langsung putusan tanpa pertimbangan nota pembelaan.

9.      Pertimbangan hakim berat sebelah dengan menghilangkan keterangan palsu sesuai Pasal 174 ayat 3 KUHAP.

10.  Pertimbangan Majelis Hakim berat sebelah dengan mengandalkan saksi testimonium deau ditu Johanes Budiman (pengacara Sarundajang) dan saksi testimonium deau ditu Adrianus Pusungunaung  bukan wartawan Majalah TIRO dan bukan wartawan National Review (alias tanpa konfirmasi / klarifikasi dengan pihak penanggungjawab Majalah TIRO dan National Review).

11.  Pertimbangan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 sebagai penyimpangan penerapan hukum tidak sesuai barang bukti dalam berkas perkara sebagai peradilan sesat.

12.  Putusan terkilat didunia. Sidang pembacaan nota pembelaan tanggal 24 April 2014 hingga jam 5 sore. Divonis pada tanggal 25 April 2014. Sekilat bersama musyawarah langsung vonis.  Sehingga kuat dugaan tanpa membaca nota pembelaan apalagi mempertimbangkan sehingga diduga melanggar pasal 197 ayat 1 huruf g & l KUHAP.

13.  Putusan yang tidak mencantumkan 10 surat palsu dalam berkas perkara sebagai surat otentik sesuai pasal 197 ayat 1 huruf j KUHAP dan sesuai pasal 201 ayat 1 KUHAP.

14.  Mengabaikan dan meniadakan kebenaran kriminalisasi terhadap saya terdakwa sesuai bukti putusan PN. Jakarta Timur dengan Nomor Putusan : 569/PID.B/2013/PN.JKT.Tim. bahwa sesuai fakta dimana saya dizolimi, dicengkram oleh mafia hukum dengan serentetan rekayasa dimana akhirnya atas rekayasa 1 gagal dimainkan karena Freddy Sualang menolak, rekayasa 2 putus bebas murni, rekayasa 4 putusan bebas No. 491/PID.B/2011/PN.MDO. 

15.  Mengabaikan dan meniadakan kebenaran penyanderaan dan pengancaman anak-anak saya; Risa Christie, Prasetyo dan Moris di rumah dinas Gubernur Sarundajang sesuai kesaksian Risa dan Moris di persidangan dan laporan polisi : TTL/29.a/II/2010/Dit Reskrim sesuai pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

Lantas dari serangkaian rekayasa kejahatan yang dilakukan mafia hukum terhadap saya dan ketiga anak saya yang tertulis dalam buku saya sebagai suatu kebenaran yang nyata dan telah disaksikan di persidangan dengan sejumlah bukti dan keterangan saksi mahkota, apakah itu fitnah?

Apakah kisah nyata yang diungkap secara apa adanya sesuai fakta yang benar terjadi, apakah itu pencemaran nama baik?

 

Bahwa latar belakang perbuatan kejam dan biadab terhadap saya dan ketiga anak saya atas panggilan profesi dan kemanusiaan, terungkap di persidangan. Berikut uraiannya :

 

III.       Fakta Persidangan

C.    KETERANGAN SAKSI

3.      SH, Sarundajang (BAP dibacakan)

-      Bahwa pada pengadilan kedua (2), kembali siding tanggal 17 Maret 2014 penuntut umum hanya menyodorkan izin tidak mengikuti siding. Dari SH. Sarundajang.

-      Atas izin tersebut, 3 orang pengacara melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran izin tersebut.

-      Usai pemeriksaan Penuntut Umum Meminta untuk membacakan BAP saksi Sarundajang.

-      Kemudian Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa dan penasehat apa mau dibacakan BAP.

-      Permintaan tersebut di tolak terdakwa dan penuntut hukum.

-      Namun anehnya, ketua majelis hakim mengatakan akan segera membaca, sambil mengutip pasal 162 KUAHP di jadikan rujukan untuk membaca BAP.

-      Atas putusan sepihak, pengacara melakukan perdebatan dengan alasan melanggar pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP.

-      Namun ketua Majelis Hakimbersikeras memutuskan dibacakan

-      Pengacara menempuh langkah walk out dari persidangan sambil mengajak terdakwa keluar.

-      Ketika saya terdakwa keluar, penuntut umum menerobos ruang sidang mencegat saya terdakwa, mengikuti perintah ketua majelis hakim untuk tidak mengikuti pengacara keluar ruang sidang.

-      Sidang pembacaan BAP di paksa lanjut dalam keadaan saya terdakwa tersandera.

-      Bahwa sidang yang baru memanggil saksi Sarundajang sebanyak 2 kali, tidak diikutiSebagaimana diatur menurut pasal 159 ayat 2 KUHAP, bila majelis hakim melihat saksi tidak hadir meskipun dipanggil dengan sah maka selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk melahirkan penetapan panggilan “Paksa” supaya saksi tersebut di hadapkan di persidangan.

-      Bahwa bila upaya panggil paksa gagal, barulah mekanisme lainditempuh.

-      Bahwa usai mendengar pembacaan BAP dalam keadaan tersandera, ketua majelis menanyakan apakah benar keterangan saksi yang di bacakan ?

-      Sebelum saya terdakwa menjawab, saya terdakwa meminta menunjukkan alat bukti tahun 2007 dan alat bukti surat berita acara penyitaan 1445 buku atas seluruh sangkaan penuntut umum.

-      Bahwa penuntut umum kemudian membawa sejumlah alat bukti dan barang bukti :3 majalah Tiro, 1 Tabloid Review, 2013 2 buku, 1 VCD dan surat dari berkas perkara.

-      Ketua majelis hakim menanyakan hasil pemeriksaan pembacaan BAP dan alat bukti surat serta barang bukti, jawaban saya terdakwa sebagai berikut :

1. Apa benar keterangan saksi yang dibacakan.

- Terdakwa : tidak benar.

2. Apakah terdakwa menulis pada majalah Tiro & Tabloid Review?

- Terdakwa : Tidak, saya bukan wartawan majalah Tiro dan Tabloid Review.

3.  VCD milik Kompolnas akan diklarifikasi / rechek dengan saksi terkait

4. 8 Copian Kertas Bergambar FAcebook dan Jejakpeurublogspot.com akan diklarifikasi dengan saksi terkait. Bukan copian saya.

Jawaban Jaksa :                                                       

5.  55 CD akan diklarifikasi dengan saksi terkait

6. Semua alat bukti surat, alat bukti Majalah Tiro Review tahun

2013.

7. Hasil pemeriksaan serta acara penyitaan 1.445 buku di rumah Veronika Kumolontang termasuk surat permohonan dan penetapan PN. Amurang dan berkas perkara, di persidangan di hadapan majelis

            bahwa ditemukan :

d.      Berita acara palsu, dimana tanda tangan an. Veronica Kumolontang  di palsukan.

e.       Surat permohonan yang didasarkan BAP Palsu menjadi berkualitas palsu.

f.       Penetapan PN. Amurang No. 52/Pen.Pid/2013/PN.Amurang               berkualitas palsu.

 

8.Dari Saksi SHS ditemukan dari berkas perkara di depan pesidangan, surat penetapan PN manado No. 13/PEN.PID/2013/PN.Mdo tertanggal 12 Desember 2013 dengan dasar surat No : B/264/XI/2013 tangal 28 Nov 2013 tentang pemberian izin khusus penyitaan yang berlainan dengan surat permohnan izin khusus penyitaan No. R/247/XI/2013/Dit Reskrim tanpa tanggal bulan November 2013.

 

4.      Johanes J. Budiman, SH sidang 20 Maret 2014

-      Bahwa pada pemeriksaan Johanes J. Budiman yang juga pengacara meminta kepada Ketua Majelis hakim agar menunjukkan surat kuasa sebagai pelapor atas delik aduan ini kasus ini.

-      Bahwa Ketua majelis tidak menuruti permintaan pengacara yang mendampingi saya terdakwa.

Akibatnya tejadi perdebatan keras antara ketua majelis hakim dan pengacara tentang ketentuan yang diatur menurut undang – undang.

-      Bahwa bentuk perdebatan yang makin keras, pengacara menilai dan mendengar adanya scenario dan pelanggaran tata cara persidangan sehingga kembali untuk kali kedua pengacara melakukan Walk Out.

-      Bahwa tinggalah saya mengikuti sidang kali kedua dalam keadaan tersandera pada nuansa sidang yang “ Nampak” berat sebelah.

-      Bahwa Ketua majelis Hakim kemudian  mempersilahkan saksi menyampaikan segala keterangannya.

-      Bahwa terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan dari tahun 2007 s/d 2013 secara berulang dan berkelanjutan di majalah Tiro, Review, TV One,buku face Book dan blogspot

-      Bahwa sekian lama saya sudah memberi maaf, tapi terus berlanjut, maka pada tanggal 3 oktober 2013 saya melapor ke Polda Sulut.

-      Bahwa sebelum saya melapor saksi korban telah membuat pengaduan melalui surat pada tanggal 2 Oktober 2013.

-      Bahwa laporan saya, merupakan kemauan saya karena saya menganggap telah menyerang pribadi klien saya, keluarga dan Gubenur.

-      Bahwa pencemaran di majalah Tiro :

                 1.    Monster yang menakutkan

                 2.    Gubernur Sulut Dalang Pembunuhan Oddie A. Manus.

                 3.    Penculikan dan Pengancaman ketiga anaknya, sehingga sakit dan terganggu jiwanya.

                 4.    Gubernur Sulut Wajib di tangkapoleh Polda Sulut

                 5.    Sebaiknya gubernur Sulut menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian.

Semua terdapat di edisi 47 dan 48 tahun 2010.

                 6.    Catatan Hitam Sarundajang.

-      Bahwa tulisannya tentang pembunuhan Oddie Manus telah melakukan plagiat, seakan – akan terdakwa hadir.

-      Bahwa terjadi penyanderaan anak pada hal 18

-      Berita korupsi dari terdakwa

-      22 kontroversi 2 jabatan Sarundajang dan Tiro edisi 49 berita meluruskan “Sarundajang di Fitnah”

-      Di bagi oleh Pemred tiro di Dewan Pers dan di edarkan bulan januari sebelum diterbitkan bulan Februari 2010.

-      Buku – buku di bawah cengkeraman dan konspirasi zalim peradilan sesat.

-      Timnya Terdakwa melapor ke Polda hal 8 – 9.

-      Sarundajang sebagai dalang

-      Bahwa foto tahun 2007, seakan – akan berurusan dengan pembunuhan DR. Ir. Oddie a. Manus, MSC dan melakukan plagiat.

-      Bahwa anaknya diculik hal 17 & 18.

-      Bahwa di jebak oleh Welly Siwiy, sekan – akan gubernur terkait padahal dia diadili kasus lain hingga di penjara malendeng (Hal 12) bahwa soal Face book dan Blogspot, terima dari Chandra Paputungan bulan Agustus 2013.

-      Bahwa tidak pantang menyerah, bernyali kalambit, menuduh sembarangan, siap - siap ke PN Jakarta timur, majelis hakim dengan Maestiro, 3 anak diancam SH Sarundajang telah merampas kebahagiaan anak saya.

-      Blogspot : diduga dalang sama dengan di buku dan majalan Tiro. Hal 62 dan Hal 110

-      Risa dibawah ke Jakarta dan memaksa berdamai.

-      Bahwa terdakwa terkait penyelundupan senjata ke poso

-      Putusan 2008 s/d 2009, saya hadir dalam persidangan.

-      Bahwa Oddie di culik dan di bunuh oleh temanya dari LSM

-      Bahwa Pemred Review menyerah

-      Siapa hakimnya ketika itu, Tanya hakim lupa.

-      Bahwa ada putusan / Rekomendasi PWI dan Kompolnas agar melaporkan terdakwa.

-      Bahwa soal keluarga kami yang mengungsi itu merupakan konsekwensi hukum.

-      Bahwa semua dalam VCD :

Terdakwa mengatakan, saya ditangkap terkait Recky Toemandoek

-      Kasusnya di rekayasa dan di tangkap atas perintah Gubernur SH Sarundajang.

-      Jalan mengajak pertanyaan termasuk terdakwa.

-      Bahwa atas pertanyaan saya terdakwa soal penulisan soal dalang dalam buku, oleh saksi jawab nanti di cari.

-      Bahwa buku tersebut di tulis di penjara malendeng.

-      Buku di cetak terdakwa di Jakarta.

-      Menurut Saksi dia mengetahui penulisan oleh terdakwa ada tertulis dalam buku.

-      Bahwa terdakwa sering mengatakan dimana – manabahwa dia paling berani melawan Gubernur.

-      Saat pemeriksaan saksi memasukan 8 alat bukti surat : 2 perkara, rekomendasi PWI, Rekan Komnas HAM dll, sehingga terjadi alih fungsi penyidikan dengan menunjukkan alat bukti yang kurang atas pernyerahan berkas perkara yang belum lengkap dari Jaksa Penuntut Umum.

-      Bahwa saksi berharap ada kepastian hukum.

-      Bahwa saya mengikuti proses sidang di PN. Jakarta timur.

-      Bahwa terkait dengan VCD saya tidak akan buktikan dari mana saya peroleh, yangpasti direkam dari televisi.

-      Bahwa 3 anak di sandera tidak benar karena tidak ada laporan di Polisi.

-      Bahwa soal beban psikies SH. Sarundajang, sesuai pengakuan korban kepada Johanes budiman dan tidak ada hasil diagnose dokter.

-      Usai Ketua Majelis Hakim menanyakan dan meminta tanggapan atas hasil pemeriksaan terdakwa

-      Tanggapan / jawaban saya Terdakwa sebagai berikut :

4.      Keterangan saksi tidak benar.

5.      Alat bukti : 2 buku benar tulisan saya

6.      Bahwa telah terjadi keterangan palsu antara lain :

m.           Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus.

n.             Pada VCD dikatakan soal kasus recky tumanduk, kasus terdakwa direkayasa dan ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.

o.             Keterangan palsu sebagai penulis atas pemberitaan di majalah Tiro.

p.             Menulis buku di penjara Malendeng

q.             terdakwa mengatakan dimana saya paling berani lawan Gubernur,

r.               Membunuh Oddie Manus adalah temanya dari LSM yang sudah diputus di pengadilan, sambil menunjukkan bukti putusan.

s.              menyatakan bahwa buku saya telah melakukan plagiat.

t.               Ketiga anak saya di culik tidak benar

u.             Terdakwa sebagai pemasok senjata ke poso

v.             Tim terdakwa melaporkan kasus Oddie Manus ke Polda sulut.

w.           Edisi Tiro 49, tidak sesuai perjanjian dengan dewan pers.

x.             Di jebak Welly Siwy

 

3. Noldi Warbung

-      Bahwa terdakwa membawa buku dan membagi – bagikan buku.

-      Bahwa buku di karang sendiri di dalam penjara

-      Bahwa dicetak di Jakarta

-      Bahwa Pembunuhan Dr. Ir. Oddie a. Manus, MSc.

-      Bahwa Gubernur Kebakaran Jenggot

-      Bahwa keterangan di BAP tetap

-      Bahwa Sarundajang melakukan kiminalisasi terhadap terdakwa dan anaknya.

-      Bahwa pembuhan Oddie manus dalangnya Sarundajang Gubernur (dlm buku hal 62)

-      Bahwa anaknya sakit karena ancaman Sarundajang dan orang – orangnya.

-      Kesan : Tidak Percaya

-      Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk melawan gubernur pada Tahun 2009.

-      Tidak dapat ditunjukkan jaksa penuntut umum realisasi penyitaan sesuai surat penetapan No. 13/Pen.PID/2013/PN.Mdo, berupa berita acara penyitaan dan surat tanda terima, setelah membuka bolak balik seluruh berkas perkara di depan majelis hakim.

-      Bahwa buku diserahkan ke Johanes J. Budiman dalam hubungan sebagai kliennya

-      Bahwa diserahkan setelah menyelesaikan laporan hakim menyerahkan.

-      Bahwa kisah anak – anaknya tidak benar, karena saya tau tidak dilaporkan ke Polisi.

-      Kemudian ketua majelis hakim meminta jawaban saya terdakwa sebagai berikut :

9.      Keterangan saksi tidak ada yang benar.

10.  Saksi memberi ketarngan Palsu

e.       Buku di karang terdakwa dalam penjara.

f.       Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus.

g.      Mengajak melawan gubernur

h.      Cerita Anak tidak benar karena tidak pernah dilaporkan ke Polisi.

11.  Buku diserahkan setelah pelapor menyelesaikan laporan di Polda Sulut.

12.  Hardy  Ronny  Wowiling

-      Bahwa kenal terdakwa sejak tahun 2008

-      Isi buku tetang pembunuhan Oddie A. Manus terkait dengan Sarundajang.

-      Anaknya di sandra di rumah Gubernur

-      Diberi 100 ribu atas pemberian 1 buah buku Sarundajang dalang pembunuhan Oddie Manus pada hal 62.

-      Bahwa buku di tulis dalam penjara.

-      Buku di berikan kepada Johanis J budiman pad atanggal 15 Agustus 2013.

-      Bahwa 2008 masalah dengan Ricky Toemandoek bebas demi hukum.

-      Nama kaki tangan tidak tertulis.

-      Membayar pembelaan terdakwa di suruh orang bayar Rp. 500.000,- tapi dibayar sekitar Rp. 300.000,-

-      Pengacara bilang cari liat siapa yang edarkan.

Majelis ketua kemudian meminta tanggapan/jawaban kepada terdakwa atas keterangan saksi yang jawabanya sebagai berikut :

3.      Keterangan saksi yang benar hanya membayar buku Rp. 100.000,-

Keterangan lainnya, diluar bayaran buku, tidak benar.

4.      Keterangan Palsu :

d.      Sarundajang dalang pembunuhan

e.       Buku di tulis dalam penjara

f.       Tidak melapor kepada Polisi

 

13.  Robert Adrianus Pusungunaung

-      Kenal terdakwa tahun 2009

-      Soal investigasi kasus pembunuhan Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC.

-      Hasil vestigasi saya dan terdakwa tidak menemukan siapa dalang

-      Bahwa adanya dokumen misterius yang menyatakan Gub. Sarundajang terlibat dalam PNI ASU/PKI

-      Bahwa temuan tersebut adalah copian bukan asli.

-      Diberikan oleh orang – orang yang tidak saya kenal pada tahun 2010.

-      Bahwa terkait kematian Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC saya tidak tau kalau ada kaitan dengan dokumen tersebut.

-      Buku dibawah Cengkraman di dapat dari teman Repsi Nongko.

-      Buku ke – 2 di lihat di Polda saat saya di BAP.

-      Ditulis, di cetak saya tidak tau

-      TV One : “saya ditangkap atas perintah gubernur.

-      Penguasa Lalim

-      Menculik anak – anak terdakwa

-      Berteman di Facebook.

Kesannya : Merasa sangat menghina.

-      Bahwa komentar muncul berulang – ulang bahwa melakukan investigasi bersama terdakwa.

-      Bahwa setiap komen juga saling telepon soal komen

-      Dokumen tersebut bukan SH. Sarundajang Gubernur dengan kelompok Sembilan.

-      Tinggal 9 bulan bersama terdakwa.

-      Bahwa saya pernah membawa anak dari Dr. Ir. Oddie a. Manus, MSC. Ke kantor terdakwa.

-      Kenal di penjara saat praktek pelayanan

-      Konseling dalam tahanan

-      Dipenjara karena membongkar kasus Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC (Alm)

-      Keberbagai kantor melapor

-      Tidak tau isi laporan

-      Bahwa tedakwa sebagai nara sumber

-      Sumber 2 orang, 1 di tomohon, 1 yang digambar. Ketika melakukan investigasi kebenaran dokumen.

-      Bahwa 2013 saya ke Jakarta membawa kasus pembunuhan Mahasiswa IPDN dan demo di KOMNAS HAM

-      Melakukan investigasi 2 tahun

-      Hasil investigasi tidak ada hasil (hal 34, 37 & 80)

-      Ketua Majelis Meminta tanggapan terdakwa :

-      Jawaban Terdakwa : tidak benar.

Keterangan Palsu :

5.      Dalang Pembunuhan

6.      Penangkapan atas perintah Gubernur Sarundajang

7.      Tidak ada wawancara bersama saksi

8.      Mengajak Saksi

 

14.  Ir. Revo Lany Inkiririwang, MT

-      Buka di tahun 2013

-      Majalah tiro “Catatan Hitam” ada sesuatu yang jelek.

-      Bahwa untuk bertemu dengan Johanes J. Budiman sulit mencari

-      Bahwa kemudian kami bertemu di wisata bahari.

-      Bahwa kemudian terjadi pertemuan ulang di wisata bahari

-      Simpan di Flash dan memprint dan menyerahkan kepada budiman

-      Bahwa orang lain bisa menulis

-      Pernah memuat / bisa di bajak

-      Bahwa selesai saksi memberi keterangan hakim ketua menyebutkan tentang keterangan saksi.

-      Bahwa beritanya pada media online tersebut.

-      Bahwa saya melayani di penjara

-      Bahwa bukan saya melayani tapi istri saya.

Jawaban Terdakwa :

-      Keterangan saksi tidak benar.

 

15.  Junli Lumintang

-      Membagi – bagi buku

-      Panggil Hardi Wawiling

-      Terdakwa Cerita baru keluar penjara

-      Baru keluar 2011

-      PinjamBuku dari Hardi

-      Tentang pembunuhan Oddie A. Manus

-      Penculikan toar Tangkau

-      Terdakwa dan anak – anaknya

-      Membeli buku di depan toko sepatu karindo harga 60.000,-

-      Bahwa buku tersebut isinya sama.

-      Ketemu Budiman di bilang simpan dulu nanti kita perlu kita cari.

Kesan :

Ada keuntunganapa Sarundajang melakukan hal itu kepada terdakwa dan anak – anaknya

-      Bahwa banyak buku

-      Bahwa terdakwa menulis dalam penjara

-      Bahwa mengedarkan buku lebih dari 5 buku

-      Cuma kase

-      Bahwa isi buku tentang dalang pembunu oddie a. manus.

-      Hal 22, 40, 63

-      Hal 40 Tentang dalang

Kesan : Dari Gambar Buku ada Fitnah bahwa hukum bisa dipermainkan

-      Bahwa tidak benar karena tidak ada yang sampai di pengadilan.

Keterangan Terdakwa : Tidak Benar

4.      Keterangan palsu ada dalang pembunuhan oddie manus.

5.      Keterangan Palsu soal cerita anak – anak saya

6.      Keterangan palsu soal cerita saya

 

16.  Veronica Kumolontang Sidang Tanggal 3 April 2013

-      Buku diambil 30 buku, 10 yang baru dibayar

-      Kirim melalui kapal laut

-      Kisah anak dan cucu

-      Cucu diambil di Pakuweru tanpa seizin kami opa dan omanya, karena yang dipelihara.

-      Mereka diambi oleh Novel dan Steven Liow dengan mobil plat merah.

-      Dibawah jalan – jalan ke Mall terus makan nasi kuning terus dibawah ke rumah Dinas Gubernur Sulut.

-      Gubernur Sarundjaang menyatakan panggil om karna saya bersaudara dengan opa.

-      Papa kamu sombong, tunjung pande.

-      Mo ada yang jadi lebih bahaya lagi, mar bukan dari om.

-      Bilang pa mama kase tinggal pa papa.

-      Pulang jo ke Manado, nanti om yang biaya.

-      Steven orang Kawangkoan Atas.

-      Steven kase doi pa Tyo, cucu kedua

-      Risa di bawa Ke Jakarta di kase 10 Juta buat beli baju karena di bawa pakaian di badan.

-      Steven 2 kali menawarkan uang sebanyak 650 juta.

-      2 kali di jemput di Boyong Atas mau di kase 650 Juta, tapi tidak pernah di kase, karena setiap pergi selalu di bilang tunggu Henry.

-      2 kali mobil plat merah dating ke Boyong Atas.

Keterangan Terdakwa : Benar.

 

 

KETERANGAN

Saksi Meringankan  :

3.      Herman Kawung

-     Dijemput di desa boyong atas oleh sopir Steven Liow sebanyak 2 kali dengan mobil plat merah

-     Jemputan pertama hanya berkenalan dengan Steven Liow

-     Jemputan kedua juga dengan mobil plat merah Steven menawarkan akan mengganti 3 kebun milik terdakwa yang terjual yang berisi sekita 500 pohon cengkih

-     Bahwa pembayarannya akan diserahkan bila dibuatkan perdamaian yang ditanda tangani terdakwa. Jadi musti ada Henry Jelas saksi,

-     Henry (terdakwa) sekarang berada dimana Tanya Steven, “Di Jakarta “ jawab saksi ketika

-     Bahwa terdakwa pernah ditangkap di boyong atas seperti binatang. Katanya kami harus bawa Henry sesuai perintah Gubernur.

-     Saksi ikut bersama terdakwa di bawa ke Poltabes Manado

 

4.      Risa Christia Peuru

Sebagai saksi mahkota, tidak disumpah dengan alasan masih memiliki hubungan darah.

-     Risa dipertemukan oleh seorang wartawan dengan Steven Liow,

-     Risa dan 2 adiknya : Tyo dan Moris suatu waktu dijemput di tempat kostnya dikampus, selanjutnya dibawa berjalan-jalan, tiba-tiba sudah berada dirumah yang berhalaman luas yang ternyata Rumah Gubernur Sarundajang. Mereka dibawa masuk melalui belakang oleh Ajudan. Selanjutnya dibawa melali ruang tamu dan melewati ruang tamu tersebut. Dibawa ke suatu ruangan lain oleh Ajudan

-     Setelah masuk ruang tersebut, kemudian Gubernur masuk berbicara dengan mereka

-     Kami dibawa tanpa se-izin dan sepengetahuan orang tua & oma opa

-     Ketika dihadapkan dengan Gubernur, Gubernur menyatakan agar terdakwa tidak membuka soal kasus Oddie A. Manus Alm.

-     Dinyatakan juga bahwa bila tak mau berdamai akan ada yang lebih besar lagi yang akan terjadi

-     Bilang sama mama kalian tinggalkan papa (terdakwa) nanti kalau Bapak masih Gubernur Bapak yang biayai kalian.

-     Kami dibawa sekita bulan Juli 2009

-     Sekita seminggu kemudian, saya dijemput dikampus dan dibawa ke bandara

-     Bersama adik Tyo yang sudah berada di mobil

-     Dari bandara Steven L, Novel, membawa Risa ke Jakarta dan Tinggal yang diminut 1 kamar bersama Novel & Steven. Tapi Risa menolak karna dia wanita, kemudian mereka memesan kamar di samping kamar Novel & Steven.

-     Diminta mengantar orang tua

-     Kemudian terjadi pertemuan di Hotel Borobudur

-     Steven & Novel terus mendesak & membujuk agar saksi meminta papa menandatangani

-     Bahkan mereka menyarankan kalau ditanda tangani, uang yang saya di Tab kover kecil yang dibawa ajudan akan berpindah ke tangan mereka

-     Usai pertemuan papa (terdakwa) mengajar, mama & terdakwa pulang kerumah

-     Tapi Steven & Novel memaksa ikut dan menginap semalam dirumah, serta terus berupaya membujuk saya meminta terdakwa mengikuti permintaan mereka menandatangani surat permintaan Reggf & mengakui kesalahan. Tapi terdakwa tetap tidak mau

-     Ketika kami ke Jakarta, adik di tinggal pulang sendiri ke Manado dan diberi uang sebanyak kira-kira (Rp. 2.5 juta) dua juta setengah. Selanjutnya terjadi pembicaraan antara Gubernur Sarundajang dengan papa

-     Sebelumnya, terjadi pertemuan Gubernur Sarundajang dengan Risa, Novel & Steven Liow diberi 10 Juta oleh Gubernur Sarundajang.

-     Selanjutnya mereka meminta membuat surat permintaan maaf & mengaku salah, tapi papa tidak mau.

 

 

4.        Moris Peuru

-     Saya bersama kakak risa x kartyo dijemput pas dibawa kemanado jalan-jalan

-     Sebelumnya dibawa ke pante makan nasi kuning. Kemudian jalan-jalan dibawa masuk kerumahnya Gubernur

-     Kami bertemu dengan Gubernur dan ketika bertemu, Gubernur bilang kalau papa (Terdakwa) tidak mau damai akan ada yang terjadi lebih berbahaya.

-     Bila mama kalian tinggalkan papa, pulang saja ke Manado, nanti kalian dibiayai

-     Habis itu kami diantar pulang dirumah tempat kost kar risa

-     Saat ini saya tidak sekolah dan mengungsi ke Komnas HAM

-     Kami diserbu banyak orang yang mendobrak pintu dan pintu kamar, saat kami berdoa dikamar ketika mama panggil saya yang lagi tidur

-     Kami ditodong dengan pistol

 

5.        FERDINANDUS SEMAUNG

-     Ir. Kerja Bakti AMD II No. 15 Jakarta Timur

-     Bekerja Lembaga Swadaya Masyarakat

-     Dengan Terdakwa Baru Liat

-     Awal Kenal melalu media soal kasus pencemaran nama baik Sarundajang 

-     Melalui media Tribun.com, Kompas.com

-     Soal pengaduan pelanggaran HAM oleh istri terdakwa ke komnas HAM

-     Saksi kemudia datang ke Komnas HAM dan mengetahui soal pencemaran nama baik dan pengaduan pelanggaran HAM oleh istri terdakwa ibu Henny Kawung.

-      Berdasarkan cerita dari Ibu Henny Kawung dan penglihatan diramulang, tangerang selatan telah terjadi penyerangan pada tanggal 18 Oktober 2013. Pintu rumah di Dobrak secara paksa oleh orang berpakaian preman dan polisi, menangkap Terdakwa dan membawa ke Polsek Pamulang.

-      Menurut cerita keluarga ada tuduhan pencemaran nama baik dan penangkapan hanya dengan surat pengaduan serta surat perintah membawa. Tertanggal 16 Oktober 2013.

-      Kedua Surat tersebut saya lihat sendiri baik di Facebook. Jadi saya mencari tapi tidak ketemu

-      Bisa di posting hari ini tanggal dirubah

-      diKomnas HAM , keluarga melakukan aksi kubur diri.

-      Aksi ini dilakukan sebagai tindakan karena ada intimidasi, ancaman, serta akumulasi sebagai hal.

-      Di PN. Jakarta Timur saya mengikuti siding

-      Hakim meminta Jaksa agar menghadirkan terdakwa beberapa kali. Dimana jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa. Jaksa tidak dapat diterima dan membebaskan terdakwa.

D.      Keterangan Ahli

1.      Josua Sitompul,SH,IMM :

-      Dokumen elektronik ialah file JPG atau PDF

-      Facebook situs jejaring social, bisa membuat sendiri dan ada kemungkinan orang lain.

-      Diundang  dan juga bisa mengundang.

-      Web site, satu arah tidak semua bisa melihat, tergantung pemilik atau pembuat.

-      Bisa diakses atau tidak, tergantung pengaturan.

-      Kalimat – kalimat di dalam statusnya, bila bisa diakses oleh orang lain, itu ruang public.

-      Apakah nama yang tertulis namanya itu pemiliknya,Belum pasti, karena bisa ada orang iseng yang membuat facebook dengan nama seseorang.

-      Dengan pertemanan, itu mungkin miliknya, juga belum pasti, selalu ada kemungkinan.

-      Bisa saling member komentar atau pernyatan karena banyak arah.

-      Webside, bisa milik seseorang bisa ya bisa tidak.

-      Karena satu arah dan terlalu besar disparitasnya.

-      Bisa saja di copi paste.

-      Yang dimaksud “Tanpa Hak” ialah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang – undangan, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah.

-      Menjadi acuan pencemaran nama baik ialah Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP.

-      Harus lebih ke analisis dengan criteria objektif, kepada kodrati yaitu ke pribadi yang pasti.

-      Waktu tidak dapat dijadikan rujukan, sebab bisa saja baru di ketahui seseorang.

-      Terhadap Gubernur Sulut, tidak ada perbedaan antara pejabat dan Warga Negara bisaa

-      Apakah Facebook Terdakwa, dengan pelaku bisa ya bisa tidak

-      Apakah menghina, tergantung kepada seseorang tersebut apakah dia merasa terhina. Juga apakah dapat dibuktikan atau tidak.

-      Subyektif tergantung dari korban.

-      Dan apakah obyek tertentu yang melakukan, kembali harus di analisa.

-      Semua dapat di nilai dari latar belakangnya.

-      Apakah dalam menajemen media online yang bertanggung jawab adalah pemilik?

-      Dalam manajemen keredaksian media online pengaturannya pada perusahaan Persitu sendiri bagaimana pengaturan dan pengelolaannya.

-      Bagaimana dengan soal meletakkan operatornya, juga tergantung pada pengaturan system manajemen perusahaan Pers.

-      Bisa terjadi seseorang masuk tanpa hak, secara illegal.

-      Tanggap Terdakwa : Benar, sesuai keahliannya.

 

3.             Dr. Ferry Hertog Mandang,MPd

-      Surat tugas dari Rektor Unima

-      Terdakwa menolak karena tidak ada permintaan secara resmi sebagai saksi ahli

-      Dicatat keberatan terdakwa

-      Nama baik – di sanding oleh seseorang selama ia melakukan hal-hal yang baik

-      Penguasa lalim perlakuan semena-mena sesuai keinginannya

-      Konspirasi kelompok orang yang melaksanakan kegiatan yang tidak baik

-      Dalang orang yang berada di belakang kegiatan

-      Disandera dan diarahkan orang membuat / menakuti orang lain agar memenuhi pihak tertentu

-      Facebook blogspot merupakan pencemaran bila tidak ada bukti

-      Cover “Konspirasi” melakukan semena-mena didasari dengan uang

-      Icon gambar yang mengarah pada hal-hal yang tidak baik

-      Rekayasa merupakan tindakan yang dibuat-buat

-      Maestro sebagai yang terdepan

-      Kolombit, melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi

-      Koncois sifat pertemuan yang akrab

-      Dibawah cengkraman peradilan sesat cengkraman dibawah kekuasaan penguasa peradilan sesat = melakukan peradilan tidak sebenarnya

-      Menyerang nama baik seseorang

-      Fitnah : melakukan sesuatu tindakan terhadap pihak lain

-      Dimuka umum bisa liat / dibaca umum

-      Ilokusi : pesan inti dari kalimat itu / kekuatan dalam kalimat itu.

-      Catatan hitam pemerintah Sarundajang

-      Noda Hitam

-      Tidak bisa dibilang fitnah dan pencemaran bila terbukti benar.

 

C.        SURAT

4.      Misteri Surat

Bahwa interpretasi keliru Jaksa Penuntut Umum yang sama dengan Majelis Hakim adalah maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Bahwa yang dimaksud cetaknya sesuai UU ITE No. 11 Tahun 2008 adalah cetak elektronik yaitu: rekaman suara, rekaman gambar, video, radio, TV dan elektronik online.

Bahwa yang dimaksud print out adalah salinan copian ke kertas sama seperti print out yang saya terdakwa masukkan pada kasus rekayasa 3 atas berita-berita WOC yang print outnya saya ambil dari beberapa media online sama seperti print out (berita yang di print out dari media online jejakpeuru.blogspot.com dinyatakan sebagai copian atas bukti yang saya masukan pada skenario rekayasa 3 (vide nomor: 451/Pid.B/2010/PN.Manado, vide 2230K/Pid/2011).

Bahwa mengingat copian bukanlah maksud sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai cetak rekaman / tayang ulang, maka bukti copian/ print out bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, tidak mempunyai nilai hukum, sehingga harus dikesampingkan (vide putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2011 dan putusan No. 2230K/Pid/2011).

Bahwa apalagi bukti otentik berupa dokumen elektroniknya tidak pernah bisa dihadirkan di persidangan untuk diperiksa kebenarannya.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 yang didakwakan dalam surat dakwaan tidak pernah diserahkan oleh pelapor, sehingga tidak terdaftar dalam berkas perkara baik ditunjukkan secara patut melalui surat tanda penerimaan maupun melalui berita acara penyitaan, bahkan melalui penetapan pengadilan.

Sehingga jelas kembali terjadi manipulasi fakta hukum sama seperti yang terjadi pada kasus rekayasa 3, terjadi manipulasi fakta hukum yang penanganannya pernah ditangani oleh hakim yang sama, Hakim Wellem Rompis, SH sebagai hakim anggota dan pada kasus rekayasa 10 ini meningkat menjadi Hakim Ketua yang dapat dinilai sangat berkepentingan.

5.      Misteri Barang Bukti

Bahwa sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang terdaftar dalam proses perkara hanyalah cetaknya telah direkam ulang pada VCD yaitu hasil wawancara dengan Kompolnas di TV.One.

Bahwa barang bukti berupa VCD tersebut telah diserahkan bersama 1 eksemplar Majalah TIRO edisi 47 tanggal 15 Maret 2010, 1 eksemplar Tabloid National Review edisi 100, buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” dan 1 buku berjudul “Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat”, yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan dari pelapor Johanes J. Budiman,SH dan bahkan dilanjutkan dengan penyitaan buku berjudul “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat” sebanyak 1.445 buku pada tanggal 2 November 2013 secara semena-mena dengan membuat berita acara palsu dengan memalsukan tanda tangan Veronica Kumolontang pada berita acara.

Jadi, bukti :  JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 sebagai print out berkualitas fotocopy (vide putusan PN. Manado No. 451/Pid.B/2011 dan putusan No. 2230K/Pid/2011).

Bukti : JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 tidak terdaftar dalam berkas perkara/ tidak pernah diserahkan ke penyidik / tidak didukung bukti otentik dokumen elektronik (tidak ada).

 

6.      Surat Palsu

Bahwa fakta tak terbantahkan sebagaimana ditemukan dipersidangan, cengkraman dan konspirasi mafia hukum sulut ternyata masih menancapkan cakarnya untuk merusak system didalam menegakkan hukum di Indonesia.

Bahwa pada proses hukum ini telah terjadi  upaya menggagalkan siding di PN. Jakarta Timur dan kini rekayasa dengan segepok surat palsu untuk melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP dan 264 pasl 1 ke -1 KUHP.

Bahwa membuat surat palsu; ialah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukan asal surat itu yang tidak benar.

Bahwa memalsu surat, ialah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Dapat dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat itu.

Bahwa memalsu tanda tangan, masuk pengertian memalsu surat.

Bahwa sebagaimanad dimaksud pasal 197 ayat 1 huruf J KUHAP, Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimanad letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu. Patut dimuat dalam surat putusan.

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan pada turunan berkas perkara sejumlah surat palsu untuk menutupi barang bukti palsu sehingga dilahirkan surat dakwaan dengan memanipulasi fakta hukum. Berikut surat palsu dan surat lain yang saya terdakwa ajukan :

b.      Surat Palsu dalam berkas perkara

12.  Surat penetapan No. 13/Pen.Pid/2013/Pn. Manado kuat berindikasi palsu, karena isi surat yang mendasarkan surat permintaan ijin khusus unuk melakukan penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang dari penyidik polda sulut tertanggal 28 november 2013 nomor : B/264/XI/2013/Reskrimum, tidak sesuai dengan surat permintan izin khusus penyitaan Nomor :R/247/XI/2013/Dit Reskrimum tanpa tanggal November 2013 atas benda / barang berupa : 7 lembar print out capture screen facebook dan 1 lembar print out capture screen blogspot.

Surat penetapan PN. Manado nomor : 13/Pen.Pid/2013/Pn.Manado kuat berindikasi palsu dan tidak sah, bukan merupakan tanda tangan asli atau tidak ditanda tangani asli dari ketua Pn. Manado H. Ahmad shalitin, SH. MH melainkan hanya tanda tangan cap dan surat tidak bercap PN.Manado sebagai kelaziman secara patut

Surat penetapan Pn. Manado Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN. Manado kuat berindikasi palsu, dikeluarkan 12 desember 2013 setelah P21 <lengkap berkas> tanggal 5 desember 2013

13.  Surat tanda penerimaan nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit Reskrimum. Telah dibuat tidak benar atau isinya bukan semestinya atau membuat surat palsu sebagai berikut kepalsuannya :

-      Pengambilan barang 1 (satu) unit CPU computer, merek dell optiler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 disket. Melalui pembongkaran pintu tanpa sepengetahuan pemilik rumah. (terjadi pencurian)

-      Tidak pernah ada penyerahan sejumlah 1 (satu) unit CPU computer merek dell optiler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 (satu) buah buku disket dari Ir. Henry John C. Peuru kepada Daud D. Leong penyidik berpangkat AIPTN NRP. 67120116 sebagai penyidik di tangerang selatan dengan saksi-saksi H.Alih Ma’ung anggota polri polsek pamulang

-      Bahwa surat tanda penerimaan nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit Reskrimum tertanggal 3 desember 2013, anehnya ditanda tangani di Manado, oleh saksi-saksi yang berada di Ciputat Pamulang.

14.  Surat berita acara penyitaan tertanggal 3 desember hari selasa tahun 2000 tiga belas jam 10.30 wita yang isinya menyatakan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU computer merek dell optipler G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 buah disket, adalah tidak benar atau isi surat bukan semestinya atau telah membuat surat palsu. Berikut uraian kepalsuan :

-      Bahwa 1 (satu) unit CPU computer merek dell optiplex G1 warna putih, 55 keping CD dan 1 buah disket tidak disita, melainkan diambil pada saat rumah kosong tanpa penghuni, melalui pintu yang dicungkil (sebagai terjadi pencurian)

-      Bahwa tidak terjadi penyitaan terhadap penghuni rumah Ir. Henry John Ch. Peuru tanggal tersebut Henry Peuru berada dalam penyekapan dan pemenjaraan di rutan polda sulut

-      Bahwa tidak pernah dilakukan penyitaan disaksikan oleh H. Alih Ma’ung kasil Kessos kelurahan benda baru dan Hi. Siswadi Anggota polri polsek pamulang

-      Bahwa tidak pernah terjadi penandatanganan penyitaan atas kekuatan sumpah jabatan di tangerang selatan. Bersama Daud D Lepong AIPTN NRP 67120116. Joudy Kalalo,S.Sos ARBP NRP. 65010087

15.  Surat berita acara penyitaan atas buku konspirasi zalim sebanyak 1445 buku tertanggal 2 November 2013 pada hari Jumat, dimana tanda tangan atas nama Veronica E. Kumolontang telah dipalsukan yang “katanya” disaksikan Mustafa anggota polri polda sulut dan Dithein R. Samatara anggota polri polda sulut.

16.  Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan nomor pal: B/246/XI/2013/Dit Reskrimum tertanggal 15 November 2013 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, didasarkan atas berita acara palsu terurai pada point 4, maka surat menjadi berkualitas palsu

17.  Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amurang nomor : 52/Pen.Pid/2013/Pn. Amurang yang isinya menetapkan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa : buku konspirasi zalim, sebanyak 1445 buku yang menerangkan selanjutnya sesuai berita acara penyitaan palsu tanggal 02 Oktober 2013 dengan surat pengantar tanggal 21 November 2013. Sehingga berkualitas palsu

-      Bahwa surat penetapan pengadilan negeri Amurang nomor : 52/Pen.Pid/2013/Pn. Amurang yang mendasarkan surat permohonan tertanggal 21 November 2013 nomor : K/284/XI/2013/Dit Reskrimum tidak sesuai surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan nomor : B/248/XI/2013/Dit Reskrimum tertanggal 15 November 2013. Sehingga isinya yang lain atau tidak sesuai , jelas berkualitas palsuBahwa laporan polisi nomor : LP/624/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013 yang isinya terkait dengan penulisan yang mencemarkan nama baik pada akun facebook dengan saksi-saksi yang diajukan yaitu : 1. Chandra Paputungan dan 2. St

18.  enly Sendouw Sebagai surat laporan palsu yang isinya tidak benar atau bukan semestinya sebagaimana sesuai dipersidangan tidak ada penyerahan atau penyitaan dari pelapor Johanes J. Budiman atas 7 Lembar Print Out capture screen facebook atas nama Henry John Christian Peuru sebagaimana tertuang pada surat penetapan pengadilan manado No. 13/Pen.Pid/2013/Pn. Manado yang berkualitas palsu sebagaimana diatur sesuai pasal 75 KUHAP atas berbagai tindakan untuk dibuat berita acaranya, termasuk surat tanda penerimaan

-      Bahwa laporan polisi no :LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013, atas 7 lembar print out capture screen facebook yang tertuang pada penetapan Pn. Manado No.13/Pen.Pid/2013/Pn.Manado. tertanggal 12 desember 2013, telah lewat waktu dari penyerahan berkas dengan penilaian lengkap (P21) pada tanggal 5 Desember 2013, sehingga laporan barang bukti yang ada dalam berkas perkara jelas sebagai surat laporan polisi palsu.

-      Bahwa laporan polisi No: LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tertanggal 3 Oktober 2013 yang isinya didasarkan atas 7 lembar print out capture screen ternyata tidak terdaftar pada daftar barang bukti berkas perkara. Sehingga jelas sebagai surat laporan polisi palsu

-      Bahwa laporan polisi No. LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013 yang dilaporkan Johanes J. Budiman,SH tanpa surat kuasa dan bukan orang yang berhak melapor atas delik aduan absalut, sebagaimana diatur pasal 74 KUHP dan 108 KUHAP, adalah suatu perbuatan melakukan laporan palsu

19.  Bahwa laporan pengaduan Dr. Sinyo Harry Sarundajang bulan Oktober 2013 tanpa tanggal yang isinya antara lain sebagian isinya antara lain sebagian isinya soal pencemaran nama baik melalui facebook yang tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana seperti terurai pada point 6 yang juga isinya menyangkut pekerjaannya sebagai PNS, adalah tidak sebagaimana mestinya Gubernur adalah jabatan politik yang bukan PNS, sehingga isi yang tidak benar berkualitas palsu.

20.  Diduga palsu, surat penetapan PN. Manado nomor : 430/Pen.Pid/2013/Pn. Manado yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2013 oleh ketua pengadilan negeri Manado, yang tanda tangannya diduga hanya berupa tanda tangan cap dan surat tanpa cap pengadilan Manado sebagaimana kepatutan surat yang sah

21.  Berita acara pelaksanaan perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Manado, yang diduga palsu, karena terdakwa tidak mau menandatanganinya tulisan tangan sesuai permintaan Jaksa saat dilakukan Proses penyerahan berkas dan tersangka pada tanggal 17 Desember 2013.

22.  Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara

 

c.       Surat –Surat Lain :

23.  Surat putusan Pn. Jakarta Timur yang dibacakan didepan siding terbuka untuk umum pada tanggal 9 desember 2013 : Nomor : 569/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Tim

24.  Surat putusan Pn. Manado Nomor : 451/Pid.B/2010/Pn. Manado tanggal 14 Juli 2011

25.  Surat Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 2230/K/Pid/2011 Tanggal 1 Februari 2014

26.  Dokumen dan pernyataan sikap yang terdiri dari :

1.      Surat kepada Yth Presidan RI (dokumen penolakan)

2.      Pernyataan sikap komando pemuda Anti G 30 SPKI

3.      Kesepakatan eksponen angkatan 66 sulut (dokumen damai)

4.      Laporan khusus direktorat social politik

5.      Laporan khusus distrik militer 1302 Minahasa

6.      Memo lntel komando pemulihan keamanan dan ketertiban

27.  Pernyataan Sikap Bersama

28.  Surat Bukti sah terbit buku :

a.       Dibawah cengkraman peradilan sesat

b.      Konspirasi zalim peradilan sesat

29.  Surat keterangan Rawat Inap di Departemen Psikiatri RSCM

30.  Rekam Medis Poliklinik Psikiatri anak dan remaja RSCM & Surat Rujukan Ekstern.

31.  Surat laporan polisi No. Pol : TTL/29.a/II/2010/Dit Reskrim tanggal 17 Februari 2010

32.  Surat Hasil pemberitahuan perkembangan hasil laporan : Nomor : B/405/VIII/2010/Dit Reskrim Tanggal 10 Agustus 2010

33.  Prahara “Sandera” Anak

34.  Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia

35.  Surat LPSK Tanggal 22 Maret 2011

36.  Pernyataan Sikap PPWI Kriminalisasi Penulis Buku Kamis, 31 Oktober 2013

37.  Solidaritas Peduli Henry J.C. Peuru dalam Setiap Aksi & Aksi Kubur Diri

38.  1 Bundel Surat Advokat & Konsultasi Hukum Johanes J. Budiman,SH

 

D.        PETUNJUK

Bahwa terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi Moris Peuru, Ferdinandus & Terdakwa terjadi penyerbuan pasukan misterius “tanpa identitas di perum pamulang II No. 6 Jl. Benda Timur Blok E-7 Tangerang Selatan yang mendobrak dan pitu dari segala penjuru pada tanggal pada tanggal word 2013. Bahwa “pasukan misterius” kemudian memaksa saya terdakwa ke Polsek pamulang yang diketahui kemudian “pasukan misterius” dibantu sekitar 20-an preman, ternyata melakukan penangkapan atas laporan Johanes J. Budiman atas tuduhan fitnah pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan tanpa surat tugas, dengan bermodal kan surat panggilan kedua tanpa didahului panggilan pertama beserta surat perintah membawa.

Bahwa penangkapan tersebut telah mengganggu proses siding di PN. Jakarta Timur atas laporan Gubernur Sarundajang sehingga tertunda-tunda dan tanpa dihadiri terdakwa melahirkan putusan oleh majelis hakim melalui rapat permusyawaratan pada hari senin, tanggal 9 desember 2013 yang terdiri dari Djamiko M.H. Girsang, SH.MHum sebagai hakim ketua Hari Mulyanto, SH dan Pandu Budiono,SH.MHum masing-masing sebagai anggota dibantu Ridwan,SH sebagai panitera pengganti dan Karuzaman,SH sebagai penuntut umum. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam siding yang terbuka untuk umum sebagaimana di maksud pasal 195 KUHAP oleh Hakim Ketua dengan dihadiri kedua hakim anggota Sesuai keterangan saksi Ferdinandus yang menghadiri siding di PN. Jakarta Timur, sesuai putusan Nomor : 569/Pid.B/2013/Pn. Jak.Tim adalah :

-        Menyatakan penuntutan jaksa penuntut umum atas terdakwa Ir. Henry John C. Peuru tersebut adalah tidak dapat diterima.Dimana saya terdakwa disekap di penjara polda sulut. melawan perintah undang-undang sesuai pasal 154 ayat 1 KUHAP  bahwa hakim ketua sidang memerintahkan supaya dihadirkan dalam keadaan bebas, tapi tidak digubris aparat Jaksa & Polda Sulut.

-        Ditemukan petunjuk perbuatan untuk menggagalkan siding dengan melawan perintah undang-undang pasal 146 KUHP yaitu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan ………. Badan pemerintah ……… atau memaksa badan-bada itu supaya mengambil atau tidak mengambil semata putusan ……. Dan seterusnya,bersesuaian dengan laporan tanpa dasar yang dilakukan Johanes J. Budiman yang tidak berhak mengadu sebagai mana di maksud pasal 74 KUHP dan pasal 108 KUHAP sesuai keterangan saksi dipersidangan sebagai keinginan pribadi pelapor.

-        Bahwa adanya laporan polisi No : LP/627/X/2013/Sulut/ yang isinya diduga palsu tidak bersesuaian dengan barang bukti yang diberikan pelapor kepada penyidik yaitu : majalah Tiro, tabloid review, 2 buku dan 1 keping vcd milik kompolnas sesuai surat tanda terima nomor :STP/98/X/2013/Dit Reskrimum tertanggal 11 Oktober 2013, berita acara penyitaan tanggal 11 Oktober 2013 dan persetujua penyitaan barang bukti penetapan nomor : 430/pen.pid/2013/Pn.Manado tidak bersesuaian dengan surat pengaduan tanpa tanggal Oktober 2013, tidak bersesuaian keterangan Johanes Budiman tanggal 2 Oktober juga tidak bersesuaian dengan saksi yang diajukan.

-        Bahwa laporan polisi yang tidak sesuai barang bukti diduga kuat palsu sesuai adanya pemalsuan tanda tangan atas nama Veronika Kumolontang pada berita acara penyitaan atas 1445 bukan kisah ketidak adilan yang dialami Ir. Henry John C. Peuru dan keluarga, dimana diduga laporan polisi telah dirubah isinya sebagai mana dimaksud melanggar pasal 263 KUHP.

-        Bahwa akhirnya melahirkan penetapan pengadilan Amurang No. 52/Pen.Pid/2013/Pn. Amurang menjadi palsu karena didasarkan berita acara penyitaan palsu atas permohonan surat No. B/248/XI/2013/Dit Reskrimum yang isinya tidak benar sehingga berkualitas palsu sesuai pasal 264 ayat 1 ke-1 KUHP.

-        Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap adanya alat bukti surat 7 lembar copian  gambar facebook 1 copian berita dari media online jejak peurublogspot.com dan 8 bundel alat bukti yang menerobos masuk siding tidak sesuai kelengkapan berkas perkara yang didakwakan dalam surat dakwaan sebagai suatu upaya manipulasi fakta hukum ala cyrus sinaga yang diduga telah terjadi transaksi surat dakwaan yang tidak sesuai fakta yuridis yang dilimpahkan kepengadilan berdasarkan hasil pemeriksaan dipengadilan.

-        Bahwa manipulasi fakta hukum tidak bersesuaian bukti material ditemukan pada pemeriksaan berkas perkara dipersidangan, tidak ditemukan Surat Tanda Penerimaan dan tidak ada berita acara penyitaan atas 7 lembar copian  gambar facebook, 1 lembar copian berita dari media online jejak peurublogspot.com dan 8 bundel surat sebagaimana dimaksud pasal 75 KUHAP.

-        Bahwa lahir penetapan pengadilan manado No. 13/Pen.Pid/2013/Pn.Manado tertanggal 12 desember 2013 setelah P21 tanggal 5 Desember 2013, diduga palsu karena dasar surat nomor : B/264/XI/2013/Reskrimum penetapan pemberian izin khusus dari Pn. Manado tidak sesuai surat permintaan izin khusus penyitaan nomor : R/247/XI/2013/Dit Rekrimum tanpa tanggal November 2013 atas 7 lembar copian gambar facebook dan 1 lembar copian berita dari media online jejakpeurublogspot.com sebagaimana dimaksud berkas perkara yang sudah memenuhi persyaratan (P21) sesuai pasal 139 KUHAP dan pasal 110 KUHAP bahwa penetapan PN. Manado No. 13/Pen.Pid/2013/Pn. Diduga palsu, terlihat dari tanda tangan ketua Pn. Manado yang bukan tanda tangan asli, melainkan tanda tangan cap dan tanpa cap pengadilan Manado.

-        Bahwa ditemukan pula penetapan pengadilan tangerang Nomor : 1585/Pen.ijin geledah / 2013/PN/ tanggal dan nomor : 2380/Pen.Ijin Sita/2013/Pn/tng sesuai permohonan dari bagian Reskrimsus dan bukan Reskrimum Polda Sulut masing-masing nomor : R/241/XI/2013/Dit Reskrimsus tanggal 24 November 2013 dan penyitaan nomor : R/242/XI/2013/Dit Reskrimsus tanggal 24 November 2013 dengan pemohon dan tanda tangan oknum yang sama dengan Rekskrimsus.

-        Bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tangerang telah digeledah disita barang 1 CPU computer, 55  cd dan 1 disket sesuai surat tanda terima palsu nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit Reslro,I, dan berita acara penyitaan palsu tertanggal 3 desember 2013. Dimana telah terjadi kejahatan jabatan sesuai pasal 422 KUHP dan pasal 429 KUHP berdasarkan sumpah jabatan telah membuat surat yang isinya bukan yang semestinya (tidak benar).

-        Bahwa demikian pula sesuai fakta persidangan atas permohonan dilakukan digital forensic terhadap ketiga barang bukti tersebut guna mendapatkan bukti digital berupa file facebook dan dokumen elektronik lainnya nomor : B/481/XII/2013/Dit Reskrimum tertanggal 4 Desember 2013 tanpa hasil sebagai suatu pembuktian dokumen elektronik yang nihil atau tidak terbukti

-        Bahwa sesuai keterangan Johanes J. Budiman dipersidangan dibawah sumpah menyatakan  menerima 7 lembar copian gambar facebook dan 1 lembar berita copian dari media online jejakpeurublogspot.com dari Chandra paputungan tanpa klarifikasi dan tanpa adanya surat tanda terima dan berita acara penyerahan / diterima penyidik polda sulut sebagaimana diatur, menurut pasal 75 ayat 1 huruf F KUHAP. tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Revo Lany Inkiriwang dibawah sumpah menyatakan dialah yang menyerahkan kepada Johanes J. Budiman yang di copi melalui flashdisk dan di copi ke kertas tersebut tanpa ada pengakuan Johanes J. Budiman menerima dari Ir. Revo Hany Inkiriwang , MT

-        Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ditemukan / ditunjukan dokumen elektronik facebook dan hasil digital forensic sebagai tidak terbukti atau nihil.

-        Bahwa sesuai laporan polisi nomor : LP/627/X/2013/Sulut/SPKI yang menuliskan saksi Chandra Paputungan & Stenly Sendouw, tidak sesuai saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak bersesuaian barang bukti tanggal 11 Oktober 2013.

-        Telah terjadi manipulasi fakta hukum dan manipulasi penerapan hukum pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) undang-undang RI Nomor II tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan tidak sesuai pokok pada berkas perkara untuk diperkarakan dipersidangan.

-        Bahwa sesuai keterangan Adrianus R. Pusungunaung melakukan investigasi dipersidangan dia telah melakukan investigasi selama 2 tahun soal pembunuhan biadab Dr. Ir. Oddie .Manus,MSc sebagai tim pewawancara dari tahun 2008-2010 tidak bersesuaian dengan tim pewawancara dari tim TPF BULIKT’S yang mana Adrianus. R Pusungunaung tidak terdaftar sebagai anggota TPF. BULIKT’S

-        Bahwa sesuai keterangan Adrianus R. Pusungunaung yang berkenalan dengan terdakwa di tahun 2009 tidak bersesuaian dengan pembentuk tim TPF BULIKT’S yang didirikan dan dideklarasikan pada tahun 2007 yang mengakhiri investigasi ditahun 2008 sejak terdakwa di Kriminalisasikan.

-        Bahwa sesuai keterangan Adrianus R. Pusungunaung telah melakukan konfirmasi atas 2 orang anggota kelompok 9 angkatan 66 yaitu 1 orang di Manado dan 1 orang di Tomohon tidak bersesuaian dengan anggota tim 9 angkatan 66 keseluruhannya tinggal dan berdomisili di Kota Manado .

-        Bahwa sesuai keterangan Adrianus R. Pusungunaung melakukan wawancara bersama terdakwa pada 2 orang anggota kelompok 9, tidak bersesuaian dengan kesaksian terdakwa yang melakukan validasi dokumen dengan tim TPF BULIKT’S bersama salah satu anggota tim 9 angkatan 66 opa Stanis Kawatak kepada sekitar 12 orang teman-temannya yang tersebar kami telusuri sambil bernostalgia diMalalayang, Tateli, Tanawangko, Ranotana weru 3 tempat, Wanea, Kampung Islam, Tuminting dan Bitung, termasuk konfirmasi dan validasi Dokumen ke Koramil Kawangkoan, Koramil Tomohon dan Mantan Koramil Kawangkoan Bapak Rumayar serta validasi data dokumen dengan beberapa tokoh Bitung yang melakukan demo tahun 1989 di Bitung atas dokumen tersebut yang dipimpin oleh Sigar Ticoalu,SH (Pengacara)

-        Bahwa keterangan Adrianus R. Pusungunaung telah terbukti palsu dibawah sumpah palsu adalah pernyataannya menyaksikan siaran TV One, bahwa terdakwa mengatakan saya (terdakwa) ditangkap atas perintah gubernur sarundajang, ternyata tidak sesuai hasil tayangan VCD dialogKompolnas di TV One yang di tayang ulang dipersidangan dimana tidak ada pernyataan terdakwa sebagai yang diungkapkan saksi Adrianus bahwa keterangan saksi Adrianus R. Pusungunaung bahwa terdakwa adalah narasumber semua berita di majalah TIRO dan Review tidak sesuai keterangan terdakwa dan tidak sesuai dengan pengetahuannya tentang manajemen keredaksian dengan kualifikasi rubrikasi dari suatu media tentang apa itu berita utama dan berapa kebutuhan narasumber untuk rubric berita utama atau liputan khusus. Bahwa terdakwa hanyalah salah satu narasumber yang hanya diwawancarai tentang sebelumit kriminalisasi akibat menyusuri kasus pembunuhan, Dr.Ir.Oddie A. Manus, MSC dan kisah anak-anak terdakwa oleh Pimpinan Redaksi Majalah TIRO Syafruddin Roy.

-        Bahwa pemilik tabloid review Drs. Sony Wuisan,SH yang adalah pengacara dan mantan wartawan manado post. Hanya menyadur dari berita majalah TIRO dengan judul catatan hitam dengan mengganti judul noda hitam, diduga punya kepentingan tertentu.

-        Bahwa penanggungjawab majalah TIRO dan Tabloid Review tidak pernah dihadirkan untuk klarifikasi kebenaran-kebenaran berita utamanya. Siapa tim wartawannya maupun siapa dan berapa narasumbernya dengan dan atau atas berita-berita yang disangkutkan serta tujuan dan maksudnya.

-        Bahwa sesuai keterangan Noldi Warbung, Hardi Wawiling dan July Lumintang di persindangan tentang buku dibawah Cengkraman peradilan sesat tentang di tulis dalam penjara, tidak sesuai keterangan dan bukti penerbitan serta pengakuan terdakwa menulis sebelum masuk dalam penjara.

-        Bahwa sesuai keterangan Noldi Warbung, Hardi Wawiling dan July Lumintang dipersidangan terdakwa dibawah (sandera) dirumah. Gubernur dan tidak benar di bawah ke Jakarta, tidak bersesuai dengan keterangan saksi mahkota Risa Christie dan Moris yang menceritakan kisah mereka dibawah (sandera) dirumah gubernur dan diancam dengan pernyataan bila bapak kamu tidak mau berdamai akan terjadi hal-hal yang lebih berbahaya dan Sarundajang meminta anak terdakwa agar bilang mama mereka tinggalkan papa mereka (terdakwa). Sesuai fakta dengan saksi Revo Lany Ingkiriwang yang membuka Facebook atas nama terdakwa tidak dapat diperlihatkan yang jelas-jelas tidak bersesuai dengan copian 7 lembar facebook dan 1 lembar berita pada jejakpeurublogspot.com yang tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian tidak berkesesuaian pengakuan Johanes dari Chandra.

-        Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana surat dakwaan tidak ditemukan daftar isi berkas perkara sebagai pokok peristiwa yang diperkarakan atau telah terjadi pemeriksaan perkara tanpa pokok yang tergali melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan penelitian oleh Jaksa peneliti dalam mengidentifikasi dan menemukan pokok permasalahan untuk diperiksa perkara hukumnya dipersidangan

-        Bahwa sesuai laporan polisi nomor : LP/627/X/2013/Sulut/SPKT yang menyodorkan 2 orang saksi masing-masing Chandra Paputungan dan Stenly Sendouw tidak bersesuaian dengan saksi yang dihadirkan di persidangan.

-        Bahwa laporan polisi sesuai fakta persidangan ditemukan tidak bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti yang tercatat pada berkas perkara sebagai manipulasi laporan yang telah terjadi secara lain.

-        Bahwa sesuai fakta persidangan ditemukan adanya surat dakwaan yang penerapan hukum tidak bersesuaian dengan fakta yuridis atau kejadian materil yang tercatat dalam berkas perkara sebagai pokok lahirnya perkara dengan barang bukti majalah, buku dan vcd kompolnas.

-      Bahwa sesuai keterangan saksi Noldi Warbung, Hardi Wowiling dan Junly Lumintang, kisah anak-anak terdakwa tidak benar karena tidak dilaporkan ke Polisi, tidak sesuai pengakuan terdakwa, telah dilaporkan terdakwa sesuai bukti laporan polisi Nomor : TTL/29.a/II/2011/Dit.Reskrim tertanggal 17 Februari 2010 dan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Nomor : B/2105/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 10 Agustus 2010.

-      Bahwa sesuai keterangan Johanes J. Budiman, terdakwa telah mencemarkan nama baik Gubernur Sarundajang di Facebook sejak tahun 2007 s/d 2013, tidak sesuai fakta tahun 2007 terdakwa membentuk TPF Bulikt’s untuk mengendus dan mengungkap kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc dan penculikan Toar Tangkau.  Tidak sesuai tahun 2008, terdakwa malah sebaliknya dikriminalisasi, setelah diculik pada tanggal 3 Maret 2008 dan dipenjarakan di Poltabes Manado oleh mafia hukum Sulut.

Kemudian interogasi mengenai pasokan senjata ke Poso “katanya” oleh Freddy Sualang Wakil Gubernur Sulut yang ternyata merupakan scenario rekayasa I, diminta Ajudan Gubernur pada Freddy Sualang membuat laporan fitnah kepada terdakwa tetapi ditolak Bapak Freddy Sualang.

-      Bahwa kemudian tanggal 4 Maret 2008, dituduhkan terdakwa melakukan pengancaman dan pemerasan sebagai scenario II yang akhirnya di vonis bebas murni pada tanggal 15 Desember 2008.  Dimana tidak ada bukti terdakwa pernah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Gubernur.  Termasuk skenario rekayasa III dengan sangkaan pencemaran nama baik Gubernur pada tanggal 26 April 2008, justru tahun 2008 berkali-kali orang mengatasnamakan Gubernur minta damai dengan terdakwa.

-      Bahwa tuduhan Johanes J. Budiman di tahun 2009 tentang pencemaran nama baik di facebook maupun buku adalah tidak benar, dimana justru sebaliknya berulang kembali terdakwa dikriminalisasikan melalui scenario IV dengan tuduhan percobaan penganiayaan kepada polisi dengan pasal 212 dan pasal 335 KUHP, untuk membenarkan penangkanpan dan pemenjaraan kali ke-2 secara sewenang-wenang pada tanggal 4 Februari 2009 s/d 1 April 2009. 

Kemudian dikeluarkan karena heboh tayangan TV One program Kompolnas tentang terjadi penangkapan rekayasa.Bahwa tanggal 17 April 2009, kembali ditayangkan kali ke-2, bersama istri di TV One.

-      Bahwa tanggal 18 April 2009, orang-orang Gubernur Sulut justru meminta bertemu dengan saya terdakwa namun saya tolak.  Bahwa tanggal 19 April 2009, kembali orang-orang Gubernur meminta bertemu dengan saya terdakwa, akhirnya terpaksa melayani pertemuan di lebak bulus antara saya dan tim dengan Lexy Karel dan Steven Liow, Kabag Humas Gubernur Sulut.  Kemudian mereka membujuk saya bertemu dengan Gubernur Sarundajang dan akhirnya terjadi pertemuan dengan Gubernur di Lt. 18 Hotel Borobudur untuk pertama kali. 

-      Bahwa Gubernur menyatakan telah melaporkan saya ke Polda Sulut bahwa telah melakuka fitnah dan pencemaran nama baik, tapi kalau kita berdamai, laporan akan dicabut.  Merasa itu merupakan ancaman, saya meminta dilanjutkan ke ranah hukum bila itu kemauan Bapak.  Dan tawaran berdamai saya tolak, walau kemudian terus dibujuk dan ditawarkan hal-hal yang menggiurkan.

-      Bahwa pada bulan Juli 2009, ketiga anak saya dibawa (sandera) kerumah Gubernur di Bumi Beringin, disana mereka di ancam agar bisa memaksa saya berdamai dengan Sarundajang, bila tidak akan ada hal-hal yang terjadi lebih bahaya dan meminta mereka agar meninggalkan papa mereka sebagaimana kesaksian Risa dan Moris di persidangan yang rupanya telah menjadi target operasi para Mafia Hukum Sulut.

-      Bahwa seminggu kemudian sekitar bulan Agustus 2009, anak tertua saya terdakwa kembali dibawa paksa ke Bandara dan terus ke Jakarta yang juga membawa Tyo anak kedua saya ke Bandara dan membiarkan dia pulang sendiri ke tempat kostnya di Manado dengan memberi uang sebanyak 2 juta setengah. Dan terjadi pertemuan kali kedua dengan Gubernur.

-      Bahwa sekitar September – Oktober anak saya Tyo memperlihatkan gejala-gejala depresi, bulan Oktober – November dibawa ke Jakarta dan berobat pada dokter.

-      Bahwa kemudian kasus membawa ketiga anak saya, kami laporkan ke KPAI dan disarankan laporkan ke Mabes Polri, yang kami lakukan pada tanggal 6 Januari 2010 dan diterima oleh Ardhiansyah, yang kemudian disarankan lapor ke Polda Sulut.  Dan nanti pada bulan Februari 2010, saya baru berkesempatan melaporkan ke Polda Sulut tanggal 17 Februari 2010.

-      Bahwa dari sejumlah kejadian di tahun 2009, jelas keterangan Adrianus R. P tinggal selama 9 bulan di rumah saya adalah tidak benar, sudah tidak ada atau tidak sesuai keterangannya bila tidak mengetahui serangkaian pertemuan dengan Gubernur yang terjadi sebanyak 2 kali di Jakarta di Hotel Borobudur.

-      Bahwa di tahun 2009, tidak ada bukti saya melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Gubernur Sarundajang sesuai tuduhan Johanes J. Budiman, justru sebaliknya kembali berlanjut dan berulang saya dilaporkan sebanyak 2 kali oleh Mafia Hakim Sulut yaitu laporan ke-4 dan ke-5 pada tanggal 4 Februari 2009, ditangkap dan 19 April 2009 dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Sarundajang.

-      Bahwa di tahun 2010 saya harus menghadapi serangkaian pemeriksaan polisi di Polda Sulut maupun di Polda Metro Jaya dari proses Peradilan di PN Manado hingga melahirkan dakwaan manipulative dengan pasal 335 tidak sesuai Bap pasal 310 dan 315 KUHP dan divonis dengan pasal manipulative 335 ayat (1) ke-1 KUHP melalui peradilan sesat yang tidak memeriksa saksi korban S.H. Sarundajang dan tidak memeriksa terdakwa atas peristiwa WOC yang tidak ada pada bulan Februari 2007 namun peristiwa sebenarnya November 2007, saya divonis melalui peradilan sesat tanpa pokok atas perkara rekayasa ke-3 Nomor : 451/Pid.B/2010/PN. Manado dan dilkuatkan PT. Manado Nomor : 140/Pid/2011/PT.Mdo dan kedua putusan tersebut dibatalkan Majelis Hakim Agung MARI dengan Nomor Putusan Nomor : 2230 K/Pid/2011.

-      Bahwa usai pemenjaraan melalui peradilan sesat saya melakukan upaya peninjauan kembali dan telah diperiksa di PN. Manado tahun 2012 dan kembali ke Jakarta menghadapi proses sidang atas kasus rekayasa ke-4 di PN. Jakarta Timur atas laporan Sarundajang di Polda Metro Jaya yang kemudian coba digagalkan oleh “pasukan misterius” atas laporan Johanes J. Budiman yang setia mengikuti persidangan di PN. Jakarta Timur.

-      Bahwa akhirnya majelis hakim PN. Jakarta Timur berhasil melahirkan putusan yang dibacakan pada bidang terbuka untuk umum dengan nomor : 569/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM, walau majelis hakim PN. Jakarta Timur telah meminta menghadirkan terdakwa sebanyak 3 kali sebagaimana di maksud pasal 154 ayat 1 KUHAP, namun Jaksa Penuntut umum Kejati DKI yang mengetahui penyekapan terdakwa di penjara polda sulut, tidak berusaha menghadirkan terdakwa di persidangan, sebagai upaya menggagalkan siding sebagaimana dimaksud pasal 146 KUHP.

-      Bahwa dari petunjuk peristiwa tuduhan rekayasa yang terus berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan latar belakang scenario rekayasa menguatkan sangkaan ke – 10 dengan berbagai indikasi dan bukti surat palsu serta alat bukti palsu / rekayasa, hinggapada surat dakwaan yang perkaranya tidak jelas dan atau tidak ada pokoknya di dalam berkas perkara.

-      Bahwa sesuai sangkaan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang lahir tidak sesuai alat bukti yang tercatat atau tidak terdapat dalam berkas perkara sebagai misteri atau manipulasi fakta hukum menguatkan petunjuk adanya rakayasa sebagaimana dijelaskan sesuai keterangan ahli bahwa facebook bisa dibuat sendiri atau oleh orang lain atau orang iseng, bahwa semua harus dinilai dari latar belakang, sehingga kuat dugaan lahirnya perkara tanpa pokok ini merupakan rangkaian rekayasa untuk membungkam yang dilakukan secara berlanjut oleh mafia hukum sulut. Apalagi ditemukan petunjuk dari gambar copian facebook dengan cover buku judul :Konspirasi Lalim Peradilan Sesat. Tidak bersesuaian dengan judul pada Cover yang sebenarnya berjudul, konspirasi zalim peradilan sesat.

-      Bahwa ditemukan pula pendapat ahli di persidangan yang terjadi secara sembarangan yang berpendapat bahwa judul buku : dibawah cengkraman peradilan sesat memiliki makna sebagai dibawa kekuasaan yang sangat kuat. Padahal buku kisah nyata saya terdakwa , keluarga dan anak-anak alami adalah perbuatan cengkraman mafia hukum yang luar biasa jahat dan biadab. Bukan ditunjukan kepada penguasa atau kekuasaan, dimana kalau ada yang terlibat adalah oknumnya yang jahat bermental mafia.

-      Bahwa terkait dengan konspirasi zalim, orang-orang jahat yang jelas memiliki satu tujuan kepada keluarga saya terdakwa yang tanpa salah harus di jahatin dan dibiadabi secara berlanjut dan berulang, namun anehnya, kami yang dijahatin secara berulang malah diputar balikan secara berlanjut.

-      Bahwa kedua buku saya dengan isinya yang sama adalah kisah nyata merupakan tulisan nota pembelaan yang saya bukukan isinya merupakan fakta sejarah saya teman-teman TPF BULIKT’S dan keluarga alami ketika kami mengendus kasus pembunuhan Dr. Ir. Oddie A. Manus,MSC. Dimana kemudian ada yang gerah, dan membuat saya bertanya mengapa dia gerah, tanpa pernah menuduhnya dia dalangnya. Dan selalu saya bertanya mengapa dia melakukan kejahatan berlanjut kepada saya dan anak-anak saya dengan berbagai laporan yang tidak benar. Lantas salahkah saya mempertanyakan hal tersebut dalam buku saya?

-      Bahwa kisah nyata ini, pernah sudah saya konsultasikan di mabes polri, mereka tidak mempersalahkan kisah nyata ini dibukukan. Itu kisah nyata yang faktanya benar. Jadi tidak ada siapapun, atau badan apapun yang boleh memberangus buku tersebut karena hak asasi manusia yang nyata dan benar di lindungi undang-undang.

-      Bahwa sebagaimana keterangan yang diberikan Noldi Warbung, Hardi Wawiling, Juuli Lumintang & Johanes J. Budiman bahwa dalam buku menulis sarundajang adalah dalang pembunuh Dr. Ir. Oddie.A. Manus.MSC, ternyata tidak ditemukan dan tidak bisa ditunjukan pada halaman mana, sebagai keterangan palsu yang jelaslah semua latar belakang sangkaan sebagai kejahatan yang terus berlanjut justru di lakukan untuk memutarbalikkan fakta oleh saksi tersebut.

-      Bahwa demikian pula keterangan Noldi Warbung, Hardi Wawiling, Juuli Lumintang, Johanes J. Budiman yang menyatakan kisah anak-anak tidak benar dan tidak dilaporkan ke polisi ternyata sebagai keterangan palsu dan penuh kebohongan, karena sesuai keterangan saksi mahkota Risa Christie, Moris dan Veronika Kumolontang ternyata kisah tersebut benar dan sudah dilaporkan ke Polda sulut.

-      Bahwa buku sesuai keterangan saksi Johanes J. Budiman, Noldi Warbung, Hardi Wawiling dan Juuli Lumintang bahwa buku ditulis dalam penjara adalah keterangan palsu dimana yang benar buku tersebut ditulis sebelum masuk penjara dengan penangkapan secara sewenang-wenang dengan manipulasi fakta hukum atas putusan peradilan sesat tidak sesuai fakta hukum

-      Bahwa terkait 7 lembar copian bergambar facebook salah satunya bergambar cover buku berjudul konspirasi lalim peradilan sesat berbeda / tidak sesuai dengan judul  cover buku saya : Konspirasi Zalim Peradilan Sesat.

-      Bahwa terkait 7 lembar copian kertas bergambar facebook dan copian berita website jejakpeurublogspot.com ternyata tidak bersesuaian dengan berkas perkara yang tidak terdaftar sebagai barang bukti, yang menerobos sebagai manipulasi hukum ke surat dakwaan ala Cyrus Sinaga.

-      Bahwa dimana kasus surat dakwaan seperti ini sudah terjadi pada rekayasa itu yang akhirnya dibatalkan majelis hakim Agung Mahkamah Agung RI.

 

IV.       Uji Alat Bukti & Barang Bukti

Ø  Keterangan Saksi

Bahwa sesuai putusan pidana No. 26/Pid.B/2014/PN.Mdo tentang Majalah TIRO Edisi 47/ 15 Maret 2010 dengan judul “Catatan Hitam Pemerintahan S.H. Sarundajang” “Katanya” Hal 8,9,10,11,12,13,14,15 (vide bukti JPU 12) esensi berita maupun topic berita, tidak pernah diperiksa dipersidangan baik kepada terdakwa, apalagi kepada wartawan, bahkan Pemrednya.

Hanya menurut pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan keterangan saksi Johanes J. Budiman,SH sebagai testimonium De Au Ditu atau keterangan saksi yang tidak melihat, mengalami, mendengar siapa yang mewawancarai, siapa yang diwawancarai dan kapan serta dimana diwawancarai.

Jadi jelas keterangan Johanes J. Budiman,SH tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas keterangan saksi Adrianus Pusungunaung,D.Thmengaku adalah keterangan 1 orang saksi sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 2 KUHAP yang juga lahir dari pendapat maupun rekaan dari hasil pemikirannya sendiri, bukan dan tidak memiliki kompetensi sebagai wartawan Majalah TIRO dan wartawan National Review dimana saya terdakwa tidak ada klarifikasi dengan pihak wartawan ataupun Pemred Majalah TIRO dan National Review.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak ada bukti pengakuan wartawan yang mewawancarai terdakwa termasuk dengan alat bukti apa klarifikasi pernah diwawancarai, sehingga pendapat Majelis Hakim jelas berbau kebohongan dan sarat kepentingan settingan.

Bahwa saya terdakwa pernah diwawancarai oleh Pemimpin Redaksi Majalah TIRO di Kantor saya di Ciputat Tangerang Selatan seputar kisah saya yang dipenjarakan terkait investigasi kasus pembunuhan keji dan kejam DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc namun baru mulai bergerak bersama tim TPF Buliki’s sudah keburu ditangkap dan dipenjarakan dan divonis bebas murni.  Termasuk dampak yang diterima oleh anak-anak saya yang dibawa (sandera) di rumah dinas Gubernur Sulut S.H. Sarundajang, dimana mereka bertiga: Risa Christie 19 thn, Prasetyo 15 thn dan Moris 9 thn dibawa tanpa seizin dan sepengetahuan oma dan opa yang menjaga mereka di Manado, diancam dirumah Dinas Gubernur Sulut.

Bahwa tidak ada klarifikasi dengan Safrudin Roy Pemred Majalah TIRO, terkait kasus mengendus kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc (Alm), atas saran bertemu dengan Adrianus Pusungunaung yang kebetulan baru datang menemui saya di kantor bersama anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc yang datang melaporkan kasus mereka ke Jakarta. 

Maka Safrudin Roy kemudian ke Manado dan bertemu Adrianus Pusungunaung dan pergi keberbagai sumber termasuk seluruh keluarga DR. Ir. Oddie A.Manus,MSc melakukan investigasi langsung ke Manado, didampingi saudara Adrianus, sehingga pertimbangan Majelis Hakim jelas berbau kepentingan dan tidak benar, apalagi tanpa klarifikasi langsung dengan Safrudin Roy Pemimpin Redaksi Majalah TIRO.

Bahkan esensi berita-berita dimaksud, tidak dibahas dan digali pemberitaannya dipersidangan, karena hanya ditunjukkan Majalahnya.Jadi jelas sarat kepentingan dan pesan.  Apalagi Hakim Ketua Wellem Rompis,SH sebelumnya terlibat dengan kasus rekayasa ke-3 yang telah memvonis secara tidak benar karena putusan manipulatifnya di PN. Manado No. 451/Pid.B/2010/ PN.Mdo yang dikuatkan PT.Manado Nomor  140/Pid/2011/PT.Mdo                  dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI No. 2230K/PID/2011.    

Bahwa setingan ini jelas terlihat dari keterangan saksi Adrianus Pusungunaung yang mengaku melakukan investigasi sejak tahun 2008 – 2010 dihapus atau tidak dicatat.  Ada apa? Dimana keterangan saksi yang mengaku berkenalan dengan terdakwa di tahun 2009 jelas dibantahnya sendiri.  Dimana di satu sisi mengaku berkenalan tahun 2009 tapi disisi lain mengaku melakukan sebagaimana pengakuan di persidangan dan dicatat dalam surat tuntutan melakukan investigasi sejak 2008 s/d 2011, jelas keterangannya sendiri tidak bersesuaian.

Jadi, jelaslah keterangan Adrianus Pusungunaung tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena berbau settingan.

Bahwa keterangan Hardi Wowiling, Noldy Warbung, Junly Lumintang mengatakan tidak mempercayai kisah dalam buku saya, karena tidak melaporkan ke polisi.

Bahwa keterangan mereka akhirnya terbantahkan sesuai keterangan saksi mahkota Risa Christie, Moris dan Veronica Komolontang dan bukti laporan polisi No. Pol: TTL/29.a/II/2010/DIT RESKRIM Tanggal 17 Februari 2010 dan surat pemberitahuan hasil laporan Nomor : B/405/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 10 Agustus 2010, bahwa telah terjadi upaya pengancaman dan bujuk rayu setelah membawa (sandera) ketiga anak saya kerumah dinas Gubernur Sulut dan membawa (sandera) ke Jakarta.

Bahwa keterangan saksi Herman Kawung dan Veronica Kumolontang soal bujukan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan keterangan Veronica dan saksi mahkota Risa Christie diber uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) langsung dari S.H. Sarundajang dan Prasetyo sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), membuktikan adanya bujuk rayu dengan memanfaatkan uang untuk maksud tertentu yang jahat.

Bahwa menurut keterangan saksi mahkota Moris dan saksi fakta adanya pengakuan penyerbuan segerombolan orang (diduga preman bayaran) yang menyerang/menyerbu rumah dan menangkap terdakwa di Pamulang, Tangerang Selatan.

Ø  Surat :

Bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, berkualitas copian sama dengan yang saya masukkan pada kasus rekayasa 3 yang hakimnya juga sama Wellem Rompis,SH berupa print out berita-berita media online tentang WOC yang dinilai sebagai copian (vide Nomor: 451/Pid.B/2010/PN.Mdo, vide putusan PT.Manado No.  140/PID/2011/PT.Mdo. vide Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan PN. Manado dan PT. Manado No. 2230K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2011.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, tidak sesuai dimaksud pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, yaitu “informasi elektronika dan/atau dokumen elektronika dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana bahwa cetak elektroniknya adalah rekaman suara, rekaman gambar, TV, Video dll dengan media cetak elektronik, bukan media fisik cetak kertas, dan atau apalagi hanya berupa copian atau berkualitas copian.

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, copian tanpa disertai dokumen elektronik yang tidak pernah diperlihatkan di persidangan, berkualitas rekayasa karena ternyata bukti gambar dalam copian bergambar facebook soal cover berjudul “konspirasi lalim peradilan sesat” berbeda dengan judul sebenarnya “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat”

Bahwa bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8 yang berkualitas copian dengan latar belakang, penyerbuan untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur, berkas perkara dengan surat-surat palsu, kuat dugaan merupakan skenario rekayasa oleh mafia hukum, sehingga copian dengan latar belakang demikian tanpa dokumen elektronik, tidak mempunyai nilai hukum dan harus dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/SIP/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987).

 

Ø  Petunjuk

-       Keterangan Johanes J. Budiman bahwa terdakwa telah mencemarkan nama baik sejak tahun 2007 s/d tahun 2013 melalui media elektronik dan cetak.  Ternyata tidak bersesuaian dengan fakta yang ditemukan di persidangan.

-       Keterangan Adrianus Pusungunaung telah melakukan investigasi selama 2 tahun dari 2008 s/d 2010 bersama terdakwa sesuai keterangan di persidangan, di BAP dan sesuai surat tuntutan Penuntut Umum, ternyata tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Adrianus Pusungunaung sendiri menyatakan baru mengenal terdakwa tahun 2009.  Artinya bagaimana saksi dan terdakwa melakukan investigasi tahun 2008 sementara dia baru mengenal tahun 2009.Lantas mengapa keterangan ini tidak diungkap Majelis Hakim? Ada apa?

-       Bahwa surat dakwaan tidak bersesuaian dengan barang bukti dalam berkas perkara, atau dapat dinilai telah terjadi secara lain, atau jelas sekali telah terjadi salah penerapan hukum dan telah terjadi manipulasi fakta hukum.

Ø  Keterangan Terdakwa

Bahwa kisah nyata saya terdakwa dan anak-anak yang di kriminalisasikan, dipenjarakan, diancam, diteror, disekap, disandera oleh mafia hukum adalah kisah nyata yang benar terjadi tanpa bisa dibungkam oleh siapapun dan atau badan apapun.  Adalah sejarah kejahatan hukum, kejahatan kemanusiaan yang diakui dunia internasional yang tidak bisa dibungkam dengan cara apapun.

Bahwa kisah nyata yang saya dan anak-anak saya alami jelas telah mempermalukan kualitas hukum di Indonesia untuk dunia oleh mafia hukum Sulut.

Barang Bukti :

1.      2 buku : Konspirasi zalim peradilan sesat dan dibawah cengkraman peradilan sesat adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi yang saya terdakwa, istri dan anak-anak alami.

2.      VCD Kompolnas dialog TV One, barang bukti ynag sudah diperiksa di Pengadilan Jakarta Timur dengan amar putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dibaca di depan umum sesuai pasal 195 KUHAP putusan nomor : 569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim (Nebis In Idem)

3.      Majalah TIRO dan Tabloid National Review tahun 2010 sudah kedaluarsa sesuai pasal 78 ayat 1 ke-1 KUHP, itupun rekayasa.

4.      “katanya” ada bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7 dan JPU 8, hanyalah copian tanpa bukti otentik dokumen elektronik.

Tidak tercatat dalam berkas perkara, atau telah terjadi manipulasi fakta hukum hingga lahir konspirasi pemeriksaan sesat dan berujung menghasilkan putusan sesat oleh Majelis Hakim PN.Manado yang sarat kepentingan.

5.      Hasil analisa digital forensik yang nihil dari Mabes Polri

6.      CPU rakitan dan 55 VCD kosong buat praktek milik anak saya dari SMK Nusantara Ciputat yang dicuri saat rumah kami kosong akibat penyerbuan “pasukan misterius” dibawah pimpinan oknum Polda Sulut.

 

V. Penyimpangan Pertimbangan dan Keterangan Palsu

Bahwa berdasarkan analisa yuridis Majelis Hakim yang di ketuai Wellem Rompis, SH, jelas sekali kepentingan telah menjadi alasan pertimbangannya sehingga membangun fakta-fakta penuh kebohongan berdasarkan kepentingan dengan mengandalkan keterangan palsu :

I.          Keterangan Palsu Pertama

1.      Yang menjadi dasar pertimbangan atas berita utama Majalah TIRO edisi 47 dan 48 tahun 2010 melalui keterangan Johanes J. Budiman dan Adrianus Pusungunaung adalah keterangan rekayasa yang tidak berkualitas menurut KUHAP sebagai alat bukti :

a.       Saksi Johanes J. Budiman adalah pengacara Gubernur S.H. Sarundajang yang merupakan orang yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami bahwa saya terdakwa dimana dan kapan diwawancarai.

b.      Adrianus Pusungunaung, bukan wartawan Majalah TIRO dan juga bukan wartawan National Review, dan bahkan tidak pernah mewawancarai saya terdakwa 1 kali pun.

2.      Bahwa setiap media bulanan atau dwimingguan menganut pola penulisan kajian analisis, sehingga selalu mengandalkan penulisan tim dengan berbagai sumber (beberapa narasumber)

3.      Bahwa khusus berita utama atau liputan khusus, pasti mengandalkan penulis utama dari media tersebut dengan lebih dari 3 narasumber dan pasti melibatkan penulis utama, pemimpin redaksi dan atau redaktur pelaksananya.

4.      Bahwa khusus berita Majalah TIRO edisi 47 yang di surati secara sendiri tanpa dilakukan pemeriksaan secara benar oleh Majelis Hakim adalah rubrik utama Majalah TIRO dengan judul: “Catatan Hitam S.H. Sarundajang” dimana sebagai berita utama, berarti dilakukan oleh tim penulis yang pasti melibatkan pemimpin redaksi dan atau redaktur pelaksana. Demikian pula akan melibatkan banyak narasumber.

5.      Bahwa kemudian Majalah TIRO memilih berita utama dengan fokus kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc tentu merupakan pilihan manajemen redaksi majalah tersebut.  Bahwa narasumbernya ditentukan sedemikian rupa dan tidak ada berita utama hanya 1 narasumber.

6.      Bahwa faktanya saya terdakwa berada dan tinggal di Jakarta, wawancaranya langsung dilakukan oleh tim dari Jakarta yang di wawancarai langsung oleh pemimpin redaksi Syafrudin Roy.

Bahwa kemudian Syafrudin Roy turun langsung ke Manado dan menemui seluruh narasumber yang berkaitan dengan pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc (Alm) itu didampingi Adrianus Pusungunaung atas petunjuk saya terdakwa, karena Adrianus Pusungunaung baru membawa dr. Widia Manus menemui saya terdakwa di Jakarta untuk meminta saran mengenai pelaporannya ke Jakarta.  Sehingga Syafrudin Roy berhasil menemui keluarga DR. Ir. Oddie A.Manus, MSc dan berbagai sumber di Manado, atas petunjuk Adrianus Pusungunaung.

7.      Jadi soal berita utama pembunuhan sadis dan biadab DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, saya terdakwa hanyalah sekitar 10% dari berita utama Majalah TIRO dari kisah saya membentuk Tim Pencari Fakta yang keburu dibungkam dengan pemenjaraan dan penyanderaan anak-anak saya.  Jadi, benar-benar fakta penderitaan yang kami alami yang di zolimi mafia hukum.

8.      Jadi, jelaslah bahwa saksi yang diambil keterangannya terkait dengan tuduhan kepada saya terdakwa, baik Johanes J. Budiman maupun saksi Adrianus Pusungunaung, keduanya bukanlah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami saat saya terdakwa diwawancarai di Jakarta, karena kedua saksi adalah orang yang berada di Kota Manado, Sulawesi Utara (saksi rekayasa).

9.      Bahwa disamping itu, saksi Adrianus Pusungunaung bukanlah wartawan Majalah TIRO dan juga bukan wartawan National Review.  Bahwa disamping bukan wartawan kedua media tersebut, juga yang berkompeten dengan klarifikasi atas kebenaran esensi berita utama adalah pemimpin redaksi Syafrudin Roy dan Sonny Wuisan yang tidak pernah dihadirkan kebenaran berita baik maksud dan tujuan pemberitaan untuk diklarifikasi.

10.  Bahwa pengakuan Adrianus Pusungunaung sebagai wartawan kedua media adalah tidak mungkin, dan sesuai fakta persidangan, tidak ada satu bukti baik berupa SK maupun Kartu Wartawan yang ditunjukkan dipersidangan.  Bahkan tanpa klarifikasi dengan pihak pemimpin redaksi selaku penanggungjawab baik untuk pemberitaan maupun wartawannya.

II.        Keterangan Palsu Kedua

1.      Sesuai keterangan Johanes Budiman, saya melakukan fitnah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.

Faktanya, akhir 2007 kami membentuk TPF Bulikt’s, 2008 saya dipenjara atas rekayasa I, 2009 saya dipenjarakan lagi dimana Sarundajang tiba-tiba minta bertemu langsung dan minta berdamai sebanyak 2 (dua) kali. 2010 saya mengikuti sidang perdata dan sejumlah pemeriksaan di Polresta Manado, Polda Sulut dan Polda Metro Jaya, 2011 saya dipenjarakan lagi atas rekayasa 3, 2012 saya bebas dan 2013 kembali mengikuti sidang di PN. Jakarta Timr dan kembali ditangkap atas rekayasa ke-10 untuk menggagalkan sidang di PN.Jakarta Timur.

Jadi, keterangan Johanes Budiman yang tidak berkesesuaian dengan fakta persidangan yang disangkalnya sendiri sebagai keterangan palsu.

2.      Keterangan Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa sesuai keterangannya dipersidangan sejak tahun 2008 s/d 2010, tapi disisi lain Adrianus mengakui mengenal saya terdakwa tahun 2009. 

Bahwa Tim TPF Bulikt’s dibentuk tahun 2007 untuk mengendus kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A.Manus, MSc (alm) dimana Adrianus baru kenal saya terdakwa tahun 2010.

Jadi, jelas keterangan Adrianus Pusungunaung sendiri yang telah mematahkan / membantah atau tidak bersesuaian dengan keterangannya sendiri, adalah keterangan palsu.

 

III.       Keterangan Palsu Ketiga

CD milik dokumen Kompolnas siaran informasi elektronik TV One telah jadi barang bukti pencemaran nama baik Sarundajang.  Bahwa menurut tuduhan Johanes Budiman dan Adrianus Pusungunaung, saya terdakwa dalam dialog di TV One menyatakan ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.  Tapi begitu CD cetaknya informasi elektronik ditayang ulang, ternyata tidak ada pernyataan tersebut.

Jadi, jelaslah keterangan Johanes Budiman dan Adrianus Pusungunaung yang tidak bersesuaian dengan hasil tayang ulang CD cetaknya informasi elektronik adalah keterangan palsu.

 

IV.       Keterangan Palsu Keempat

Bahwa sesuai fakta persidangan dalam pemeriksaan berkas perkara, tidak ditemukan dan tidak terdaftarnya barang bukti 8 lembar kertas copian facebook dan media online jejakpeuru.blogspot.com yang kemudian menerobos termanipulatif dalam surat dakwaan, menjadi latar belakang adanya rekayasa.

Bahwa ternyata tidak ada keterangan Johanes Budiman bahwa barang bukti (bukti JPU 1, JPU 2, JPU 3, JPU 4, JPU 5, JPU 6, JPU 7, dan JPU 8) telah menyerahkan kepada penyidik maupun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan atas berkas perkara diperoleh tidak adanya surat tanda penerimaan (STP) maupun berita acara penyitaan.

Bahwa atas barang bukti tersebut juga bukti otentiknya berupa dokumen elektroniknya tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Bahwa kemudian pula hasil analisa digital forensic dari Mabes Polri juga nihil / tidak ada.

Jadi, jelaslah keterangan Johanes J. Budiman dan Adrianus Pusungunaung jelas sebagai keterangan palsu dan patut diduga aktor rekayasa ke-10.

 

V.        Keterangan Palsu Kelima

Bahwa 2 buah buku berjudul : Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat dan Konspirasi Zalim Peradilan Sesat adalah kisah sejati saya terdakwa dan anak-anak yang mengalami kriminalisasi atas cengkraman dan konspirasi zalim para mafia hukum Sulut yang memainkan perannya hingga menembus ruang peradilan hingga melakukan penyimpangan tata cara peeriksaan yang telah di undang-undangkan.

Bahwa dalam pengumpulan data dan informasi saya dibantu leh Tim TPF Bulikt’s sekitar 10 orang lebih di Manado dan 1 orang di Jakarta.  Berikut data dalam bulan :

1.      Bahwa pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan TPF Bulikt’s dari tahun 2007 hingga bulan Januari 2008 terkait pembunuhan  DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc (alm) dengan kelompok 9 angkata eksponen 66 serta dokumen milik mereka hingga ditetapkan sebagai tersangka pembunuh DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc yang entah mengapa di anulir, kemudian saya terdakwa mengalami penculikan dan pemenjaraan berkali-kali terus berlanjut mulai rekayasa 1 hingga rekayasa 10.

2.      Bahwa data dari informasi lain adalah fakta kriminalisasi berupa tekanan, ancaman, dan terror kepada anka-anak saya yang dibawa kerumah Gubernur dan dibawa ke Jakarta yang sudah dilaporkan ke KPAI, Mabes Polri dan Polda Sulut.

3.      Bahwa data dan informasi yang dihimpun adalah kisah rekayasa dan pemenjaraan yang dilakukan berkali-kali melalui proses peradilan yang wajar dan peradilan sesat penuh intrik dan kepentingan, atas rekayasa 2 vonis bebas murni, rekayasa 3 (penuh rekayasa), rekayasa 4 vonis bebas, dan rekayasa 5 di PN. Jakarta Timur vonis adalah tuntutan Jaksa Penuntut tidak dapat diterima di bacakan tanggal 9 Desember 2013 saat saya dalam penyekapan Polda Sulut.

4.      Sejumlah keterangan palsu yang dipakai Jaksa Penuntut Umum dari Adrianus Pusungunaung yang berdiri sendiri dari pemikirannya sendiri tanpa didukung saksi dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk alasan hukum yang bertentangan dengan pasal 185 ayat1 , 2 dan 5 KUHAP. Berikut keterangannya dipersidangan dan di BAP;

a.         Bahwa Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2008 s/d 2010, namun Adrianus meyakini baru mengenal terdakwa di tahun 2009, jadi keterangannya tidak bersesuaian sendiri dengan keterangannya.

b.        Bahwa Adrianus Pusungunaung berkenalan dengan terdakwa di tahun 2009. Namun ketika dilakukan crascekamination atas keterangannya berkenalan saat membawa anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSC (Alm) Korban Kepemilikan dan pembunuhan yang kami (TPF Bulkit’s) endus di awal tahun 2010 saksi mengakui datang dikantor terdakwa di ciputat jadi keterangannya sendiri

c.         Bahwa saksi Adrianus menyatakan bersama terdakwa melakukan investigasi selama 2 tahun yaitu tahun 2008 s/d 2010, ternyata tidak bersesuaian dengan fakta di tahun 2008 terdakwa bebas murni.

d.        Bahwa saksi Adrianus Pusungunaung menyatakan melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu 2008 s/d 2010, tidak bersesuaian dengan hasil investigasi tim pencari fakta korban pembunuhan, penculikan dan terror untuk solidaritas (TPF Bulkit’s) yang dibentuk 30 Agustus 2007

e.         Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa terhadap 2 orang anggota kelompok 9 eksponensi 66 yang tinggal di Manado “Katanya” sesuai foto dalam buku dan 1 orang di Tomohon, tidak bersesuaian dengan tempat tinggal semua anggota kelompok 9 eksponen 66 tinggal di Manado dan tidak ada yang tinggal di Tomohon.

f.         Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu 2008 s/d 2010 tidak bersesuaian dengan fakta investigasi dalam buku adalah hasil investigasi tim TPF Bulkit’s yang dibentuk 30 Agustus2007 dan berhenti melakukan investigasi sejak saya terdakwa diculik dan dipenjarakan pada tahun 2008

g.        Bahwa sesuai keterangan Saksi Adrianus Pusungunanung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu tahun 2008 s/d 2010, tidak sesuai fakta investigasi tim TPF Bulikt’s yang melakukan validasi data & informasi baik data media cetak dan dokumen penghianatan PKI yang diduga berhubungan dengan pembunuhan keji dan kejam Dr. Ir. Oddie A. Manus,MSC yang mana tim TPF Bulikt’s melakukan investigasi dan validasi data didampingi uji langsung Saksi hidup salah satu anggota kelompok 9 yaitu bapak Stans Kawatak paman dari tim TPF Bulikt’s Sinyo Kawatak

h.        Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi selama 2 tahun bersama terdakwa sejak 2008 s/d 2010 pada 2 anggota kelompok 9 eksponen 66, di Manado dan Tomohon, tidak bersesuaian dengan anggota kelompok 9 eksponen semua di Manado dan tidak bersesuaian dengan investigasi TPF Bulikt’s yang langsung didampingi salah satu anggota kelompok 9 eksponen 66 di Manado yaitu mulai dari Tuminting ,Kampung Islam, Malalayang, Tateli, Ranotana, Wanea dan Bitung.

i.          Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu 2008 s/d 2010, tidak bersesuaian dengan fakta bahwa saya terdakwa kembali ditangkap dan dipergerakan tahun 2009 di poltabes kota Manado, kemudian dikeluarkan oleh Kompolnas karena heboh ditayang TV One.

j.          Bahwa sesuai keterangan Saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu tahun 2008 s/d 2010 dan tinggal selama 9 bulan di rumah terdakwa pada tahun 2009. Tidak bersesuaian dengan fakta di tahun 2009 saya terdakwa di penjara di Poltabes dan di tahun itu pula saya terdakwa di minta berdamai dan melakukan pertemuan dengan Sarundajang Gubernur Sulut pada tanggal 19 April 2009 dan pertemuan kali kedua Agustus 2009 keduanya di Lt. 18 hotel Borobudur, dengan memanfaatkan ketiga anak saya sebagai sandera untuk memaksa saya bertemu dengan Gubernur Sarundajang. Bahwa tidak satu pun agenda tersebut diketahui oleh Adrianus Pusungunaung.

k.        Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu tahun 2008 s/d 2010, ditahun 2009 usai saya dipenjara di Manado kembali ke Jakarta, sementara Adrianus tinggal di Manado.

l.          Bahwa sesuai keterangan saksi Adrianus Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa selama 2 tahun yaitu 2008 s/d 2010 tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa datang ke Manado melaporkan soal anak yang di sandera dan diancam dirumah Gubernur Sarundajang di Polda Sulut dan sibuk di periksa oleh PoldaSulut, Polresta Manado dan Polda Metro Jaya, serta mulai menulis buku, hingga akhir 2010 mengikuti sidang perdata dan sidang rekayasa III pencemaran nama baik Gubernur Sarundajang. Jadi jelaslah dari 12 keterangan palsu yang di ungkapkan Saksi Adrianus Pusungunaung dan dijadikan senjata pamungkas untuk menghukum orang tidak bersalah, adalah jelas mengandung kepentingan yang telah disetting oleh Markus dan Makum (Makelar Kasus dan Mafia Hukum).

m.      Bahwa keterangan palsu tersebut diatas belum termasuk keterangannya sebagai wartawan majalah TIRO dan penulis yang tidak diklarifikasi kepihak manajemen redaksi majalah TIRO dan atau pemimpin redaksinya Syafrudin Roy. Bahwa termasuk pengakuan sebagai wartawan national review yang adalah tidak benar / bukan wartawan national review.

n.        Bahwa tidak terbantahkan atas pengakuannya “katanya” menonton siaran TV One. Bahwa saya terdakwa menyatakan ditangkap atas perintah Gubernur. Ternyata setelah tayang ulang atas CD yang dijadikan barang bukti, tidak ada pernyataan tersebut. Jadi jelas sekali sebagai keterangan palsu yang di setting. Sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 2,4dan 5 KUHAP.

o.        Bahwa andalan pertimbangan hukum Majelis Hakim PN. Manado yang diketuai hakim majelis Wellem Rompis, SH lagi-lagi bertentangan sesuai pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP yaitu saksi tertimonium deanditu Johanes Budiman, SH. Dimana Saksi ini juga yang dipakai alasan sebagai pelapor yang tidak berhak sesuai pasal 74 KUHP dan pasal 108 KUHAP yang sesuai fakta persidangan tanpa surat kuasa khusus yang dipersidangan antara hakim ketua dengan pengacara Sigar Tikoalu hanya terjadi walk out yang juga bertentangan dengan pasal 185 ayat 2 dan  5 KUHP yaitu berdiri sendiri dan dari pemikirannya sendiri.

p.        Bahwa disamping mengandalkan keterangan palsu Adrianus Pusungunaung dan keterngan palsu Johanes Budiman, Majelis Hakim Pn. Manado juga mengandalkan keterangan palsu Johanes Budiman, Majelis Hakim PN. Manado juga mengandalkan keterangan SH. Sarundajang yang tidak pernah melapor sesuai pemeriksaan dipersidangan atas turunan berkas perkara.

q.        Bahwa keterangan yang diandalkan majelis hakim Wellem Rompis,SH dkk ini, selain berdiri sendiri sesuai pasal 185 ayat 2,3,4 dan 5 KUHAP juga bertentangan dengan pasal 185 ayat 1 KUHAP ialah apa yang dinyatakan disidang pengadilan dan sangat ironis adalah tidak memenuhi ketentuan yang diatur sesuai pasal 197 ayat 1 huruf di KUHAP yang mana majelis tidak memeriksa saksi Sarundajang untuk menentukan kesalahan terdakwa.

r.          Bahwa pertimbangan penuh kebohongan Majelis Hakim PN. Manado adalah bahwa semua kisah dalam 2 buku saya adalah tidak benar dimana buku tersebut mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi, terdakwa, Saksi Veronica Kumolontang, Herman Kawung, saksi mahkota Risa Christie dan Moris dimana tidak ada keterangan saksi yang mendukung atas apa yang diperbuat oleh saksi Sarundajang terhadap saya terdakwa dan anak saya :Risa Christie, Prasetyo dan Moris tidak benar.

s.         Bahwa atas fakta kriminalisasi tersebut maka sudah dilaporkan ke polda sulut nomor : TTL/29.A/II/2010/Direskrimum dan bukti hasil pemberitahuan perkembangan hasil laporan No: B/405/VIII/2010/Ditreskrim

t.          Bahwa fakta yang paling jelas adalah keinginannya untuk menjelaskan saya di Jakarta melalui laporannya di Polda Metro Jaya dan di persidangan di Pn. Jakarta Timur tidak terbukti dengan lahirnya putusan No: 569/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM yang dibacakan di sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2013  sesuai pasal 195 KUHAP.

 

 

VI.       Analisa Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sampailah saya terdakwa kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah kekeliruan dan tidak benar, karena dakwaan kumulatif alternatif yaitu dakwan kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP atau melanggar pasal 335 ayat (1) ke-7 KUHP jo pasal 64.

Berikut unsur-unsur pembuktian yang keliru dan tidak benar diungkap melalui nota pembelaan saya :

-      Setiap orang

-      Dengan sengaja

-      Tanpa hak

-      Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi eletronik dan / atau dokumen elektronik

-      Yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik

-      Yang dilakukan  lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang berlanjutan

Unsur ;setiap orang

Unsur setiap orang adalah dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas dakwan penuntu umum, ternyata hanya ada barang bukti cetak VCD hasil rekaman dialog TV One yang dihadirkan dipersidangan yang sah sesuai dokumen hukum yang sah yang dicatat dalam berkas perkara sebagai pokok yang diperkarakan dipersidangan.

Bahwa ada perkara yang diperiksa dipersidangan diajukan 8 lembar kertas copian masing-masing 7 lembar kertas copian bergambar facebook dan 1 lembar kertas copian berita dengan judul diduga dalang rekayasa wartawan jejak SH.Sarundajang dari media online jejakpeurublogspot.com adalah barang bukti copian ini atau menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini (vide putusan nomor :451/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 14 Juli 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2230K/Pid/2011. Bahwa disamping itu bukanlah barang bukti yang dimaksud dalam perkara yang tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam berkas perkara bukti otentik tidak ada .

Bahwa jelas sekali telah terjadi manipulasi hukum atau kamuflase hukum dalam surat dakwaan lain pokok lain perkara, sehingga hubungan antara pokok dan perkara tidak ada.

Bahwa pelapor Johanes J. Budiman sebagai pelapor yang tidak berhak sesuai pasal 74 KUHP dan 108 KUHAP, dipersidangan menyatakan 8 lembar copian bergambar facebook dan jejakpeurublogspot.com menerima dari Chandra Paputungan, ternyata tidak ada klarifikasi dipersidangan dengan Chandra Paputungan.

Bahwa “katanya” 8 lembar print out capture screen dari Chandra, ternyata bertentangan dengan kesaksian Ir. Revo Lani Inkiriwang, MT yang menyatakan disalin ke Flashdisk dan diprint out, memberi kepada Johanes sementara Johanes J. Budiman tidak pernah mengaku menerima dari Ir. Revo Lany Ingkiriwang, sehingga tidak jelasnya asal muasal 8 lembar copian kertas bergambar facebook dan jejakpeurublogspot.com, sehingga menerobos ke persidangan melalui surat dakwaan yang tidak sesuai pokok yang diberkaskan.

Bahwa dari 8 copian bergambar facebook dan media online jejakpeurublogspot.com, terlihat adanya judul dalam cover buku pada facebook konspirasi lalim peradilan sesat berbeda / tidak sesuai dengan cover judul buku tulisan saya :Konspirasi Zalim Peradilan Sesat merupakan petunjuk adanya rekayasa.

Bahwa demikian pula berkas perkara tidak ada surat tanda terima dan  tidak ada berita acara penyitaan pada berkas perkara atas 8 lembar blogspot.com demikian pula ada penetapan pengadilan Manado diragukan keabsahannya.

Bahwa menurut keterangan ahli Josua Sitompul, segala perbuatan dapat dilihat dan dinilai latar belakangnya, untuk menunjukan lahirnya sesuatu maksud

Bahwa dari fakta tidak jelas sumber copian 8 lembar kertas bergambar facebook dan copian berita dari media online jejakpeurublogspot.com dengan judul buku yang berbeda dengan copian copian facebook, bahkan latar belakang lahirnya laporan yang penuh dengan rekayasa, jelaslah bahwa telah terjadi sangkaan lain dari laporan atau lain pokok perkara, maka Ir. Henry John C Peuru bukan yang melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Bahkan dari fakta, latar belakang dan barang bukti, serta alat bukti serta saksi-saksi sesuai berkas perkara dan fakta persidangan justru ditemukan novum baru berbagai keterangan palsu, surat palsu dan copian palsu yang bukti otentiknya  tidak dapat ditunjukan atau dihadirkan di persidangan.

 

Unsur : Dengan Sengaja

Bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dengan tujuan / maksud tertentu, tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukanya perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa melalui jejaring social facebook dengan akun facebook Henry John Christian Peuru, serta melalui jejakpeuru.blogspot.com.

Bahwa terkait dengan dakwaan dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, atas barang bukti cetaknya sesuai pasal 5 ayat (1) undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, adalah sebuah keping vcd dari informasi elektronik dialog TV One yang menjadi barang bukti sesuai berkas perkara yang telah ditayangkan di persidangan, bukan dengan sengaja, melainkan telah diprogramkan oleh Komisi Kepolisian RI yang mengundang saya terdakwa di TV One.  Jadi yang sengaja mengundang adalah TV One.

Sesuai berkas perkara dengan surat dan bukti yang dapat dihadirkan dipersidangan.

Bahwa terkait dakwaan dalam surat dakwaan dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang ITE, sesuai barang bukti dengan surat sah yang telah dihadirkan di persidangan, hanyalah barang bukti yang cetaknya sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, adalah sebuah keping VCD dari informasi elektronik TV One yang telah ditayangkan ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan: “terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang” sebagaimana kesaksian Johanes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung yang sengaja dilakukan terdakwa.  Apalagi kehadiran terdakwa di TV One atas program dialog Kompolnas justru diundang pihak Kompolnas dan bukan dengan sengaja terdakwa hadir.

Bahwa terkait dengan 7 lembar copian kertas bergambar facebook dan 1 lembar copian berita yang hadir secara misterius dalam surat dakwaan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang sah dan palsu, jelas telah dengan sengaja dilakukan oleh oknum-oknum mafia hukum sehingga menyeret majelis hakim harus memeriksa perkara tanpa pokok dengan akun facebook palsu dan copian berita milik orang lain yang menerobos masuk lewat jendela tanpa masuk secara patut lewat pintu secara terhormat, seperti membangun tuduhan dan proses hukum ala gangster yang menerobos rumah secara tidak beretika dan punya sopan-santun, dengan sengaja melawan undang-undang.

Bahwa akhirnya, bukti otentik dokumen elektronik facebook tidak dapat dihadirkan dan diperiksa di persidangan.

Bahwa demikian pula copian berita dari media jejakpeuru.blogspot.com tidak dapat dibuktikan penulisnya dan siapa yang mendistribusikan / mentransmisikan sebab esensi berita mengenai penangkapan terdakwa dan dijebloskan dalam penjara kelas IIA Malendeng, tidak ditulis dipenjara manado karena tidak ada fasilitas internet di penjara.

Bahwa demikian pula tidak ada konfirmasi atau upaya klasifikasi dengan otoritas manajemen usaha industri jejak grup baik pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, operator maupun wartawan jejak grup.

Dengan demikian berdasarkan fakta hasil pemeriksaan dipersidangan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi.

Unsur : Tanpa Hak

Bahwa unsur ini dimaksud adalah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hukum lain yang sah dan bukan merupakan kewenangannya. 

Bahwa berdasarkan berkas perkara sebagai pokok dalam perkara yang didakwakan sesuai surat dakwaan, adalah sekeping VCD TV One, letak informasi elektronik yang sah tercatat sesuai dengan undang-undang bahwa sesuai kesaksian Johanes J. Budiman dan Adrianus R.Pusungunaung, terdakwa telah menyatakan ; terdakwa ditangkap oleh Gubernur Sarundajang, namun setelah cetak informasi elektronik VCD TV One ditayang ulang ternyata tidak diperoleh pernyataan yang dimaksud saksi Johanes J. Budiman dan Adrianus R.Pusungunaung, sehingga jelaslah kedua saksilah secara tanpa hak mengungkapkan keterangan palsu.     

Bahwa terdakwajustru mempunyai hak mengikuti dialog di TV One dalam program Kompolnas sesuai undangan Kompolnas.

Bahwa terkait dengan surat dakwaan yang memasukkan perkara dengan 7 lembar copian facebook dan 1 lembar copian berita jejakpeuru.blogspot.com sesuai fakta persidangan, ternyata bukti otentik tidak dapat diperlihatkan disaat pemeriksaan hakim, juga tidak terdaftar dan tercatat dalam berkas perkara, yang ditemukan percobaan melengkapi keabsahan data copian dan barang bukti dengan surat palsu dan barang-barang palsu. Sehingga terjadi pemalsuan dan manipulasi dilakukan oleh mafia hukum tanpa hak atau melawan undang-undang.

Bahwa tanpa hak adalah oknum mafia, sehingga tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian pihak lain adalah oknum-oknum mafia hukum, sehingga unsur ini tidak terpenuhi untuk dikenakan kepada terdakwa.

 

Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dimaksud dengan mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik ialah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik dari satu tempat atau alamat ke banyak tempat atau alamat, misalnya mengirimkan email/pesan atau groups, atau membuat website yang dapat dibaca oleh banyak orang, atau membuat pesan atau tulisan di dinding (wall) media jejaring social yang dapat diaksesnya oleh banyak orang.  Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu alamat atau tempat ke satu alamat atau tempat lain misalnya dari satu email ke satu email, atau mengirimkan sms dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain.  Sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik ialah membuat informasi atau dokumen elektronik yang terhadap kontennya diberikan secara tidak langsung, bahwa perbuatan sebagaimana unsur dimaksud merupakan perbuatan yang dilakukan dalam konteks ruang cyber (cyberspace) dan bukan konteks dunai fisik.

Bahwa informasi elektronik dan/atau elektronik yang terdaftar sesuai berkas perkara berdasarkan penyerahan barang bukti hanyalah cetaknya berupa 1 keping VCD tayang informasi TV One Dokumen milik Kompolnas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai tanda terima dan berita acara penyitaan yang diserahkan oleh Johanes J. Budiman, yang menurutnya saya sebarkan di Manado yang isinya memuat pernyataan mencemarkan nama baik Gubernur Sarundajang, dimana menurut Johanes J. Budiman dan Adrian R. Pusungunaung, saya terdakwa menyatakan bahwa; terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.

Bahwa ketika VCD cetak informasi elektronik dan dokuen elektronik ditayang ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan pencemaran nama baik Gubernur Sarundajang. Artinya, kedua saksi tersebut diatas telah membuat keterangan palsu.

Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan dalam konteks ruang cyber (cyberspace) dan bukan konteks dunia fisik (cetakan majalah, buku atau kertas lainnya) sebagaimana keterangan ahli Josua Sitompul, SH, IMM.

Bahwa sesuai keterangan ahli Josua Sitompul, SH, IMM, facebook akan dengan mudah dibuat oleh siapapun termasuk orang iseng dengan menggunakan nama seseorang yang belum tentu miliknya, termasuk kalimat-kalimat didalam statusnya yang dapat diakses dan atau dibajak orang lain.

Josua Sitompul,SH. IMM juga menambahkan bahwa objek tertentu yang dilakukan harus dianalisa dan dinilai dari latar belakangnya.  Bahwa dari latar belakang serentetan tuduhan rekayasa oleh mafia hukum terhadap saya hingga menjadi terdakwa, termasuk penangkapan di Pamulang Kota Tangerang Selatan kepada saya terdakwa tanpa surat tugas dan surat perintah penangkapan oleh “pasukan misterius” yakni gerombolan puluhan preman yang patut diduga dibayar atau bisa disebut sebagai pasukan bayaran yang kuat dugaan untuk menggagalkan sidang di PN. Jakarta Timur yang sedang berlangsung atas laporan S.H. Sarundajang, dimana menurut pengacaranya terus menghadiri sidang tersebut, agar memperoleh kepastian hukum.  Tapi mengapa lahir tindakan misterius yang bertolak belakang dengan keterangan saksi untuk menggagalkan sidang ?

Bahwa scenario rekayasa ini kemudian menerobos memanipulasi berkas perkara sebagai pokok untuk dibawa dan diperiksa perkaranya di persidangan.  Dimana setelah sebulan lebih, muncul barang-barang bukti misterius yang mengubah laporan polisi menjadi lain dari barang bukti yang awalnya dimasukan sesuai bukti surat berupa surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan dan penetapan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diatur menurut pasal 75 KUHAP.

Bahwa setelah melalui mekanisme penyidikan sebagaimana diatur menurut pasal 110 KUHAP, kemudian penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan sebagaimana diatur menurut pasal 139 KUHAP.

Bahwa terkait barang bukti facebook dan website jejakpeuru.blogspot.com, ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik untuk disangkakan sebagaimana diatur menurut undang-undang. Bahkan ada upaya pengadaan barang CPU, 55 CD dan disket dengan surat palsu, baik surat tanda penyitaan palsu, berita acara palsu, bahkan yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2013 setelah P2i tanggal 5 Desember 2013.

Sementara 8 lembar copian kertas bergambar facebook dan jejakpeuru.blogspot.com tidak pernah diserahkan ke penyidik, dibuktikan dengan tidak adanya surat tanda penerimaan maupun berita acara penyitaan.  Bahkan tidak terdaftar pada daftar barang bukti pada berkas perkara.  Sehingga jelas telah terjadi manipulasi fakta hukum dengan penerapan hukum yang tidak benar pada surat dakwaan atas barang bukti yang tidak pernah ada dan diajukan sebagai pokok dalam berkas perkara untuk diperkarakan dipersidangan.

Bahkan 7 lembar kertas copian bergambar facebook tidak pernah dapat dihadirkan / ditunjukkan bukti otentik sebagai dokumen elektronik dan atau informasi elektronik termasuk digital forensic Mabes Polri yang nihil atau tidak pernah ada.

Bahwa kemudian coba dikait-kaitkan dengan berita pada media online atau website jejakpeuru.blogspot.com, ternyata isi berita tidak ada pencemaran nama baik, karena menyangkut proses penangkapan terhadap terdakwa      Ir. Henry John C. Peuru dan dipenjarakan di Rutan Kelas IIA Manado yang penangkapannya terkait dengan laporan pencemaran nama baik oleh Sarundajang pada kasus rekayasa III.

Bahkan bila dihubungkan dengan berita tersebut justru berupa dugaan.Artinya, penulis baru menduga tetapi tidak tahu apakah Sarundajang terkait.Tapi sebenarnya memang penangkapan tersebut terkait dengan laporan Sarundajang.

Bahwa kemudian putusan tersebut divonis dengan pasal sesat oleh PN.Manado, dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak adanya barang bukti dokumen elektronik, entah darimana munculnya secara misterius karena Johanes J. Budiman menyatakan dari Chandra Paputungan, sementara tidak ada klarifikasi pengakuan dari Chandra. Demikian pula ada yang mengaku dari Revo Lani Ingkiriwang, tapi Johanes J. Budiman tidak pernah mengaku menerima 8 lembar kertas copian tersebut dari Revo, sehingga disamping keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, juga tidak bersesuaian dengan fakta persidangan tanpa bukti otentik dokumen elektroniknya.  Dimana baik saksi Ferdinandus Semaung dan Revo Lany Ingkiriwang di persidangan mengaku tidak melihat adanya facebook tersebut.Sehingga jelas unsur ini tidak terbukti.

 

Unsur : Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Hak mengeluarkan pendapat secara tertulis merupakan hak setiap orang yang dilindungi undang-undang.

Bahwa ketika terdakwa diundang Kompolnas mengikuti dialog di TV One, ternyata hak mengeluarkan pendapat atas kisah kriminalisasi yang dilakukan mafia hukum berakibat dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sarundajang sesuai keterangan di persidangan oleh saksi Johanes J. Budiman dan Saksi Adrianus R. Pusungunaung dengan menyatakan bahwa terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang, atas pernyataan terdakwa tersebut, telah membuat S.H. Sarundajang telah dicemarkan, tandas Johanes Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung.

Bahwa ketika keping VCD cetakan informasi elektronik TV One ditayangkan ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan yang mencemarkan nama baik Gubernur Sarundajang, sebagaimana didakwakan sesuai pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE merujuk satu-satunya barang bukti yang terdaftar dalam berkas perkara sesuai tanda terima dan berita acara penyitaan sebagai pokok untuk perkaranya diperiksa di persidangan, sehingga jelas telah terjadi keterangan palsu oleh saksi Johanes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung.

Bahwa sesuai surat dakwaan yang telah mendakwa saya terdakwa dengan pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan sejumlah barang bukti; 7 lembar copian kertas bergambar facebook, 1 lembar copian berita dari media online jejakpeuru.blogspot.com, CPV, 55 CO, 1 disket, dan digital forensic Mabes Polri yang nihil yang telah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan, ternyata tidak terdaftar dalam berkas perkara, baik surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan.  Bahkan ada akta-akta otentik untuk pemberkasan hanyalah merupakan surat-surat palsu, termasuk penetapan PN.Manado atas 7 lembar copian facebook dan 1 lembar copian berita media online jejakpeuru.blogspot.com berkualitas palsu.

Bahwa demikian pula lahirnya perkara yang dilaporkan oleh Johanes J. Budiman, bukanlah orang yang berhak sesuai pasal 74 KUHP dan pasal 108 KUHAP, yang proses penangkapan kepada terdakwa tanpa surat tugas dan surat penangkapan, dilakukan oleh “pasukan misterius” ala gangster dengan cara kerja mafia.

Bahwa setelah diciduk dengan mendobrak rumah dibawah todongan pistol, dibawa ke Polsek Pamulang, ternyata dengan penyebaran penangkapan teroris, ternyata kamuflase berupa tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan surat panggilan kedua tanpa melalui surat panggilan pertama.

Bahwa penyerbuan “pasukan misterius” ini jelas sekali telah berupaya menggagalkan proses pemeriksaan di PN. Jakarta Timur yang dilaporkan oleh S.H. Sarundajang Gubernur Sulut.Mengapa upaya mencari kepastian hukum coba digagalkan?

Apakah ada yang ditakutkan karena laporan rekayasa yang sudah terbongkar mau dibungkam atas keputusan sah majelis hakim ?

Bahwa menurut keterangan ahli Josua Sitompul,Sh,IMM, obyek tertentu diduga melakukan, harus dianalisa dan dapat dinilai dari latar belakangnya, bagaimana facebook dan atau website dibuat dan untuk kepentingan pembuat atau kepentingan lain.

Bahwa menurut ahli Yosua Sitompul, SH,IMM menyangkut manajemen keredaksian media online pengaturannya pada perusahaan per situ sendiri.

Bahwa “perkara” yang didakwakan oleh pelapor bukan yang berhak merupakan rentetan rekayasa yang dilakukan mafia hukum secara berlanjut dari tahun 2007 s/d tahun 2014 secara berulang-ulang sesuai pasal 64 ayat (1) KUHP hingga menembus record rekayasa hukum ke-10 yang patut masuk Guiness Book.

Bahwa sesuai latar belakang menurut ahli Yosua Sitompul, SH.IMM, jelaslah rangkaian rekayasa ini dengan sejumlah barang bukti yang tidak sah dan palsu telah dibuat oleh konspirasi sindikat mafia hukum hingga menyeret pemeriksaan dengan surat dakwaan salah penerapan hukum karena telah terjadi manipulasi fakta hukum.

Apalagi penyerahan 7 lembar copian bergambar facebook dan 1 lembar copian berita media online jejakpeuru.blogspot.com tidak terungkap siapa yang menyerahkan kepada pelapor Johanes J.Budiman dimana Johanes J. Budiman mengatakan dari Chandra Paputungan, tapi tiba-tiba Revo Lany Ingkiriwang,MT mengaku memberi kepada Johanes J. Budiman sementara Johanes J. Budiman tidak mengakui menerima dari Revo Lany Ingkiriwang, MT, pada perkara ini yang kerennya saya sebut mafia hukum.

Sementara Chandra Paputungan tidak pernah memberikan klarifikasi atas pengakuan Johanes J. Budiman, bahkan 7 lembar copian bergambar facebook yang tertera gambar cover buku berjudul konspirasi lahir peradilan sesat ternyata berbeda atau lain dari judul cover buku otobiografi kisah perjuangan saya melawan cengkeraman dan konspirasi mafia hukum yaitu: “Konspirasi Zalim Peradilan Sesat”, jadi jelaslah perbedaan mewujudkan adanya rekayasa dari mafia hukum.

Bahwa ternyata dokumen otentik elektronik dan/atau informasi elektronik tidak dapat dihadirkan atau ditunjukkan dipersidangan.

Bahwa terkait berita media online jejakpeuru.blogspot.com adalah berita yang esensinya menguraikan penangkapan terdakwa di Jakarta yang diduga dilakukan pelapor oleh tim redaksi / wartawan jejak peuru grup.  Tidak ada tuduhan terhadap seseorang sehingga hingga membuat seseorang tercemar.Apalagi kemudian menuduh secara membabi-buta terdakwa adalah pelaku sementara terdakwa merupakan objek berita yang ditangkap dan berada dalam penjara.Dimana tidak satupun saksi menyatakan mendengar, melihat dan mengalami mengakui terdakwa penulisnya.

Bahwa dari latar belakang penuh tekanan, ancaman dengan sejumlah rancangan rekayasa sangkaan serta kemungkinan melahirkan scenario dan barang bukti rekayasa adalah patut diduga dilakukan mafia hukum, sehingga jelaslah unsur ini tidak terpenuhi untuk membuktikan terdakwa pelakunya.

 

Unsur : Yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang berlanjut.

Bahwa menurut keterangan ahli Yosua Sitompul, SH.IMM, obyek tertentu yang melakukan, harus dianalisa dan dinilai latar belakangnya. Dimana sangkaan ini menurut surat dakwaan tersjadi sejak tahun 2007 s/d tahun 2013 ditulis pada facebook dan media online jejakpeuru.blogspot.com.  Tapi faktanya sesuai barang bukti cetak dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik, sesuai bukti surat tanda penerimaan penyitaan dan berita acara tertanggal 11 Oktober 2013, hanyalah 1 keping VCD TV One dokumen Kompolnas. Dimana dituduhkan sesuai keterangan saksi Johanes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung adalah terdakwa menyatakan telah ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang.Namun setelah dilakukan tayang ulang di persidangan, ternyata tidak ada komentar seperti yang dituduhkan kedua saksi tersebut sebagai telah memberikan keterangan palsu.

Bahwa naiknya sangkaan rekayasa ke-10, merupakan perbuatan kriminalisasi berlanjut, dimana untuk yang ke-10 ini, dilakukan sangat luar biasa biadabnya dengan melakukan penyerbuan yang didahului dengan isu penangkapan teroris untuk menghalalkan penangkapan oleh “pasukan misterius” yang ternyata diduga hanya bermotif untuk menggagalkan sidang yang sedang berlangsung di PN. Jakarta Timur.

Bahwa menurut keterangan ahli Yosua Sitompul, SH.IMM, lahirnya facebook dan website harus dianalisa dan dinilai latar belakangnya, apakah karena dibuat sendiri, orang iseng atau alih kepentingan tertentu dengan tujuan tertentu, sehingga latar belakang menjadi sangat kuat mempengaruhi tujuan mafia hukum untuk melakukan kriminalisasi kepada seseorang.

Bahwa perbuatan berlanjut sesuatu fakta yang terungkap dipersidangan justru dilakukan oleh mafia hukum dan bukan oleh terdakwa.Jadi jelas unsur itu tidak terpenuhi dan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP.

 

Unsur : Barang Siapa

Unsur barang siapa adalah dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik.

Bahwa dari segala barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa Ir. Henry John C. Peuru telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

 

Unsur : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Bahwa maksud dari unsur ini dengan sengaja (opzettelijk) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dengan tujuan / maksud tertentu menyerang kehormatan (eer) atau nama baik (geode) seseorang dapat menuduhkan sesuatu.

Bahwa kualitas pemeriksaan dipersidangan atas majalah TIRO edisi 47/15 Februari s/d 15 Maret 2010 dengan judul “Catatan Hitam Pemerintahan S.H. Sarundajang” tidak ada klarifikasi menyangkut berita utama dan siapa saja narasumbernya serta materi wawancaranya, sehingga lahir analisa sesat dan secara sembarangan.

Bahwa saya terdakwa di wawancarai di Jakarta oleh Pemimpin redaksi Safrudin Roy, hanyalah seputar peristiwa yang saya alami dan anak-anak saya alami atas pembentukan TPF Bulilit’s, yang belum sempat menemukan tentang pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc.

Bahwa berbagai catatan wawancara dan narasumber menurut proyeksi berita manajemen redaksi Majalah TIRO, saya tahu mereka temui sendiri di Manado di damping oleh Adrianus R. Pusungunaung, dimana selama Majalah TIRO terbit hanya 1 kali saya diwawancarai dan kisah anak saya hanya saya berikan kronologisnya yaitu hanya edisi 47 tahun 2010.

Bahwa di edisi 48, 15 Maret – 15 April 2010, saya tidak pernah diwawancarai, dimana judulnya ditarik nama saya, itu kehendak manajemen redaksi Majalah TIRO, dimana isi beritanya merupakan laporan korupsi dari Jimmy Tindi yang datang ke redaksi Majalah TIRO terkait Pilkada Gubernur Sulut sebagai orang kepercayaan Elly Lasut.

Jadi, bila nama saya dicatut, karena nama saya ketika itu menjadi sangat controversial dan fenomenal hanya dimanfaatkan lawan-lawan politik Sarundajang dengan menggunakan corong media tertentu.  Antara lain Tabloid Review milik seorang pengacara Drs. Sonny Wuisan, SH mantan wartawan Manado Post, yang diduga menjiplak berita Majalah TIRO dengan mengganti judul dari catatan hitam menjadi noda hitam yang soal motivasi dan tujuan kepentingannya untuk apa, silahkan klarifikasi ke Manajemen Redaksi Tabloid Review atau pemiliknya Sonny Wuisan.

Bahwa kemudian pemberitahuan mengenai saya dan anak-anak saya yang mengalami kriminalisasi, tidak pernah saya menuduhkan sesuatu kepada siapapun apalagi S.H. Sarundajang, tapi bila saya mengungkapkan mengapa saya terdakwa dan anak-anak saya disakiti, diancam dan terus mengalami penangkapan secara sewenang-wenang adalah fakta tak terbantahkan, selalu saya ungkapkan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan mengapa kami di kriminalisasi dan dicengkram oleh mafia-mafia hukum Sulut.  Tanpa pernah menuduh apalagi mencemarkan nama baik S.H. Sarundajang.

Bahwa terkait dengan kesaksian pada hal 34, bahwa Tim TPF Buliki’s memperoleh adanya dokumen langsung dari anggota tim Sinyo Kawatak yang salah satu anggota kelompok Sembilan adalah pamannya Opa Stanick Kawatak yang kemudian bersama memperoleh dokumen tersebut dari Harry Tambuwun,SH anggota kelompok 9 yang lain.

Dari informasi dan data yang saya peroleh tersebut, saya bersama anggota TPF Buliki’s kemudian memandang perlu melakukan validasi dan kebenaran apakah ada pertemuan tersebut.  Maka kami didampingi oleh penunjuk jalan yang juga anggota kelompok 9 angkatan ’66 mantan anggota Kombes Tendean menelusuri teman-teman Kok Kiong (Stanick Kawatak) dimana dimulai dari Malalayang, Tateli, Tanawangko, Winangun, Lembah Sari, Ranotana, Karombasan, Sindulang, Wawonasa, Kampung Islam.

Bahwa tim kemudian mencoba menghubungkan tentang dokumen dengan kelompok 9 yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc.  Jadi sesuai temuan kami dalam tulisan pada buku dibawah cengkraman peradilan sesat, baru menemukan dugaan keterlibatan kelompok 9 sebagai tersangka pembunuh dan dugaan adanya pemerasan.Dari situ kelanjutan penelusuran kemudian terhenti, karena saya terdakwa harus berhadapan dengan berbagai cengkraman para mafia hukum.

Bahwa terkait halaman 40 buku dibawah cengkraman peradilan sesat, tidak ada menyebutkan S.H. Sarundajang dalangnya.Tapi di alinea terakhir hal. 40 itu, jelas tertulis, dari sini saya tahu siapa dalang penyekapan saya, tanpa menyebutkan nama seseorang.

Bahwa saya terdakwa tidak pernah melakukan investigasi bersama Adrianus R. Pusungunaung sejak tahun 2008 s/d tahun 2011.  Sebab saya baru berkenalan dengan Adrianus R. Pusungunaung di Jakarta saat dia membawa dr. Widia Manus anak DR. Ir. Oddie A.Manus, MSc (Alm) bersama Jufry Manus, SH bulan Januari tahun 2010.  Dan ingin menceritakan kisah Oddie Manus yang sesungguhnya dengan mempertemukan dengan saya dan memohon bantuan untuk mengantar ke beberapa lembaga negara, dan Adrianus pernah berfoto bersama kami saat memperingati hari pembunuhan dan penculikan DR. Ir. Oddie A.Manus,MSc pada tanggal 9 Desember 2011.  Atas jasanya membawa foto-foto dan fotocopy berita dari keluarga Oddie A. Manus (alm) dan anak wanitanya dr. Widia Manus, maka saya harga mencantumkan namanya, dan selama 2 tahun buku tersebut terbit, tidak pernah ada keberatan resmi.  Tapi kemudian putar haluan dan memberikan keterangan bohong itu urusan Adrianus dengan Tuhan.

Bahwa Adrianus bukan dan tidak pernah menjadi anggota TPF Buliki’s yang kami dirikan sejak tanggl 30 Agustus 2007 dan bahwa selama tahun 2008 pun saya di penjara di Malendeng dan putus sidang tanggal 15 Desember dengan vonis bebas murni (vrilsprak).

Dan fakta kebohongan tidak terbantahkan adalah pernyataan Adrianus bahwa menonton acara TV One dan mengatakan ; terdakwa menyatakan ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang. Tapi fakta tayangan ulang VCD, tidak ada sama sekali pernyataan tersebut.  Jadi bohongnya tidak dapat terbantahkan.

Bahwa Adrianus pernah melakukan investigasi soal DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc bersama Pemrednya, Safrudin Roy sebagai wartawan Majalah TIRO, tidak ada urusannya dengan saya dan tim TPF Buliki’s.  dimana, kemudian berbagai kebohongan di persidangan adalah merupakan kualitas mental seseorang terbukti adanya keputusan pimpinannya / pemrednya yang dapat dilihat pada halaman 6 TIRO Rubrik Surat Pembaca, terpampang jelas STOP PRESS! Dengan uraian keterangan yang menyebutkan terhitung sejak 10 April 2010, saudara Adrian Pusungunaung tidak lagi menjadi kepala Biro Majalah TIRO di Kota Manado dan sekitarnya.  Tertanda Pemimpin Redaksi.Artinya, Adrianus hanya menjadi pendamping 2 bulan dan bukan sebagai wartawan Majalah TIRO.

Bahwa terkait dengan kisah nyata yang ditulis pada halaman 71 buku “konspirasi zalim peradilan sesat” sesuai keterangan saksi-saksi Mahkota Risa dan Moris serta Opa, Oma mereka dan terdakwa, cerita tersebut benar. Dan atas peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sulut No.Pol : TTL/29.a/ II/2010/Dit. Reskri Sulut dan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/405/VIII/2010/Dit Reskrim.

Demikian pula sesuai isi buku “konspirasi zalim peradilan sesat” hal 77 dan 78, termasuk halaman 34 pada buku “dibawah cengkraman peradilan sesat” menurut saksi Adrianus R. Pusungunaung melakukan investigasi bersama terdakwa.  Dimana ternyata keterangannya hasil dari pemikirannya sendiri, karena Adrian R Pusungunaung bukanlah dan tidak pernah terdaftar sebagai Tim TPF Bulikt’s yang didirikan tanggal 30 Agustus 2007.  Dimana Adrian baru dikenal terdakwa pada awal tahun 2010 saat membawa anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, dr. Widia Manus bersama Jufri Manus, SH di Kantor Jejak Peuru Grup, berkonsultasi mengenai mekanisme pelaporan soal kasus pembunuhan sadis dan biadab DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, karena mereka mungkin menganggap saya terdakwa adalah orang yang dapat dipercaya untuk membantu mereka.

Bahwa tim TPF Bulikt’s menemukan adanya hubungan dengan misteri dokumen yang diberikan anggota kelompok 9 angkatan eksponen 66 serta keluhan mereka yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, memang telah mengundang penasaran kami, namun belum sempat menelusuri jauh, saya terdakwa keburu ditangkap, sehingga masih mengundang pertanyaan.

 

Bahwa menyangkut gambar cover buku, jelas telah terjadi pendapat secara sembarangan atas tanggapan ahli DR. Ferry Hertog Mandang, M.Pd yang mengakui cover mempunyai hubungan dengan isi buku namun menyatakan, cengkraman mempunyai makna dibawa kekuasaan yang sesuai kesaksian terlihat dari foto yang terpampang adalah para pejabat.

Bahwa pendapatnya salah dan tidak benar, dimana foto cover salah satu adalah saya terdakwa alias bukan pejabat, sementara isi buku atas cengkraman mafia hukum terhadap saya dan anak-anak saya, tanpa pernah menuliskan cengkraman kekuasaan atau penguasa.

Bahwa konspirasi zalim oleh orang yang memiliki tujuan tidak baik, memang benar sebab terbukti akhirnya 3 kali saya dibebaskan karena tidak bersalah oleh kelompok mafia hukum, yaitu vrijsprak atas tuduhan Ir. Recky Toemanduk, putus bebas atas tuduhan percobaan pemukulan polisi dan sangkaan agar saya dipenjara di PN. Jakarta Timur yang tuntutan penuntut umum di tolak dapat terima sehingga upaya menzolimi saya gagal.

Bahwa hubungan antara foto dan uang kertas pada cover jelas, adalah semua kisah saya dan anak-anak saya yang di zolimi dan di kriminalisasikan, sesuai keterangan saksi terdakwa, Herman Kawung, Risa Christie dan Moris yang telah dibujuk rayu uang mulai dari 650 juta dan 10 juta hingga 2,5 juta kepada herman dan anak-anak adalah fakta tak terbantahkan bagaimana bukan saja ancaman, terror dan berbagai bujuk rayu untuk berdamai, uang begitu memainkan perannya dalam kisah kami sebelumnya yang di jahatin oleh mafia hukum.

Bahwa sesuai keterangan saksi, bukti surat adalah kisah nyata yang tidak dapat seorang pun harus mencoba menghapusnya dengan cara apapun, dan bagaimanapun adalah patut dipandang sebagai perbuatan yang tidak bertanggungjawab.

Sebab itu kisah nyata ini patut diketahui dan dibaca setiap manusia dipermukaan bumi ini, agar tidak terjadi  pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab.

Sehingga jelaslah bahwa kisah nyata ini, tidak memenuhi unsur dimaksud.

 

Unsur : Maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Bahwa unsur ini dimaksudkan adalah suatu tindakan / perbuatan yang bentuknya melakukan sesuatu tekanan terhadap kehormatan seseorang atau nama baik seseorang, sehingga seseorang tersebut oleh masyarakat umum dengan maksud yang nyata (Kenlijk doel) atau terang bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan yang hina.

Bahwa sesuai isi buku baik dibawah cengkraman peradilan sesat maupun konspirasi zalim peradilan sesat adalah berisi cerita yang sama.  Namun konspirasi zalim peradilan sesat lebih tebal sesuai pertambahan peristiwa yang terus berlanjut melakukan kriminalisasi oleh mafia hukum terhadap terdakwa Ir. Henry John. C. Peuru dan anak-anaknya.

Bahwa tragedy yang menimpa keluarga Henry Peuru adalah kisah nyata yang tidak boleh di tentang atau di hambat oleh siapa pun, bagaimanapun kapanpun maupun untuk kepentingan apapun karena undang-undang menjamin hak hidup dengan segala kisah nyatanya.

Sehingga siapapun yang mencoba menghambat atau mencoba membungkam kisah nyata tragedi kemanusiaan adalah melawan undang-undang tentang hak asasi manusia, yang dijamin oleh Undang-Undang negara maupun oleh dunia internasional.

Bahwa sebagai kisah nyata dari Ir. Henry John C. Peuru dan keluarganya, tidak ada hubungannya dengan seseorang dan atau kepentingan kehormatan dan martabatnya untuk menggagalkan kisah nyata ini.Sebab itu, unsur ini tidak terpenuhi.

Unsur : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum.            

Bahwa buku dibawah cengkraman peradilan sesat adalah merupakan nota pembelaan atas kasus rekayasa III yang saya tulis di Jakarta saat mengunjungi anak saya yang sakitnya kambuh lagi hingga harus menghadapi rawat inap di bagian psikiatri remaja dan anak RSCM, bukan seperti keterangan saksi Johanes J. Budiman, Noldi Warbung, Hardi Wowiling dan Junly Lumintang di tulis dalam penjara.

Buku yang terinspirasi dari tatapan mata kosong dari anak saya Prasetyo di RS Cipto Mangunkusumo memang dapat saya selesaikan sampai di lay out.  Namun belum sempat dicetak, saya keburu ditangkap oleh polisi Polda Sulut dibantu Polres Jakarta Pusat.  Namun dapat diselesaikan istri saya sehingga dapat dicetak, hingga sempat saya serahkan didepan Majelis Hakim saat pembacaan nota pembelaan atas sidang rekayasa III yang penuh intrik dan berjalan tidak sesuai tatacara yang diatur undang-undang dimana tanpa memeriksa saksi korban, tanpa memeriksa terdakwa, atas peristiwa yang tidak ada (null void) dengan pasal yang diluar sangkaan berdasarkan berkas perkara yang kemudian divonis dengan pasal sesat atau pasal manipulasi dari penuntut umum yang vonis PN Manado dikuatkan PT. Manado, akhirnya dibatalkan majelis hakim Mahkamah Agung RI.

Bahwa demikian pula atas buku konspirasi zalim peradilan sesat, adalah sambungan peristiwa yang terus terjadi secara berlanjut mulai dari rekayasa I gagal dipolisikan karena di tolak Freddy Sualang Wakil Gubernur Sulut, rekayasa II atas laporan Ir. Recky Toemanduk,MM divonis bebas murni (vrijsprak) rekayasa III dan rekayasa IV atas tuduhan percobaan pemukulan kepada polisi karena tidak memakai helm yang hingga terekspose di TV One dan akhirnya diproses di PN. Manado yang divonis bebas.  Atas konspirasi orang-orang jahat sebagaimana pernyataan Ferry Hertog Mandang, namun apapun kejahatan mereka lakukan secara berlanjut, tapi kebenaran akhirnya akan terungkap yang kisahnya dituangkan dalam buku kedua saya ini.

Bahwa kisah nyata ini dijamin oleh undang-undang, dengan bukti bahwa buku saya legal dan tidak dilarang oleh pemerintah, bahkan disambut oleh banyak pakar hukum saat saya memberikan kepada mereka dan menceritakan kisah yang saya hadapi sampai-sampai seorang penasehat ahli Kapolri memberikan ucapan kepada keluarga kami di Komnas HAM berupa karangan bunga.

Adapun yang telah saya berikan kepada Bapak Jimly A. Sidik yang kemudian mendorong penggantian Kapolda Sulut, kepada Bapak Mahfud MD, kepada Kapolri, kepada Wakapolri, kepada Ibu Ani Yudhoyono, dan banyak lagi pakar hukum dan petinggi di Jakarta.

Dimana mereka mensuport perjuangan saya, hingga ada diantaranya untuk meminta agar disalin ke bahasa inggris karena merupakan kisah nyata dari perjuangan melawan konspirasi cengkraman mafia hukum yang ternyata luar biasa masih ada dan terjadi di Indonesia.

Bahwa kisah nyata ini, tidak pernah ditentang oleh negara dan pemerintah, dan dijamin perlindungannya oleh undang-undang Hak Asasi Manusia baik nasional maupun internasional.

Bahwa begitu banyak buku yang telah diterbitkan dan memberikan akses kepada pihak-pihak tertentu, seperti buku kisah Prabowo, buku kisah Wiranto, buku kisah Soekarno, buku kisah Soeharto, tapi pernahkan dipermasalahkan hingga ke pengadilan ?  pernahkah pengadilan memutuskan salah atas kisah nyata yang telah dibukukan yang diperjualbelikan tersebut?

Bahwa Majalah TIRO atas edisi 47, 48 serta Majalah Review adalah manajemen redaksi, sirkulasi maupun periklanan tidak ada hubungannya dengan saya terdakwa.

Bahwa unsur tersebut jelas tidak terpenuhi dari fakta ini.

 

 

VII.  SIKAP DAN KETENTUAN HUKUM

Bahwa sesuai latar belakang peristiwa diperoleh fakta adanya rekayasa hukum yang terus dilakukan secara berlanjut hingga memasuki episode ke-10 oleh aktor-aktor mafia hukum, kian memperkuat latar belakang ini disebabkan adanya sesuatu misteri besar yang disembunyikan.

Bahwa perbuatan berkelanjutan di episode ke-10 ini, mulai dari penangkapan gaya gangster gerakan sindikat mafia hukum dengan “pasukan misterius”nya terlihat dari indikasi telanjang mata menabrak undang-undang pasal 146 KUHP melakukan upaya menggagalkan proses sidang di PN. Jakarta Timur.

Bahkan sangkaan fenomenal dengan undang-undang ITE tanpa barang bukti dokumen elektronik yang sah dengan analisa forensic digitalnya, telah di manipulasi dengan sejumlah tindakan pemberkasan palsu yang menghiasi berkas perkara yang diajukan ke pengadilan.

Bahwa manipulasi fakta hukum dengan sejumlah berkas palsu ini, telah menyeret dan melibatkan kepentingan yang bertentangan sebagaimana diatur menurut pasal 220 ayat 1 dan 2 KUHAP.

Bahwa karena itu, pemeriksaan tidak boleh terseret kepada arus kepentingan, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHAP).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Johanes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung telah memberi keterangan palsu, terkait dakwaan kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 24 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 310 ayat (2) KUHP atau pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa bukti otentik 8 lembar copian gambar facebook dan website disamping tidak terdaftar dalam berkas perkara juga tidak dapat ditunjukan dipersidangan.

Bahwa hanya bukti otentik cetak informasi elektronik vcd dokumen elektronik milik kompolnas yang dapat diperlihatkan dan diputar ulang dipersidangan sebagai hasil periksa ulang atas pemeriksaan siding PN.Jakarta Timur yang putusannya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur sesuai pasal 195 KUHAP.Nomor :569/Pid.B/2013/PN.JKT.TIM atas laporan pencemaran nama baik SH. Sarundajang yang kini Nebis In Idem.

Bahwa buku dibawah cengkraman peradilan sesat dan konspirasi zalim peradilan sesat adalah kisah nyata yang telah disaksikan kebenarannya dipersidangan oleh saksi mahkota Veronika Kumolontang, Risa Christie dan Moris yang penulisannya sebelum masuk penjara, yang mana peristiwa kriminalisasi ini sudah dilaporkan ke Polda Sulut.

Bahwa majalah TIRO hanya edisi 47 yang diwawancarai untuk berita utamanya sebagai salah satu Narasumber.Dumana wawancaranya hanyalah Kisah yang saya dan anak-anak saya alami dan catatan pembunuhan Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC, adalah hasil investigasi langsung Pemred TIRO didampingi Adrian R. Pusungunaung sebagai urusan internal mereka (Majalah Tiro).Sementara edisi 48 dengan judul Tangkap Sarundajang, saya tidak diwawancarai tapi muat majalah TIRO sendiri entah untuk kepentingan Pilkada atau Kepentingan TIRO sendiri tanpa klarifikasi persidangan.Dari fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan sesuai laporan polisi ternyata tidak dihadirkan.Sehingga saksi yang hadir lahir dari pemikirannya sendiri dengan berbagai keterangan palsunya. Dimana barang bukti yang diajukan kadaluarsa (majalah) pasal 78 ayat 1 ke 1 KUHP, demikian pula VCD Kompolnas yang Nebis IN Idem yang lepas dari tuntutan sesuai pasal 76 ayat 2 ke 1 KUHP, pun hasilnya tidak terbukti walau disusupkan barang bukti diluar berkas perkara dengan sejumlah surat-surat palsu untuk memanipulasi fakta hokum. Akibatnya, pemeriksaan sidang disodorkan drama kolosal tanpa bukti otentik hingga memaksa kambing dibilang domba atau periksa kucing dalam karung.

Dimana spektakuler dakwaan kumulatif baik dakwaan kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor II Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kedua pasal 310 ayat (2) KUHP, tidak terbukti dilanggar terdakwa.

Bahwa demikian pula dakwaan alternative pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang selalu menjadi pasal langganan dalam setiap upaya rekayasa yang terus berlanjut dijadikan alat pembenaran untuk menangkap dan menahan saya yang terus dijadikan terdakwa sebagai pemuas kerakusan hati mafia hukum.

Namun dakwaan alternatif ini pun tidak dapat dibuktikan karena tidak didapati kekerasan yang dibuat terdakwa hingga membuat SH. Sarundajang pingsan dan mengalami gangguan psikis sebagaimana keterangan saksi Johanes J. Budiman bahwa kliennya mengalami gangguan psikis yang memang tidak dapat ditunjukkan saksi Johanes berupa hasil diagnose walau diterangkannya hanya berdasarkan pengakuan korban.

Bahwa karena berbelitnya surat dakwaan yang telah melahirkan tontonan menarik drama kolosal perkara tanpa pokok sebagai instrument yang ingin mewarnai maraknya tragedy hukum ala Cyrus Sinaga, maka terjadi pemeriksaan debat domba dibilang kambing. Copian kertas sarat rekayasa dibilang cetak elektronik (cetak tayang).Apakah kamus keberpihakan dan kepentingan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim telah menjadi kepatutan hukum?Apakah kisah penzoliman secara biadab keji dan kejam tidak boleh kami bukukan? Dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik?

Bahwa atas fakta hukum yang demikian ini, makin meningkat daftar kejahatan hukum di negeri kita.

 

Atas fakta rekayasa berlanjut ini, maka saya terdakwa meminta majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado kiranya menilai secara objektif dengan nilai kebenaran dan hati nurani tanpa terseret pada kepentingan dan memutuskan sesuai kebenaran dan keadilan:

 

1.             Menerima permohonan memori banding terdakwa Ir. Henry John C. Peuru.

2.             Menyatakan terdakwa Ir. Henry John C. Peuru adalah korban cengkraman & konspirasi mafia hukum

3.             Menyatakan terdakwa Ir. Henry John C. Peuru telah menjadi korban rekayasa untuk kesekian kali secara berlanjut

4.             Menyatakan terdakwa Ir. Henry John C. Peuru telah menjadi korban kepentingan untuk kesekian kali secara berlanjut

5.             Menyatakan terdakwa Ir. Henry John C. Peuru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 310 ayat (2) KUHP.

5.         Menyatakan barang bukti berupa :

a.     Buku “konspirasi zalim peradilan sesat” legal yang disita dengan surat palsu sebanyak 1.445 buku agar dikembalikan kepada pemiliknya

b.     1 (satu) unit CPU merk dell optiplex warna putih yang dicuri dari rumah kami di Pamulang milik anak saya yang sempat sakit depresi akibat rekayasa mafia hukum dan diminta jaksa penuntut umum untuk dimusnahkan, harusnya merasa malu melukai hati anak korban rekayasa untuk kesekian kali dan memohon maaf kepada anak saya karena miliknya ingin dimusnahkan jaksa penuntut umum, agar segera dikembalikan.

c.     55 keping CD milik anak saya yang dicuri agar segera dikembalikan langsung ke Jakarta.

6.                  Menyatakan membebaskan terdakwa Ir. Henry John C. Peuru

7.                  Demikian memori banding ini saya ajukan ditingkat banding ini.

 

MORI KASASI

 

Dengan hormat,

Setelah penzoliman oleh mafia hukum Sulut terhadap keluarga saya, hingga ketiga anak saya dibawa (“sandera”) dan diancam di rumah dinas Gubernur Sarundajang karena diduga terkait upaya saya membongkar kasus penculikan dan pembunuhan sadis, keji dan kejam DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc.  Saat sedang menghadapi sidang rekayasa ke- VI di PN.Jakarta Timur, saya ditangkap lagi oleh “pasukan misterius” pada tanggal 18 Oktober 2013 di Pamulang, Tangerang Selatan sebagai skenario membungkam.  Rekayasa ke- X ini, saya divonis lewat peradilan sesat PN. Manado episode 2.Namun saya patut bersyukur kehadirat Tuhan Allah Yang Maha Adil, juga telah memberi kemenangan 2 (dua) kali vonis bebas di PN.Manado dan 1 (satu) kali Tuntutan Penuntut Umum di tolak di PN.Jakarta Timur dari 10 (sepuluh) rekayasa untuk membungkam.

Bahwa upaya Banding atas Rekayasa X kandas di PT. Manado. Namun saya tak patah semangat dan mengajukan upaya hukum Kasasi pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

 

Bahwa atas skenario yang bermotif untuk menggagalkan sidang yang sedang berlangsung di PN.Jakarta Timur.

Uraian secara runut :  I. Kronologis Kekejaman;  II. Berkas Perkara Manipulatif;  III.  Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Rekayasa;  IV. Fakta Persidangan;  V. Peraturan Hukum Tidak Diterapkan;  VI. Penyimpangan Mengadili;  VII. PN. Manado Melampaui Batas Kewenangan;  VIII. Analisa Yuridis;

MANIPULASI UNTUK MEMBUNGKAM

 

I.          Kronologis Kekejaman

1.      Tragedi penyerbuan “pasukan misterius” beranggotakan 20-an orang preman bayaran terjadi tanggal 18 Oktober 2013 di Pamulang Kota Tangerang Selatan.

“pasukan misterius” bentukan Polda Sulut, tanpa tanda pengenal dan surat tugas ini menggiring kami sekeluarga di bawah todongan senjata.

2.      Sebulan setelah saya ditangkap dan disekap dalam penjara Polda Sulut, “pasukan misterius” bentukan Kapolda Sulut Brigjen. Pol Kaligis, menangkap pembobol Bank Negara Indonesia (BNI) 7,7 Miliar.  Keberhasilannya menjadi berita utama di Koran Harian Lokal.

Buntutnya, pasukan yang dikenal Timsus, ternyata membuat malu Korps Polisi, BB 7,7 Miliar digelapkan 4,4 Miliar.

Heboh diberbagai Koran, 26 orang terlibat plus beberapa perwira  termasuk Kapolda diduga ikut terlibat.

Tekanan LSM pun kian panas, beberapa Koran memberitakan seorang aktivis menerima 80 juta dan seorang Hakim PN.Manado menerima ratusan juta rupiah yang diduga salah seorang Hakim yang mengadili saya, hasil penggelapan BB BNI’46.

Inisial Hakim tersebut diduga salah satu hakim yang menangani perkara saya.

3.      Rentetan 10 Rekayasa Membungkam (terlampir)

 

II.        Berkas Perkara Manipulatif

            (No Pol : BP/172/XII/2013/Dit. Reskrimum)

-      Barang bukti 1.445 buku disita secara tidak sah (Berita Acara Tanda Tangan di Palsukan).

-      CPU rusak untuk praktek rakitan SMK Nusantara Ciputat dan 55 cd kosong milik anak saya yang mengalami depresi karena diancam di rumah Gubernur, disita (dicuri) saat rumah kosong, dibuat surat Sita Palsu, Berita Acara Palsu, STP Palsu tidak sesuai menurut hukum pasal 39 ayat (1) KUHAP oleh Penyidik Polda Sulut.

-      1 keping CD Kompolnas Dialog di TV One disita secara tidak sah menurut hukum Pasal 39 ayat (1) KUHAP (tanpa Berita Acara Penyitaan dan STP dari Kompolnas sebagai pemilik dokumen CD).

-      Majalah TIRO dan Tabloid National Review barang bukti daluwarsa sebagaimana dimaksud pasal 70 ayat (1) ke-1 KUHP.

-      “katanya” surat / copian / print  facebook dan 1 copian Berita Media Online Jejakpeuru.blogspot.com sebagai kategori copian (vide PN. Manado No. 451/Pid.B/2010/PN.Mdo, vide putusan MA.RI No. 2230 / K / Pid / 2011 tanggal 01 Februari 2011).

-      “katanya surat” tidak ada penyitaan secara sah, tanpa berita acara penyitaan, tanpa surat penerimaan, penetapan PN. Manado palsu tanpa dasar / tak jelas dari siapa.

-      Total ditemukan 10 surat / akta otentik palsu plus 2 surat An. Dit Krimsus dan lainnya, Surat An. Dit. Krimum semuanya di tanda tangani 1 orang AKBP Joudi Kalalo (terlampir surat palsu dan penjelasannya atas berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/ Dit Reskrimum).  Contoh : Surat Penetapan PN. Manado No. 13/ Pen. Pid/ 2013/ PN. Manado tertanggal 12 Desember dikeluarkan setelah P21 pada tanggal 5 Desember 2013.  Bahkan dasar surat B/264/XI/2013/ Dit. Reskrimum tidak sesuai surat dalam berkas perkara permintaan izin khusus penyitaan No. R/247/XI/2013/Dit Reskrimum tanpa tanggal November 2013.

Bahwa dari berkas perkara yang saya minta diperlihatkan dan diperiksa di persidangan, ditemukan dan terungkap baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan “katanya surat” yang di ajukan dalam perkara ini, ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak benar sebagaimana ditentukan undang-undang Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang didakwakan dan menghukum terdakwa.

 

III.       Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Rekayasa

Sebagaimana Eksepsi, atas surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-116/R.1.10/EPP.2/12/2013.  Bahwa jelas dakwaan Penuntut Umum kabur karena didasarkan alat bukti dan barang bukti palsu, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik.

Bahwa sesuai fakta persidangan, surat tuntutan yang lahir dari surat dakwaan manipulative atas keterangan saksi palsu dan barang bukti palsu sebagaimana alat bukti tidak sah, jelas memberi petunjuk adanya suatu maksud membungkam atau menutupi sesuatu yang “misterius”, sehingga harus diabaikan secara hukum.

Apalagi JPU Rommy Johanis sangat berkepentingan karena terlibat pada Surat Tuntutan atas Kasus Rekayasa III juga dengan S.H. Sarundajang sebagai Surat Tuntutan Manipulatif dimana ketika itu Rommy Johanis sebagai Kasi Pidum Kejari Manado.  Pasal surat tuntutan berbeda dengan pasal dalam berkas perkara, bahwa surat dakwaan kali ini, pasal sama barang bukti palsu dan tidak ada dalam daftar berkas perkara, termasuk tanpa surat pendukung berupa tapa berita penyitaan dan tanpa surat tanda terima barang bukti untuk membuktikan unsur delik serta tanpa diperlihatkan dipersidangan, terjadi lagi.  Dimana atas pembelaan tak dapat dijawab (replik) oleh JPU sebagaimana diatur menurut Pasal 182 ayat 1 c KUHAP.

 

 

IV.       Peraturan Hukum Tidak Diterapkan

-        Bahwa dalam berkas perkara No. Pol : BP/ 172/ XII / 2013 / Dit. Reskrimum adanya barang bukti daluwarsa, barang bukti yang disita secara tidak sah, “katanya surat” yang tidak terdaftar dalam berkas perkara dengan bukti tanpa surat bukti penyitaan baik STPmaupun berita acara penyitaan serta penetapan PN. Manado palsu tertanggal 12 Desember 2013 setelah P21 pada tanggal 5 Desember 2013

-        Bahwa proses hukum misterius ini melahirkan skenario oleh sindikasi hukum yang membuat hingga peraturan hukum tidak diterapkan.Berikut uraiannya :

 

Alat Bukti dan Barang Bukti Manipulatif / palsu

Keterangan Saksi :

a.         S.H. Sarundajang “katanya” saksi korban, atas delik aduan absolut ini, tidak pernah melapor sesuai Pasal 74 ayat (1) KUHP dan Pasal 108 ayat (1) KUHAP.

Dan tidak pernah hadir diperiksa di persidangan.Bertentangan dengan Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP, pasal 159 ayat (2) KUHAP, pasal 185 ayat 1 KUHAP, sehingga jelas tidak memenuhi pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP.

b.        Johanes J. Budiman (Pengacara S.H. Sarundajang)

-     Sebagai Pelapor tanpa hak dan tanpa surat kuasa bertentangan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP, pasal 108 ayat (1) KUHAP.

-     Memasukan barang bukti: Majalah TIRO, Tabloid National Review, 2 buah buku dan CD TV One yang telah diperiksa di PN. Jakarta Timur (Nebis in Idem).

-     Saksi Johanes tidak melihat dan tidak mengalami sesuai BB (saksi kepentingan/ hanya dengar-dengar).

Tidak memenuhi pasal 1 butir 26, 27 KUHAP sehingga tidak memenuhi pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

c.         Robert A. Pusungunaung

-     Bukan wartawan Majalah TIRO dan bukan wartawan National Review (tidak ada / diperlihatkan identitas di persidangan) dan tidak pernah mewawancarai saya.

-     Bukan anggota Tim TPF Bulikt’s yang di bentuk tahun 2007 dan melakukan investigasi kasus penculikan dan pembunuhan dari DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc tahun 2008.

-     Bahwa Robert A. Pusungunaung saya kenal pada awal tahun 2010 ketika membawa anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc ke kantor saya di Ciputat Tangerang Selatan.

-     Bahwa saksi sesuai keterangannya di persidangan melakukan investigasi bersama saya sejak 2008 s/d 2010, tapi berdasarkan pengakuannya sendiri mengenal saya tahun 2009.  Artinya keterangannya sendiri yang membantah pengakuan investigasinya.

-     Keterangannya palsu Gubernur perintahkan tangkap terdakwa soal dialog di TV One yangternyata tidak sesuai hasil pemeriksaan tayang ulang BB CD TV One di persidangan, dimana pernyataan tersebut tidak ada.

-     Jelas saksi Robert A. Pusungunaung bukan saksi melihat, mendengar dan mengalami tidak sesuai pasal 1 butir 26, 27 KUHAP, sehingga tidak memenuhi pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP yang hanya dengar-dengar (saksi settingan).

d.        Junly Lumintang, Hardy Rony Wowiling dan Noldy Warbung (Markus-markus PN. Manado) mengaku membeli buku di PN. Manado memberi kesaksian isi buku tidak benar karena soal anak saya di sandera dirumah Dinas Gubernur Sarundajang tidak dilaporkan ke polisi.

Saksi-saksi ini tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami dan hanya membaca tidak sesuai pasal 1 butir 26, 27 KUHAP, sehingga tidak memenuhi pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP.

e.         Revo Lany Inkiriwang, saksi yang tidak melihat, mendengar dan tidak mengalami atas kebenaran penzoliman terhadap saya dan penyanderaan dan pengancaman ketiga anak saya dirumah Dinas Gubernur Sarundajang yang sudah dilaporkan ke Mabes Polri, KPAI dan Polda Sulut.  Tidak sesuai pasal 1 butir 26, 27 KUHAP sehingga tidak memenuhi Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP.

 

Bahwa ke-6 saksi yang diajukan ke pengadilan tidak satupun saksi sesuai pasal 1 butir 26, 27 KUHAP sehingga tidak memenuhi alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP.

Bahwa 1 saksi BAP Veronica Kumolontang dan 4 saksi meringankan sebagai saksi fakta yang diajukan adalah saksi-saksi yang mengalami, melihat dan mendengar semua kekejaman oleh mafia hukum: Herman Kawung, Risa Christie, Moris Peuru dan Ferdinandus sesuai pasal 1 butir 26, 27 KUHAP yang memenuhi pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP, membuktikan kebenaran kisah nyata sebagai nota pembelaan yang dibukukan.

 

Keterangan Ahli

DR. Ferry H. Mandang, M.Pd

-       Sebagai ahli tidak ada surat permintaan dari penyidik

-       Bahwa pendapat atas berita pada media online jejakpeuru.blogspot.com adalah pendapat yang tidak jelas, karena esensi berita tidak dibahas secara utuh, karena berita tersebut merupakan berita tentang penangkapan atas Henry Peuru yang ditulis wartawan Jejak.

-       Bahwa atas gambar cover buku di interpretasikan sebagai menghina pejabat, padahal salah satu foto adalah foto saya.

-       Bahwa soal adanya gambar uang dalam buku dinyatakan sebagai penyuapan atau aparat mudah dibayar dengan uang.

-       Bahwa atas pendapatnya tidak akan saya bahas seluruhnya, namun dapat disimpulkan sebagai saksi ahli “settingan” dimana : 1. Soal berita tidak dikuasai secara utuh;  2. Soal cover terlalu cepat di interpretasikan padahal saya bukan pejabat, kedua soal uang adalah berupa uang yang diberikan kepada anak-anak saya yang diberikan Sarundajang dan Steven Liow antara 10 juta dan 2 juta yang digunakan untuk mempengaruhi / suap setelah upaya penyanderaan dan pengancaman anak-anak saya dirumah dinas Sarundajang, terungkap di persidangan.

Jadi, jelas ahli tidak menguasai / pura-pura tidak tahu soal hubungan cover dengan isi buku (pendapat sepihak).  Bahkan ketika dilakukan test / uji, pendapatnya tak bisa memberi penjelasan secara baik dan benar.